Protokol Kesehatan Syarat Wajib Pilkada 9 Desember
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Medcom.id/Theofilus Ifan
Jakarta: Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, bersama Komisi II DPR RI dan penyelenggara pemilu menyepakati Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 berlangsung 9 Desember. Penerapan protokol kesehatan menjadi syarat wajib pesta demokrasi serentak di 270 daerah itu.
“Protokol kesehatan dan koordinasi dengan Gugus Tugas tetap harus dijalankan, sehingga pada saat dimulainya kembali tahapan pada 15 Juni 2020 nanti, semuanya berjalan sesuai dengan prosedur protokol kesehatan,” kata Tito melalui keterangan resmi di Jakarta, Kamis, 28 Mei 2020.
Menurut Tito, kesepakatan ini diambil atas pertimbangan dampak kesehatan penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi korona (covid-19). Penerapan protokol kesehatan secara ketat untuk menjamin penyelenggaraan tak mengganggu keselamatan dan kesehatan pemilik hak pilih.
"Dan juga atas saran dan dukungan dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19,” kata Tito.
Baca: Pilkada Serentak Diputuskan Digelar 9 Desember 2020
Mantan Kapolri itu menyepakati penyelenggaraan pilkada bersama DPR dan penyelenggara pemilu pada Rabu, 27 Mei 2020. Kesepakatan sesuai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
Komisi II DPR RI juga menyetujui usulan perubahan Rancangan Peraturan KPU RI Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dengan tahapan lanjutan pada 15 Juni 2020. Dimulainya tahapan harus dilakukan sesuai dengan Protokol Kesehatan, berkoordinasi dengan Gugus Tugas Covid-19, serta tetap berpedoman pada prinsip-prinsip demokrasi.
Ketiga, Komisi II DPR RI meminta kepada Komisi Pemiluhan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengajukan usulan tambahan anggaran. Sehingga kebutuhan dana lebih rinci untuk dibahas pemerintah dan DPR.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((ADN))
“Protokol kesehatan dan koordinasi dengan Gugus Tugas tetap harus dijalankan, sehingga pada saat dimulainya kembali tahapan pada 15 Juni 2020 nanti, semuanya berjalan sesuai dengan prosedur protokol kesehatan,” kata Tito melalui keterangan resmi di Jakarta, Kamis, 28 Mei 2020.
Menurut Tito, kesepakatan ini diambil atas pertimbangan dampak kesehatan penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi korona (covid-19). Penerapan protokol kesehatan secara ketat untuk menjamin penyelenggaraan tak mengganggu keselamatan dan kesehatan pemilik hak pilih.
"Dan juga atas saran dan dukungan dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19,” kata Tito.
Baca: Pilkada Serentak Diputuskan Digelar 9 Desember 2020
Mantan Kapolri itu menyepakati penyelenggaraan pilkada bersama DPR dan penyelenggara pemilu pada Rabu, 27 Mei 2020. Kesepakatan sesuai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
Komisi II DPR RI juga menyetujui usulan perubahan Rancangan Peraturan KPU RI Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dengan tahapan lanjutan pada 15 Juni 2020. Dimulainya tahapan harus dilakukan sesuai dengan Protokol Kesehatan, berkoordinasi dengan Gugus Tugas Covid-19, serta tetap berpedoman pada prinsip-prinsip demokrasi.
Ketiga, Komisi II DPR RI meminta kepada Komisi Pemiluhan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengajukan usulan tambahan anggaran. Sehingga kebutuhan dana lebih rinci untuk dibahas pemerintah dan DPR.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((ADN))
BERITA TERKAIT
