Bawaslu Beri Batasan Kampanye Pilkada saat Ramadan
Anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja (kiri). (Foto: MI/Mohamad Irfan)
Jakarta: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menaruh perhatian lebih pada penyelenggaraan pilkada serentak 2018. Pasalnya, masa kampanye pilkada serentak bertepatan dengan bulan suci Ramadan.

Anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja meminta seluruh pasangan calon yang maju ke pilkada serentak tidak melakukan kampanye di rumah ibadah. Sanksi dipastikan akan dijatuhkan pada paslon yang mempromosikan diri saat beribadah.


"Kami sudah mewanti-wanti Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota dan panitia pengawas kecamatan (panwascam) agar memantau dan mengawasi seluruh kegiatan kampanye yang dilakukan pasangan calon," ujarnya, dalam Metro Pagi Primetime, Rabu, 2 Mei 2018.

Bagja mengatakan pihaknya akan melakukan pengawasan melekat pada seluruh pasangan calon. Setiap paslon harus mematuhi aturan kampanye termasuk larangan menyisipkan unsur politik dalam ceramah agama, khotbah, atau kegiatan keagamaan lain yang dilakukan di ruang ibadah.

Bawaslu, kata Bagja, melarang keras setiap paslon mengampanyekan diri termasuk ajakan memilih karena punya visi misi atau program tertentu yang dinilai menguntungkan pemilih.

"Spesifik mengajak untuk memilih saat berada di tempat ibadah sudah masuk larangan kampanye," ungkapnya.

Bagja merinci beberapa contoh kampanye yang dilarang saat ramadan di antaranya ceramah agama yang disisipi unsur ajakan memilih, mengunggulkan, atau merendahkan paslon tertentu di sela-sela ibadah salat. 

Kemudian, ceramah yang dilakukan pemuka agama namun menunjuk paslon tertentu atau menggunakan alat peraga kampanye seperti kaus, pin, atau topi tidak boleh digunakan sebagai pelengkap busana beribadah.

Termasuk pemberian besek atau makanan yang dibawa pulang sehabis berbuka puasa tidak diperkenankan jika ada unsur politik uang. Misalnya menyisipkan amplop berisi uang kepada masyarakat di dalam berkat.

"Intinya ajakan memilih dirinya, menyampaikan visi misi dia. Kalau ceramah memilih pemimpin sesuai agama Islam tidak masalah tapi kalau sudah menunjuk orang itu yang jadi masalah," kata Bagja.

Bagja mengatakan sanksi yang akan diberikan Bawaslu tak main-main. Bagi pelanggar, sanksi bukan hanya teguran namun juga ancaman dilarang mengikuti tahapan pemilu berikutnya sampai dengan diskualifikasi.

Ia pun mengajak masyarakat agar tak ragu untuk melaporkan kegiatan kampanye yang dilakukan paslon di rumah ibadah. Masyarakat bisa melaporkan dugaan pelanggaran pemilu ke panitia pengawas kecamatan (Panwascam), Bawaslu Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, atau melalui website Bawaslu disertai dengan bukti-bukti.

"Alat bukti memperkuat tindaklanjut karena kita tidak bisa memberi sanksi tanpa alat bukti. Bukti seperti dokumentasi, kemudian saksi atau masyarakat lain yang menyaksikan paslon telah berkampanye di rumah ibadah," jelas dia.





(MEL)