KPU Makassar Batalkan Pencalonan Ramdhan-Indira
Ilustrasi Komisi Pemilihan Umum. Foto: MI/Susanto
Makassar: Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar, Sulawesi Selatan, resmi membatalkan pencalonan pasangan Mohammad Ramdhan Pomanto-Indira Mulyasari di Pemilihan Wali Kota 2018. KPU menuruti putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) soal sengketa Pilkada Makassar, yang diperkuat putusan Mahkamah Agung.

Pembatalan pencalonan Ramdhan-Indira, yang dikenal dengan tagline DIAmi, digelar KPU Makassar lewat rapat pleno di kantornya, jalan Perumnas Antang Makassar, Jumat, 27 April 2018. siang. Rapat ini tak banyak diketahui kalangan luar karena tidak ada pemberitahuan awal oleh KPU.


"Iya, (rapat plenonya) tadi ba'da Jumat," kata Komisioner KPU Makassar Rahma Saiyed yang dikonfirmasi lewat telepon Jumat malam.

Sumber di kalangan KPU mengungkapkan rapat pleno digelar Jumat siang pukul 14.00 WITA. Lewat rapat, komisioner dipimpin Ketua KPU Makassar Syarief Amir menerbitkan surat keputusan baru tentang penetapan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Makassar tahun 2018.

SK bernomor 64/P.KWK/HK.03.1. Kpt- 7371/KPU-kot/IV/2018 itu berisi satu pasangan calon, yakni Munafri Arifuddin-Andi Rahmatika Dewi. Sedangkan nama Ramdhan-Indira tidak lagi tercantum.

Pada salinan SK terbaru, KPU Makassar menyatakan bahwa Ramdhan-Indira tidak memenuhi syarat pencalonan berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI nomor 250 K/TUN/ PILKADA/2018 tanggal 23 April 2018. Karena itu SK lama yang mencantumkannya sebagai calon otomatis tak lagi berlaku.

"Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan," bunyi salah satu poin dalam surat yang ditandatangani Ketua KPU Makassar.

Sengketa Pilkada Makassar berawal saat pasangan Munafri-Rahmatika melaporkan KPU ke PTTUN Makassar. KPU diminta menggugurkan pasangan Ramdhan-Indira karena dianggap menyalahi aturan pencalonan kepala daerah. Sebab Ramdhan sebagai petahana dituding menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan Pilkada.

Gugatan itu dikabulkan PTTUN, sehingga KPU mesti menggugrkan Ramdhan-Indira. KPU sempat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, namun akhirnya ditolak. Putusan MA menguatkan ketetapan pengadilan.



(SUR)