Semarang: Calon Wakil Gubernur Jawa Tengah, Hendrar Prihadi (Hendi), menekankan perlunya adaptasi cepat dalam struktur organisasi pemerintahan daerah seiring terbentuknya Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming.

Menurut Hendi, perubahan signifikan dalam struktur kementerian pusat harus direspons dengan penyesuaian di tingkat provinsi demi terciptanya sinkronisasi kebijakan. "Melihat memang kementeriannya hampir-hampir berubah banyak sekali dan tentu saja ini perlu penyesuaian di tingkat level provinsi, terutama untuk OPD yang ada di tingkat provinsi maupun kota kabupaten," ujar Hendi dalam debat publik pertama Pilgub Jawa Tengah yang disiarkan Metro TV, Rabu, 30 Oktober 2024.

Hendi juga menegaskan, sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, Jawa Tengah akan mengikuti kebijakan nasional. Namun, ia memperingatkan, perubahan pada susunan organisasi tata kerja (SOTK) tidak dapat dilakukan secara tergesa-gesa tanpa regulasi dari pemerintah pusat.

“Perubahan SOTK ini tidak bisa serta-merta kami jalankan, Andika dan saya pada saat terpilih, pada saat kemudian belum ada peraturan pemerintah yang mengatur tentang SOTK yang baru,” tegas Hendi.

Sebagai strategi sementara, Hendi mengusulkan konsep "miskin struktur, kaya manfaat" yang bertujuan untuk memaksimalkan efisiensi organisasi sambil menunggu regulasi lebih lanjut dari pusat. Pendekatan ini menurutnya akan memastikan langkah-langkah pemerintahan tetap berfokus pada manfaat bagi masyarakat Jawa Tengah.

"Kita akan menyesuaikan supaya langkah-langkah di depan berjalan sesuai dengan aturan, kemanfaatan, terutama untuk masyarakat," tambahnya.
 

Baca juga: Andika Janjikan Sistem Reward dan Punishment bagi Pelayan Publik Jawa Tengah

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((DHI))