Jakarta: Mahkamah Konstitusi (MK) telah mulai melakukan sidang perselisihan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2018. Pada pagi ini, Rabu 1 Agustus 2018, kasus yang disidangkan berjumlah 27 sengketa Pilkada.

Di antaranya ialah kasus sengketa pilkada Walikota Makassar, Gubernur Maluku Utara, Walikota Pare-pare, dan Bupati Tabalong.

Seperti dijelaskan dalam siaran pers, agenda sidang akan berisi mendengarkan jawaban termohon, keterangan pihak terkait, keterangan Bawaslu, Panwas, dan penngesahan alat bukti.

Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi (MK) Guntur Hamzah mengatakan saat ini MK memprioritaskan penyelesaian berbagai sidang perselisihan hasil Pilkada Serentak 2018.

"Hal itu diprioritaskan, karena MK hanya diberikan batas waktu penyelesaian sengketa pilkada selama 45 hari kerja per perkara sejak teregistrasi," kata Guntur, Rabu, 1 Agustus 2018.

Baca: KPU Harus Hadir dalam Sidang Sengketa Pilkada

Saat ini MK menangani sekitar 70 perkara sengketa Pilkada. Banyaknya sengketa yang harus diselesaikan membuat MK akan fokus bekerja agar dengan cepat bisa menyelesaikan prosesnya.

Dari banyaknya senngketa Pilkada, mayoritas masalah berkaitan dengan dugaan kecurangan dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2018. Salah satunya pada perkara Nomor 26/PHP.BUP-XV/2018 Perihal Perselisihan Hasil Pemilu Bupati Tabalong.

Dalam laporannya, pemohon membeberkan adannya dugaan pengerusakan kotak suara di 22 TPS di mana hanya 1 TPS saja yang direkomendasikan oleh panwas Kabupaten Tabalong untuk dilakukan pemungutan suara ulang. Diduga juga terjadi kampanye politik saat pembagian raskin.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((YDH))