Penutupan Website Penghitungan Suara KPU Dikritisi
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono--Medcom.id/Nur Azizah
Jakarta: Penutupan website penghitungan suara Komisi Pemilihan Umum (KPU), infopemilu.kpu.go.id, dikritisi. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono menilai keputusan KPU menutup situs tak sesuai dengan anggaran yang dialokasikan untuk pemilu.
"Perlu ditanggapi serius dan diteliti, sebenarnya ada apa? Karena memang sudah menelan biaya sangat besar, termasuk biaya IT," kata Ferry saat dihubungi, Rabu, 4 Juli 2018.
KPU, kata dia, telah menerima Rp11,8 triliun dari 171 daerah peserta Pilkada 2018. Namun, performa komisi itu dinilai tak optimal. Sebab, sejak Rabu, 27 Juni 2018, situs KPU sudah sulit diakses. Ujungnya, pada 29 Juni 2018 KPU menutup situs tersebut.
Ferry menuding ada dugaan skandal IT dan mendorong DPR mengusut hal ini. "Jadi bahaya, proyeknya tidak bisa dipergunakan. DPR harus mengusut dugaan skandal IT KPU tersebut," ujarnya.
Ketua DPP PKS Mardani Ali mengatakan hal serupa. Menurutnya, anggaran yang digelontorkan ke KPU sangat besar, namun tak bisa maksimal mengelola website. Padahal, masyarakat ingin memantau penghitungan suara KPU.
Menurutnya, peretas memang kerap menyerang situs pemerintah, namun hal tersebut tak bisa dijadikan alasan. KPU harus bisa mengelola website yang bisa menangkal serangan siber. Sebab ke depan, ada hajatan besar yakni Pilpres dan Pileg 2019.
"Ini catatan besar untuk KPU dan KPUD. Baru pilkada serentak sudah problem. Kami akan evaluasi di mana letak kesahalannya," kata dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((YDH))
"Perlu ditanggapi serius dan diteliti, sebenarnya ada apa? Karena memang sudah menelan biaya sangat besar, termasuk biaya IT," kata Ferry saat dihubungi, Rabu, 4 Juli 2018.
KPU, kata dia, telah menerima Rp11,8 triliun dari 171 daerah peserta Pilkada 2018. Namun, performa komisi itu dinilai tak optimal. Sebab, sejak Rabu, 27 Juni 2018, situs KPU sudah sulit diakses. Ujungnya, pada 29 Juni 2018 KPU menutup situs tersebut.
Ferry menuding ada dugaan skandal IT dan mendorong DPR mengusut hal ini. "Jadi bahaya, proyeknya tidak bisa dipergunakan. DPR harus mengusut dugaan skandal IT KPU tersebut," ujarnya.
Ketua DPP PKS Mardani Ali mengatakan hal serupa. Menurutnya, anggaran yang digelontorkan ke KPU sangat besar, namun tak bisa maksimal mengelola website. Padahal, masyarakat ingin memantau penghitungan suara KPU.
Menurutnya, peretas memang kerap menyerang situs pemerintah, namun hal tersebut tak bisa dijadikan alasan. KPU harus bisa mengelola website yang bisa menangkal serangan siber. Sebab ke depan, ada hajatan besar yakni Pilpres dan Pileg 2019.
"Ini catatan besar untuk KPU dan KPUD. Baru pilkada serentak sudah problem. Kami akan evaluasi di mana letak kesahalannya," kata dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((YDH))
BERITA TERKAIT
