101 Perempuan Maju di Pilkada 2018
Direktur Eksekutif Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini--Medcom.id/Siti Yona Hukmana
Jakarta: Sebanyak 101 perempuan ikut mendaftarkan diri maju di Pilkada 2018. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya.
"Angka ini meningkat (meski tak signifikan) jika dibandingkan dengan partisipasi di Pilkada 2017," kata Direktur Eksekutif Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini di Media Center KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 21 Februari 2018.
Ada sebanyak 101 perempuan dari 1.140 pendaftar bakal calon kepala daerah atau berjumlah 8,85 persen. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Selasa kemarin, 101 perempuan itu antara lain 92 calon memenuhi syarat, 6 calon tidak memenuhi syarat (TMS), serta 3 calon belum ditetapkan.
Pada Pilkada 2015, kata Titi, ada 123 perempuan dari 1.646 yang memenuhi syarat sebagai calon kepala daerah. Sementara di Pilkada 2017, ada 48 perempuan dari 670 pendaftar bakal calon kepala daerah.
Titi mengatakan, tercatat 49 perempuan mendaftar menjadi calon kepala daerah (8,60 persen). Dua orang perempuan mendaftar jadi calon gubernur, yakni Khofifah lndar Parawansa di Jawa Timur dan Karolin Margret Natasa di Kalimantan Barat.
Sementara itu, 31 orang mendaftar jadi calon bupati dan 16 orang mendaftar sebagai calon wali kota.
Sebanyak 52 perempuan mendaftar menjadi calon wakil kepala daerah (9,12 persen). Lima orang perempuan mencalonkan diri jadi wakil gubernur, yakni Ida Fauziyah di Jawa Tengah, Puti Guntur Soekarno di Jawa Timur, Chusnunia di Lampung, Sitti Rohmi Djalilah di Nusa Tenggara Barat, serta Emelia Julia Nomleni di Nusa Tenggara Timur.
Sementara itu, sebanyak 28 orang mencalonkan diri jadi wakil bupati dan 18 orang mencalonkan diri jadi wakil wali kota.
"Perempuan-perempuan ini mendaftar di 78 (45,61 persen) daerah yang menggelar Pilkada Serentak 2018. Mereka tersebar di tujuh provinsi, 26 kota, dan 45 kabupaten," ungkap Titi.
Titi mengatakan, latar belakang perempuan pendaftar calon kepala daerah didominasi oleh kader partai, yaitu perempuan dengan jaringan kekerabatan, mantan anggota DPR/DPD/DPRD, dan petahana.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((YDH))
"Angka ini meningkat (meski tak signifikan) jika dibandingkan dengan partisipasi di Pilkada 2017," kata Direktur Eksekutif Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini di Media Center KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 21 Februari 2018.
Ada sebanyak 101 perempuan dari 1.140 pendaftar bakal calon kepala daerah atau berjumlah 8,85 persen. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Selasa kemarin, 101 perempuan itu antara lain 92 calon memenuhi syarat, 6 calon tidak memenuhi syarat (TMS), serta 3 calon belum ditetapkan.
Pada Pilkada 2015, kata Titi, ada 123 perempuan dari 1.646 yang memenuhi syarat sebagai calon kepala daerah. Sementara di Pilkada 2017, ada 48 perempuan dari 670 pendaftar bakal calon kepala daerah.
Titi mengatakan, tercatat 49 perempuan mendaftar menjadi calon kepala daerah (8,60 persen). Dua orang perempuan mendaftar jadi calon gubernur, yakni Khofifah lndar Parawansa di Jawa Timur dan Karolin Margret Natasa di Kalimantan Barat.
Sementara itu, 31 orang mendaftar jadi calon bupati dan 16 orang mendaftar sebagai calon wali kota.
Sebanyak 52 perempuan mendaftar menjadi calon wakil kepala daerah (9,12 persen). Lima orang perempuan mencalonkan diri jadi wakil gubernur, yakni Ida Fauziyah di Jawa Tengah, Puti Guntur Soekarno di Jawa Timur, Chusnunia di Lampung, Sitti Rohmi Djalilah di Nusa Tenggara Barat, serta Emelia Julia Nomleni di Nusa Tenggara Timur.
Sementara itu, sebanyak 28 orang mencalonkan diri jadi wakil bupati dan 18 orang mencalonkan diri jadi wakil wali kota.
"Perempuan-perempuan ini mendaftar di 78 (45,61 persen) daerah yang menggelar Pilkada Serentak 2018. Mereka tersebar di tujuh provinsi, 26 kota, dan 45 kabupaten," ungkap Titi.
Titi mengatakan, latar belakang perempuan pendaftar calon kepala daerah didominasi oleh kader partai, yaitu perempuan dengan jaringan kekerabatan, mantan anggota DPR/DPD/DPRD, dan petahana.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((YDH))
BERITA TERKAIT
