Jakarta: Sidang pendahuluan sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (PHPKada) dijadwalkan digelar 26 Januari 2021. Sidang kemungkinan besar digelar secara daring.

"Sejauh yang bisa dilakukan secara daring, misalnya (sidang) pendahuluan, akan kami lakukan daring. Saya kira kurang lebih tidak membutuhkan kehadiran secara langsung para pihak dan juga (sidang) pengucapan putusan," ujar juru bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono di Jakarta, Jumat, 8 Januari 2021.

Fajar menuturkan pihaknya akan mengatur pembatasan jumlah pihak yang diizinkan masuk ke ruang sidang, seperti pemohon, termohon, dan kuasa hukum. Sebab, MK mengedepankan keselamatan dan kesehatan seluruh pihak.

Protokol kesehatan juga akan diterapkan secara ketat selama persidangan. Fajar menuturkan terkait sidang yang digelar secara luring, para pihak berperkara mesti membawa hasil tes swab antigen covid-19 yang berlaku tiga hari.

(Baca: PSBM Jawa-Bali, KPU Usulkan MK Gelar Sidang Jarak Jauh)

MK bakal membuat tiga panel untuk sidang PHPkada. Panel pertama digelar di ruang sidang utama auditorium MK, panel kedua di lantai 4 ruang sidang panel MK, dan panel ketiga digelar di gedung MK 2 yang baru selesai direnovasi.

"Ruangan panel diatur agar lebih luas agar ada penjarakan fisik. Saat ini sudah hampir selesai," tutur dia.

MK sudah melakukan penelaahan awal terhadap 136 permohonan sengketa yang diterima. Seluruh perkara akan diregistrasi pada 9 Januari secara serentak, dan hasilnya dapat diketahui pada 18 Januari 2021.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((REN))