Andika Janjikan Sistem Reward dan Punishment bagi Pelayan Publik Jawa Tengah
Calon gubernur Jawa Tengah nomor urut 1, Andika M Perkasa. Foto: YouTube Metro TV & Jateng
Semarang: Calon gubernur Jawa Tengah nomor urut 1, Andika M Perkasa, berjanji menerapkan sistem reward dan punishment bagi aparatur pelayan publik di provinsi tersebut. Ia menekankan pentingnya integritas serta efisiensi sebagai tolok ukur utama pelayanan publik di Jawa Tengah.
Andika mengakui indeks pelayanan publik di Jawa Tengah masih perlu perbaikan signifikan.
“Indeks pelayanan publik Jawa Tengah secara umum memang bisa dikatakan tidak terlalu menggembirakan karena memang salah satunya adalah penurunan penilaian integritas dari KPK juga penurunan efisiensi perekonomian dan juga salah satunya adalah turunnya indeks demokrasi di Jawa Tengah,” ujar Andika dalam debat publik perdana Pilgub Jawa Tengah yang disiarkan di Metro TV, Rabu, 30 Oktober 2024.
Andika menyampaikan rencana kebijakannya untuk meningkatkan pelayanan publik. Ia menyebut penilaian integritas dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai salah satu fokusnya jika terpilih nanti.
“Kita harus pastikan para pelayan publik dalam hal ini birokrasi mulai dari tingkat provinsi sampai dengan kabupaten kota desa ini benar-benar sebetulnya yang diinginkan atau dinilai oleh KPK khususnya dalam penilaian integritas mereka,” kata mantan Panglima TNI itu.
Selain itu, Andika bertekad mengatasi inefisiensi dalam pelayanan publik, yang saat ini tercatat mencapai angka 10 persen. Menurutnya, efisiensi akan menjadi kunci untuk mengoptimalkan pelayanan tanpa menambah biaya yang tidak perlu.
“Kita harus mendorong sedemikian rupa agar perekonomian ini bisa efisien dengan cara memberikan layanan secepat mungkin seminimal mungkin melibatkan cost tambahan sehingga para pelaku-pelaku pelaku perekonomian ini bisa bekerja lebih efisien dan cepat,” tambah Andika.
Andika juga menegaskan komitmennya untuk memberikan insentif bagi pelayan publik yang berintegritas dan berdedikasi, serta sanksi bagi mereka yang tidak memenuhi standar. Ia menyebut banyaknya pelayan publik yang bekerja dengan jujur sebagai kekuatan yang perlu diberi apresiasi.
“Kita berikan reward atau penghargaan kepada mereka-mereka yang dan saya yakin masih begitu banyak pelayan publik yang bekerja jujur punya idealisme dan menginginkan kerja maksimal tetapi kita juga harus bisa menunjukkan bahwa mereka-mereka yang tidak ingin menjadi bagian dari pelayanan publik yang efisien ini tidak ada tempat lagi di Jawa Tengah,” pungkas Andika.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((DHI))
Andika mengakui indeks pelayanan publik di Jawa Tengah masih perlu perbaikan signifikan.
“Indeks pelayanan publik Jawa Tengah secara umum memang bisa dikatakan tidak terlalu menggembirakan karena memang salah satunya adalah penurunan penilaian integritas dari KPK juga penurunan efisiensi perekonomian dan juga salah satunya adalah turunnya indeks demokrasi di Jawa Tengah,” ujar Andika dalam debat publik perdana Pilgub Jawa Tengah yang disiarkan di Metro TV, Rabu, 30 Oktober 2024.
Andika menyampaikan rencana kebijakannya untuk meningkatkan pelayanan publik. Ia menyebut penilaian integritas dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai salah satu fokusnya jika terpilih nanti.
“Kita harus pastikan para pelayan publik dalam hal ini birokrasi mulai dari tingkat provinsi sampai dengan kabupaten kota desa ini benar-benar sebetulnya yang diinginkan atau dinilai oleh KPK khususnya dalam penilaian integritas mereka,” kata mantan Panglima TNI itu.
Selain itu, Andika bertekad mengatasi inefisiensi dalam pelayanan publik, yang saat ini tercatat mencapai angka 10 persen. Menurutnya, efisiensi akan menjadi kunci untuk mengoptimalkan pelayanan tanpa menambah biaya yang tidak perlu.
“Kita harus mendorong sedemikian rupa agar perekonomian ini bisa efisien dengan cara memberikan layanan secepat mungkin seminimal mungkin melibatkan cost tambahan sehingga para pelaku-pelaku pelaku perekonomian ini bisa bekerja lebih efisien dan cepat,” tambah Andika.
Andika juga menegaskan komitmennya untuk memberikan insentif bagi pelayan publik yang berintegritas dan berdedikasi, serta sanksi bagi mereka yang tidak memenuhi standar. Ia menyebut banyaknya pelayan publik yang bekerja dengan jujur sebagai kekuatan yang perlu diberi apresiasi.
“Kita berikan reward atau penghargaan kepada mereka-mereka yang dan saya yakin masih begitu banyak pelayan publik yang bekerja jujur punya idealisme dan menginginkan kerja maksimal tetapi kita juga harus bisa menunjukkan bahwa mereka-mereka yang tidak ingin menjadi bagian dari pelayanan publik yang efisien ini tidak ada tempat lagi di Jawa Tengah,” pungkas Andika.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((DHI))
BERITA TERKAIT
