Uji UU Pilkada
Penderita Disabilitas Mental Bisa Memilih
Hakim Konstitusi menjalani sidang pembacaan putusan pengujian UU Nomor 8 Tahun 2015, Kamis 13 Oktober 2016. Foto: MI/Panca Syurkani
medcom.id, Jakarta: Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan penderita gangguan psikososial atau disabilitas mental dapat memilih calon kepala daerah. Hal itu diiringi catatan gangguan mental tidak berupa gangguan ingatan permanen sehingga menghilangkan kemampuan memilih secara sadar.
Demikian hasil sidang putusan MK, di Gedung MK, Jakarta, Kamis 13 Oktober. MK mengabulkan sebagian permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang.
Pemohon menggugat Pasal 57 ayat (3) huruf a UU 8/2015 yang menyebutkan untuk dapat didaftar sebagai pemilih, warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat (a.) tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya.
Pemohon menilai ketentuan itu telah menghilangkan begitu dini hak memilih seorang warga negara. Padahal, disabilitas mental bukanlah penyakit yang muncul terus-menerus dan setiap saat.
Dalam amar putusannya majelis yang dipimpin Arief Hidayat berpendapat Pasal 57 ayat (3) huruf a UU 8/2015 bertentangan dengan UUD 1945.
Hal itu sepanjang frasa 'terganggu jiwa/ingatannya' tidak dimaknai sebagai 'mengalami gangguan' jiwa dan/atau gangguan ingatan permanen yang menurut profesional kesehatan jiwa telah menghilangkan kemampuan untuk memilih.
"Gangguan jiwa dan gangguan ingatan ialah dua kategori yang beririsan, tetapi tidak selalu dapat disamakan begitu saja," kata anggota majelis Wahiduddin Adams saat membacakan pertimbangan MK.
Oleh karena itu, Pasal 57 ayat (3) huruf a harus ditegaskan. Jika yang dimaksud yang dikecualikan dari pencatatan pemilih ialah orang gila yang memiliki ciri antara lain hidup menggelandang, makan sembarangan, bersifat asosial bahkan tidak menyadari keberadaan dirinya sendiri, itu tidak perlu diatur secara khusus. Orang tersebut tidak akan didaftar petugas.
Putusan MK itu mendapat apresiasi kuasa hukum pemohon Fadli Ramadhanil. "Putusan tadi mengatakan sepanjang tidak ada keterangan dokter yang mengatakan warga negara mengidap gangguan jiwa permanen dan tidak memiliki masalah dalam memberikan hak pilihnya, dia harus didaftar."
Basis DPT
Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan memanfaatkan data kependudukan yang ada di Kementerian Dalam Negeri sebagai basis data penyusunan daftar pemilih tetap (DPT) pada Pilkada 2017. Langkah tersebut dipayungi nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani KPU dan Kemendagri di Yogyakarta, Rabu malam 12 Oktober.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2013, nomor induk kependudukan (NIK), data kependudukan, serta KTP elektronik merupakan satu-satunya data yang digunakan untuk semua keperluan, termasuk pembangunan demokrasi.
"Kami yakin dengan pemanfaatan NIK, data kependudukan, dan KTP elektronik, tidak akan ada kendala lagi dalam penyelenggaraan pilkada maupun pilpres," ujar Tjahjo.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((TRK))
Demikian hasil sidang putusan MK, di Gedung MK, Jakarta, Kamis 13 Oktober. MK mengabulkan sebagian permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang.
Pemohon menggugat Pasal 57 ayat (3) huruf a UU 8/2015 yang menyebutkan untuk dapat didaftar sebagai pemilih, warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat (a.) tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya.
Pemohon menilai ketentuan itu telah menghilangkan begitu dini hak memilih seorang warga negara. Padahal, disabilitas mental bukanlah penyakit yang muncul terus-menerus dan setiap saat.
Dalam amar putusannya majelis yang dipimpin Arief Hidayat berpendapat Pasal 57 ayat (3) huruf a UU 8/2015 bertentangan dengan UUD 1945.
Hal itu sepanjang frasa 'terganggu jiwa/ingatannya' tidak dimaknai sebagai 'mengalami gangguan' jiwa dan/atau gangguan ingatan permanen yang menurut profesional kesehatan jiwa telah menghilangkan kemampuan untuk memilih.
"Gangguan jiwa dan gangguan ingatan ialah dua kategori yang beririsan, tetapi tidak selalu dapat disamakan begitu saja," kata anggota majelis Wahiduddin Adams saat membacakan pertimbangan MK.
Oleh karena itu, Pasal 57 ayat (3) huruf a harus ditegaskan. Jika yang dimaksud yang dikecualikan dari pencatatan pemilih ialah orang gila yang memiliki ciri antara lain hidup menggelandang, makan sembarangan, bersifat asosial bahkan tidak menyadari keberadaan dirinya sendiri, itu tidak perlu diatur secara khusus. Orang tersebut tidak akan didaftar petugas.
Putusan MK itu mendapat apresiasi kuasa hukum pemohon Fadli Ramadhanil. "Putusan tadi mengatakan sepanjang tidak ada keterangan dokter yang mengatakan warga negara mengidap gangguan jiwa permanen dan tidak memiliki masalah dalam memberikan hak pilihnya, dia harus didaftar."
Basis DPT
Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan memanfaatkan data kependudukan yang ada di Kementerian Dalam Negeri sebagai basis data penyusunan daftar pemilih tetap (DPT) pada Pilkada 2017. Langkah tersebut dipayungi nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani KPU dan Kemendagri di Yogyakarta, Rabu malam 12 Oktober.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2013, nomor induk kependudukan (NIK), data kependudukan, serta KTP elektronik merupakan satu-satunya data yang digunakan untuk semua keperluan, termasuk pembangunan demokrasi.
"Kami yakin dengan pemanfaatan NIK, data kependudukan, dan KTP elektronik, tidak akan ada kendala lagi dalam penyelenggaraan pilkada maupun pilpres," ujar Tjahjo.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((TRK))
BERITA TERKAIT
