Banyak Pelanggaran
Beberapa Daerah Terancam Gelar Pencoblosan Ulang
Anggota Baawaslu Mochammad Afifuddin (kanan)--MI/Ramdani
Jakarta: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan beberapa pelanggaran yang dilakukan dalam Pilkada Serentak 2018. Beberapa daerah terancam diharuskan melakukan pemungutan suara ulang (PSU).
"Adapun daerah yang potensi melakukan PSU juga kita masih sedang berdiskusi dengan KPPSnya karena terkait rekomendasi yang kami sampaikan kepada jajaran di tingkat paling bawah ada beberapa daerah yang jatahnya masih akan bertambah," ujar Anggota Bawaslu Mochammad Afifudin di Hotel Merlyn Park, Jalan Hasyim Asy'ari, Jakarta Pusat, Kamis, 28 Juni 2018.
Afif memaparkan beberapa provinsi yang bakal direkomendasikan untuk PSU di antaranya Provinsi Sumut ada 11 TPS di provinsi tersebut yang direkomendasikan untuk PSU dikarenakan ada pembukaan kotak suara satu hari sebelum pemungutan suara sehingga segelnya sudah terbuka.
Provinsi Jawa Timur ada enam TPS yang direkomendasikan PSU dengan alasan surat suara tercoblos, jumlah surat suara yang digunakan melebihi jumlah pemilih yang hadir, terdapat pemilih memilih dari TPS lain, dan penggunaan hak pilih lebih dari satu kali.
Provinsi Riau ada delapan TPS dengan alasan memilih lebih dari sekali, surat suara kurang, KPPS mencoblos lebih dari satu kali dan terdapat pemilih memilih dari TPS lain yang tidak sesuai aturan.
Provinsi Banten yaitu di Kabupaten Lebak dan Serang dan Tangerang ada dua TPS yang direkomendasikan untuk PSU dengan alasan penggunaan hak pilih lebih dari satu kali.
"Jumlah yang tercatat dalam DPT yang hadir itu tidak sama dengan jumlah suara tercoblos sehingga rekomendasinya adalah PSU," ujar Afif.
Provinsi Sulawesi Barat, ada satu TPS yang direkomendasikan PSU. Alasanya karena ada kotak suara yang terbuka. Kemudian di Papua ada dua daerah lainnya Paniai dan Ndagu yang belum melakukan pemilihan.
Di provinsi Kalimantan Tengah ada dua TPS yang direkomendasikan PSU karena terdapat pemilih yang tidak memenuhi syarat. Di Jambi ada satu pemilih yang tidak memenuhi syarat.
Kemudian di Nusa Tenggara Timur ada 23 TPS yang direkomendasikan untuk PSU karena terdapat pemilih yang tidak memenuhi syarat yakni di Kabupaten Alor tiga TPS, Kabupaten Serang Barat Daya dua TPS, Kabupaten Kupang tiga TPS, Kabupaten Belu satu TPS, Kabupaten Malaka satu TPS, Kabupaten Timur Tengah Selatan 11 TPS, Kabupaten Rotendau satu TPS, dan Kabupaten Kupang satu TPS.
Selanjutnya Provinsi Sulawesi Tenggara yang melangsungkan Pilgub dan Pilkab dan Pilwalkot masih memegang rekor dengan jumlah TPS dengan direkomendasi untuk melakukan PSU terbanyak. Bawaslu mencatat sebanyak 35 TPS akan direkomendasikan untuk PSU.
"Jadi Sultra sebagaimana biasanya kita sudah ingatkan dalam kerawanan muncul, pemilih dari TPS lain, kotak suara tidak tersegel masih terjadi ada 35 TPS di Sultra yang kita rekomendasikan untuk dilakukan PSU," ujar Afif.
Afif menambahkan proses pengawasan masih terus berjalan sembari melakukan penindakan. "Bawaslu ini memang merekomendasikan proses-proses baik administrasi yang bermasalah akan direkom, yang pidana kami proses semuanya sedang berjalan," pungkas dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((SCI))
"Adapun daerah yang potensi melakukan PSU juga kita masih sedang berdiskusi dengan KPPSnya karena terkait rekomendasi yang kami sampaikan kepada jajaran di tingkat paling bawah ada beberapa daerah yang jatahnya masih akan bertambah," ujar Anggota Bawaslu Mochammad Afifudin di Hotel Merlyn Park, Jalan Hasyim Asy'ari, Jakarta Pusat, Kamis, 28 Juni 2018.
Afif memaparkan beberapa provinsi yang bakal direkomendasikan untuk PSU di antaranya Provinsi Sumut ada 11 TPS di provinsi tersebut yang direkomendasikan untuk PSU dikarenakan ada pembukaan kotak suara satu hari sebelum pemungutan suara sehingga segelnya sudah terbuka.
Provinsi Jawa Timur ada enam TPS yang direkomendasikan PSU dengan alasan surat suara tercoblos, jumlah surat suara yang digunakan melebihi jumlah pemilih yang hadir, terdapat pemilih memilih dari TPS lain, dan penggunaan hak pilih lebih dari satu kali.
Provinsi Riau ada delapan TPS dengan alasan memilih lebih dari sekali, surat suara kurang, KPPS mencoblos lebih dari satu kali dan terdapat pemilih memilih dari TPS lain yang tidak sesuai aturan.
Provinsi Banten yaitu di Kabupaten Lebak dan Serang dan Tangerang ada dua TPS yang direkomendasikan untuk PSU dengan alasan penggunaan hak pilih lebih dari satu kali.
"Jumlah yang tercatat dalam DPT yang hadir itu tidak sama dengan jumlah suara tercoblos sehingga rekomendasinya adalah PSU," ujar Afif.
Provinsi Sulawesi Barat, ada satu TPS yang direkomendasikan PSU. Alasanya karena ada kotak suara yang terbuka. Kemudian di Papua ada dua daerah lainnya Paniai dan Ndagu yang belum melakukan pemilihan.
Di provinsi Kalimantan Tengah ada dua TPS yang direkomendasikan PSU karena terdapat pemilih yang tidak memenuhi syarat. Di Jambi ada satu pemilih yang tidak memenuhi syarat.
Kemudian di Nusa Tenggara Timur ada 23 TPS yang direkomendasikan untuk PSU karena terdapat pemilih yang tidak memenuhi syarat yakni di Kabupaten Alor tiga TPS, Kabupaten Serang Barat Daya dua TPS, Kabupaten Kupang tiga TPS, Kabupaten Belu satu TPS, Kabupaten Malaka satu TPS, Kabupaten Timur Tengah Selatan 11 TPS, Kabupaten Rotendau satu TPS, dan Kabupaten Kupang satu TPS.
Selanjutnya Provinsi Sulawesi Tenggara yang melangsungkan Pilgub dan Pilkab dan Pilwalkot masih memegang rekor dengan jumlah TPS dengan direkomendasi untuk melakukan PSU terbanyak. Bawaslu mencatat sebanyak 35 TPS akan direkomendasikan untuk PSU.
"Jadi Sultra sebagaimana biasanya kita sudah ingatkan dalam kerawanan muncul, pemilih dari TPS lain, kotak suara tidak tersegel masih terjadi ada 35 TPS di Sultra yang kita rekomendasikan untuk dilakukan PSU," ujar Afif.
Afif menambahkan proses pengawasan masih terus berjalan sembari melakukan penindakan. "Bawaslu ini memang merekomendasikan proses-proses baik administrasi yang bermasalah akan direkom, yang pidana kami proses semuanya sedang berjalan," pungkas dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((SCI))
BERITA TERKAIT
