KPU Sulsel Ambil Alih Tugas KPU Palopo Usai Dipecat DKPP
Ilustrasi Komisi Pemilihan Umum. Foto: MI/Susanto
Makassar: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan mengambil alih tugas dan wewenang KPU Kota Palopo. Hal ini menyusul putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang memecat lima komisioner KPU Palopo akibat pelanggaran pedoman etik.
Pemecatan seluruh komisioner KPU Palopo tertuang dalam putusan DKPP nomor 103 tanggal 25 Juli 2018. Mereka yang dipecat masing-masing ketua KPU Palopo Haedar Djidar, serta empat komisioner lain, yakni Faisal, Faisal Mustafa, Syamsul Alam, dan Muhammad Amran Anas.
Keputusan wajib dieksekusi paling lambat tujuh hari setelah putusan terbit. "Yang jelas sebelum tujuh hari akan kami plenokan dan menunjuk leader atau komisioner di sana (Palopo) selama masa kekosongan," kata komisioner KPU Sulsel Uslimin di kantornya, Sabtu, 28 Juli 2018.
Menurut salinan putusan DKPP, komisioner KPU Palopo diberhentikan berdasarkan sejumlah pertimbangan pada kode etik penyelenggara pemilu pada Pilkada tahun 2018. Komisioner dianggap tidak cermat menanggapi rekomendasi Panwaslu kota Palopo yang meminta agar pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Judas Amir-Rahmat Bandaso didiskualifikasi.
Panwaslu Palopo menyebut Judas-Rahmat telah menyalahgunakan jabatan sebagai petahana dengan memutasi jabatan di pemerintahan jelang Pilkada. Mutasi juga tanpa berdasarkan izin Kementerian Dalam Negeri. Namun KPU tidak menjalankan rekomendasi Panwas tersebut.
"Sementara tahap seleksi komisioner KPU Sulsel sampai September. Selama masa kekosongan, seluruh tahapan yang sedang berjalan akan diambil alih oleh KPU Provinsi," ujar Uslimin.
Tahapan yang sedang berjalan di KPU Palopo, Uslimin menyebutkan, antara lain sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi, persiapan penetapan daftar calon sementara Pemilihan Legislatif 2019, dan menuju penetapan daftar pemilih sementara Pileg dan Pemilihan Presiden.
"Di dalam undang-undang, keputusan DKPP sifatnya final. Tapi mereka (komisioner KPU Palopo) masih punya pembelaan," dia menambahkan.
Ketua KPU Palopo Haedar Djidar mengatakan, pihaknya tengah menempuh upaya hukum agar namanya direhabilitasi. Dia tidak menerima begitu saja putusan pemberhentian oleh DKPP.
Menurut Haedar, semua langkah yang ditempuh komisioner KPU Palopo sudah benar dan berdasarkan hukum.
"Kami ingin memperjelas bahwa ini bukan akhir segalanya. Setelah putusan tersebut, banyak orang yang menilai bahwa yang kami lakukan adalah sesuatu yang salah. Padahal dari awal tidak disebut secara jelas apa pelanggaran kami," kata Haedar.
Pilkada Palopo dimenangkan oleh Judas Amir-Rahmat Bandaso. Namun, pasangan calon lain, Akhmad Syarifuddin-Budi Sada menggugat hasil Pilkada ke MK dan perkaranya tengah bergulir.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((SUR))
Pemecatan seluruh komisioner KPU Palopo tertuang dalam putusan DKPP nomor 103 tanggal 25 Juli 2018. Mereka yang dipecat masing-masing ketua KPU Palopo Haedar Djidar, serta empat komisioner lain, yakni Faisal, Faisal Mustafa, Syamsul Alam, dan Muhammad Amran Anas.
Keputusan wajib dieksekusi paling lambat tujuh hari setelah putusan terbit. "Yang jelas sebelum tujuh hari akan kami plenokan dan menunjuk leader atau komisioner di sana (Palopo) selama masa kekosongan," kata komisioner KPU Sulsel Uslimin di kantornya, Sabtu, 28 Juli 2018.
Menurut salinan putusan DKPP, komisioner KPU Palopo diberhentikan berdasarkan sejumlah pertimbangan pada kode etik penyelenggara pemilu pada Pilkada tahun 2018. Komisioner dianggap tidak cermat menanggapi rekomendasi Panwaslu kota Palopo yang meminta agar pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Judas Amir-Rahmat Bandaso didiskualifikasi.
Panwaslu Palopo menyebut Judas-Rahmat telah menyalahgunakan jabatan sebagai petahana dengan memutasi jabatan di pemerintahan jelang Pilkada. Mutasi juga tanpa berdasarkan izin Kementerian Dalam Negeri. Namun KPU tidak menjalankan rekomendasi Panwas tersebut.
"Sementara tahap seleksi komisioner KPU Sulsel sampai September. Selama masa kekosongan, seluruh tahapan yang sedang berjalan akan diambil alih oleh KPU Provinsi," ujar Uslimin.
Tahapan yang sedang berjalan di KPU Palopo, Uslimin menyebutkan, antara lain sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi, persiapan penetapan daftar calon sementara Pemilihan Legislatif 2019, dan menuju penetapan daftar pemilih sementara Pileg dan Pemilihan Presiden.
"Di dalam undang-undang, keputusan DKPP sifatnya final. Tapi mereka (komisioner KPU Palopo) masih punya pembelaan," dia menambahkan.
Ketua KPU Palopo Haedar Djidar mengatakan, pihaknya tengah menempuh upaya hukum agar namanya direhabilitasi. Dia tidak menerima begitu saja putusan pemberhentian oleh DKPP.
Menurut Haedar, semua langkah yang ditempuh komisioner KPU Palopo sudah benar dan berdasarkan hukum.
"Kami ingin memperjelas bahwa ini bukan akhir segalanya. Setelah putusan tersebut, banyak orang yang menilai bahwa yang kami lakukan adalah sesuatu yang salah. Padahal dari awal tidak disebut secara jelas apa pelanggaran kami," kata Haedar.
Pilkada Palopo dimenangkan oleh Judas Amir-Rahmat Bandaso. Namun, pasangan calon lain, Akhmad Syarifuddin-Budi Sada menggugat hasil Pilkada ke MK dan perkaranya tengah bergulir.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((SUR))
BERITA TERKAIT
