Mendagri Prediksi MK Hanya Proses 30 Persen Gugatan Pilkada
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Medcom.id/Octavianus Dwi Sutrisno
Bogor: Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo prediksikan hanya 30 persen gugatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 yang ditindaklanjuti Mahkamah Konstitusi (MK).
"Yang kekalahannya antara dua persen sampai tiga akan diperhatikan (oleh MK). Jangan semua permasalahan harus diajukan" kata Tjahjo saat ditemui di Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Negara Kabupaten Bogor, Kamis, 12 Juli 2018.
Tjahjo juga mengimbau pihak yang akan menggugat untuk mengikuti prosedur dan aturan yang berlaku. Walau demikian, dia mempersilakan pihak yang tidak puas dengan hasil rekapitulasi suara Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menyampaikan gugatan ke MK.
"Tapi mereka juga harus memperkirakan kemungkinannya untuk ditindaklanjuti oleh MK," ucapnya.
Tjahjo meminta kepada para pasangan calon kepala daerah yang kalah dalam Pilkada dapat menerima hasil akhirnya. Mereka diminta tidak asal menggugat keputusan KPU setempat bila tidak memiliki bukti yang cukup kuat untuk meyakinkan laporannya.
MK sebelumnya telah merilis 50 gugatan terkait hasil dan pelaksanaan Pilkada serentak 2018. Beberapa di antaranya diketahui berasal dari wilayah Jawa Barat. Salah satunya pasangan calon Bupati Kabupaten Bogor kemudian Kota dan Kabupaten Cirebon.
Menanggapi banyaknya gugatan ke MK, ia menegaskan, pihaknya tidak akan mengundurkan waktu penetapan pemenang Pilkada kali ini. Sesuai jadwal dalam surat edaran Kementrian Dalam Negeri ke daerah-daerah, KPU akan tetap menetapkan hasilnya pada 23 Juli 2018.
"Kami tetap mengikuti aturan. Karena KPU sudah memiliki tahapan persiapan memasuki Pemilihan Legislatif dan Pilprea 2019. Saya harap penyelesaian gugatan di MK berjalan lancar dan hasilnya pun dapat diterima oleh semua pihak," pungkasnya.
Sementara itu, Calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor nomor urut 3, Jaro Ade-Ingrid Kansil (Jadi) menyatakan telah melayangkan gugatan ke MK pada Selasa, 10 Juli 2018. Pihaknya menuding KPU setempat melakukan kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati Bogor 2018 hingga mempengaruhi perolehan suara.
Gugatan tersebut terdaftar dengan nomor APPP 30/1/PAN.MK/2018, dengan menyebutkan pihak termohon adalah KPU Kabupaten Bogor. Kuasa Hukum Jadi Herdiyan Nuryadin mengaku telah memiliki bukti yang kuat untuk meyakinkan gugatannya tersebut.
Berdasarkan hasil pleno tingkat kabupaten, pasangan Jaro Ade–Ingrid Kansil hanya berselisih sekitar 2,3 persen suara dari pasangan Ade Yasin – Iwan Setiawan.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((SUR))
"Yang kekalahannya antara dua persen sampai tiga akan diperhatikan (oleh MK). Jangan semua permasalahan harus diajukan" kata Tjahjo saat ditemui di Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Negara Kabupaten Bogor, Kamis, 12 Juli 2018.
Tjahjo juga mengimbau pihak yang akan menggugat untuk mengikuti prosedur dan aturan yang berlaku. Walau demikian, dia mempersilakan pihak yang tidak puas dengan hasil rekapitulasi suara Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menyampaikan gugatan ke MK.
"Tapi mereka juga harus memperkirakan kemungkinannya untuk ditindaklanjuti oleh MK," ucapnya.
Tjahjo meminta kepada para pasangan calon kepala daerah yang kalah dalam Pilkada dapat menerima hasil akhirnya. Mereka diminta tidak asal menggugat keputusan KPU setempat bila tidak memiliki bukti yang cukup kuat untuk meyakinkan laporannya.
MK sebelumnya telah merilis 50 gugatan terkait hasil dan pelaksanaan Pilkada serentak 2018. Beberapa di antaranya diketahui berasal dari wilayah Jawa Barat. Salah satunya pasangan calon Bupati Kabupaten Bogor kemudian Kota dan Kabupaten Cirebon.
Menanggapi banyaknya gugatan ke MK, ia menegaskan, pihaknya tidak akan mengundurkan waktu penetapan pemenang Pilkada kali ini. Sesuai jadwal dalam surat edaran Kementrian Dalam Negeri ke daerah-daerah, KPU akan tetap menetapkan hasilnya pada 23 Juli 2018.
"Kami tetap mengikuti aturan. Karena KPU sudah memiliki tahapan persiapan memasuki Pemilihan Legislatif dan Pilprea 2019. Saya harap penyelesaian gugatan di MK berjalan lancar dan hasilnya pun dapat diterima oleh semua pihak," pungkasnya.
Sementara itu, Calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor nomor urut 3, Jaro Ade-Ingrid Kansil (Jadi) menyatakan telah melayangkan gugatan ke MK pada Selasa, 10 Juli 2018. Pihaknya menuding KPU setempat melakukan kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati Bogor 2018 hingga mempengaruhi perolehan suara.
Gugatan tersebut terdaftar dengan nomor APPP 30/1/PAN.MK/2018, dengan menyebutkan pihak termohon adalah KPU Kabupaten Bogor. Kuasa Hukum Jadi Herdiyan Nuryadin mengaku telah memiliki bukti yang kuat untuk meyakinkan gugatannya tersebut.
Berdasarkan hasil pleno tingkat kabupaten, pasangan Jaro Ade–Ingrid Kansil hanya berselisih sekitar 2,3 persen suara dari pasangan Ade Yasin – Iwan Setiawan.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((SUR))
BERITA TERKAIT
