Mendagri Respons Cuitan Mahfud soal KPU Tak Layak Gelar Pilkada
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Medcom.id/Fachri
Jakarta: Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian merespons cuitan eks Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD di media sosial X. Mahfud menyinggung soal komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tak layak lagi menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
"Ya saya belum membaca cuitan itu," kata Tito di Gedung Juang KPK, Jakarta Selatan, Senin, 8 Juli 2024.
Tito mengajak keterlibatan semua pihak mengawasi kinerja KPU. Hal itu dipandang penting untuk memastikan sistem pemilihan yang ada berjalan sesuai koridor.
"Pendapat saya, ya kita awasi bersama-sama KPU, jangan tergantung pada satu orang, sistemnya berjalan gitu," ucap Tito.
Mahfud menyoroti putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang memecat Ketua KPU Hasyim Asy'ari melalui akun X @mohmahfudmd. Putusan tersebut membuat publik kaget.
"Pasca putusan DKPP memecat Ketua KPU Hasyim Asy'ari kita terus terkaget-kaget dengan berita lanjutannya," ucap Mahfud.
Selain itu, dia menerima informasi penggunaan fasilitas mewah oleh komisioner KPU. Fasilitas fantastis itu digunakan untuk perjalanan dinas.
"Info dari obrolan sumber Podcast Abraham Samad SPEAK UP, setiap komisioner KPU sekarang memakai 3 mobil dinas yang mewah, ada juga penyewaan jet (untuk alasan dinas) yang berlebihan, juga fasilitas lain jika ke daerah yang (maaf) asusila. DPR dan Pemerintah perlu bertindak, tidak diam," ucap Mahfud.
Terhadap kondisi tersebut, Mahfud menilai Komisioner KPU saat ini tak layak menyelenggarakan Pilkada 2024. Seluruh komisioner KPU disebut harus diganti.
"Secara umum KPU kini tak layak menjadi penyelenggara pilkada yang sangat penting bagi masa depan Indonesia. Pergantian semua komisioner KPU perlu dipertimbangkan tanpa harus menunda Pilkada November mendatang. Juga tanpa harus membatalkan hasil pemilu yang sudah selesai diputus atau dikonfirmasi oleh MK. Pilpres dan Pilleg 2024 sebagai hasil kerja KPU sekarang sudah selesai, sah, dan mengikat," ujar Mahfud.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AZF))
"Ya saya belum membaca cuitan itu," kata Tito di Gedung Juang KPK, Jakarta Selatan, Senin, 8 Juli 2024.
Tito mengajak keterlibatan semua pihak mengawasi kinerja KPU. Hal itu dipandang penting untuk memastikan sistem pemilihan yang ada berjalan sesuai koridor.
"Pendapat saya, ya kita awasi bersama-sama KPU, jangan tergantung pada satu orang, sistemnya berjalan gitu," ucap Tito.
| Baca Juga: Pucuk Lembaga Negara Rontok, Indonesia Darurat Moral |
Mahfud menyoroti putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang memecat Ketua KPU Hasyim Asy'ari melalui akun X @mohmahfudmd. Putusan tersebut membuat publik kaget.
"Pasca putusan DKPP memecat Ketua KPU Hasyim Asy'ari kita terus terkaget-kaget dengan berita lanjutannya," ucap Mahfud.
Selain itu, dia menerima informasi penggunaan fasilitas mewah oleh komisioner KPU. Fasilitas fantastis itu digunakan untuk perjalanan dinas.
"Info dari obrolan sumber Podcast Abraham Samad SPEAK UP, setiap komisioner KPU sekarang memakai 3 mobil dinas yang mewah, ada juga penyewaan jet (untuk alasan dinas) yang berlebihan, juga fasilitas lain jika ke daerah yang (maaf) asusila. DPR dan Pemerintah perlu bertindak, tidak diam," ucap Mahfud.
Terhadap kondisi tersebut, Mahfud menilai Komisioner KPU saat ini tak layak menyelenggarakan Pilkada 2024. Seluruh komisioner KPU disebut harus diganti.
"Secara umum KPU kini tak layak menjadi penyelenggara pilkada yang sangat penting bagi masa depan Indonesia. Pergantian semua komisioner KPU perlu dipertimbangkan tanpa harus menunda Pilkada November mendatang. Juga tanpa harus membatalkan hasil pemilu yang sudah selesai diputus atau dikonfirmasi oleh MK. Pilpres dan Pilleg 2024 sebagai hasil kerja KPU sekarang sudah selesai, sah, dan mengikat," ujar Mahfud.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AZF))
BERITA TERKAIT
