Wapres Dukung Penguatan KASN
Wakil Presiden Ma'ruf Amin/Istimewa.
Jakarta: Wakil Presiden Ma’ruf Amin mendukung usulan penguatan wewenang Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Penguatan untuk memastikan seluruh ASN berintegritas dan netral saat pemilihan umum (pemilu).
“Pemerintah terus mendukung penguatan kelembagaan dan kewenangan KASN,” kata Ma’ruf dalam keterangan tertulis, Rabu, 7 Oktober 2020.
Ma’ruf mengatakan banyaknya ASN tak netral di pemilu menjadi catatan serius. Hal itu bertentangan dengan amanat undang-undang.
Netralitas ASN, kata Ma’ruf, bisa menangkal praktik politisasi birokrasi yang bertentangan dengan semangat reformasi birokrasi. Hal itu juga penting guna menjamin terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih.
“Kepala daerah akan mudah mencapai target kerja bila ASN netral dan tidak dilibatkan dalam aktivitas politik,” ujar Ketua Komite Percepatan Reformasi Birokrasi Nasional itu.
Baca: ASN Hobi Melanggar Netralitas Pemilu
Ma’ruf mendorong KASN terus mengawasi netralitas ASN. Dia juga meminta KASN mengawal sistem merit atau prestasi di seluruh instansi pemerintah.
“Supaya mempercepat reformasi birokrasi menuju ASN kelas dunia,” tutur Ma’ruf.
Ketua KASN Agus Pramusinto mengusulkan kewenangan KASN diperkuat sehingga langsung memberi sanksi tanpa rekomendasi. Selama ini KASN hanya bisa memberi rekomendasi penindakan yang nantinya dieksekusi pejabat pembina kepegawaian (PPK). Namun sering kali PPK lamban bahkan enggan menindaklanjuti rekomendasi KASN.
“Pemberian kewenangan eksekusi akan meningkatkan fungsi pengawasan KASN menjadi semakin efektif,” kata Agus.
Berdasarkan data KASN hingga 30 September 2020, terdapat 649 ASN yang dilaporkan melanggar netralitas pemilu. Sebanyak 492 orang di antaranya telah direkomendasikan penjatuhan sanksi. Namun, baru 256 ASN atau 52 persen rekomendasi yang ditindaklanjuti PPK.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((ADN))
“Pemerintah terus mendukung penguatan kelembagaan dan kewenangan KASN,” kata Ma’ruf dalam keterangan tertulis, Rabu, 7 Oktober 2020.
Ma’ruf mengatakan banyaknya ASN tak netral di pemilu menjadi catatan serius. Hal itu bertentangan dengan amanat undang-undang.
Netralitas ASN, kata Ma’ruf, bisa menangkal praktik politisasi birokrasi yang bertentangan dengan semangat reformasi birokrasi. Hal itu juga penting guna menjamin terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih.
“Kepala daerah akan mudah mencapai target kerja bila ASN netral dan tidak dilibatkan dalam aktivitas politik,” ujar Ketua Komite Percepatan Reformasi Birokrasi Nasional itu.
Baca: ASN Hobi Melanggar Netralitas Pemilu
Ma’ruf mendorong KASN terus mengawasi netralitas ASN. Dia juga meminta KASN mengawal sistem merit atau prestasi di seluruh instansi pemerintah.
“Supaya mempercepat reformasi birokrasi menuju ASN kelas dunia,” tutur Ma’ruf.
Ketua KASN Agus Pramusinto mengusulkan kewenangan KASN diperkuat sehingga langsung memberi sanksi tanpa rekomendasi. Selama ini KASN hanya bisa memberi rekomendasi penindakan yang nantinya dieksekusi pejabat pembina kepegawaian (PPK). Namun sering kali PPK lamban bahkan enggan menindaklanjuti rekomendasi KASN.
“Pemberian kewenangan eksekusi akan meningkatkan fungsi pengawasan KASN menjadi semakin efektif,” kata Agus.
Berdasarkan data KASN hingga 30 September 2020, terdapat 649 ASN yang dilaporkan melanggar netralitas pemilu. Sebanyak 492 orang di antaranya telah direkomendasikan penjatuhan sanksi. Namun, baru 256 ASN atau 52 persen rekomendasi yang ditindaklanjuti PPK.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((ADN))
BERITA TERKAIT
