Semarang: Sejumlah tim sukses pemenangan pasangan calon terindikasi melanggar terkait alat peraga kampanye (APK). Ditemukan sejumlah APK hasil produksi sendiri yang tak sesuai ketentuan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Masing-masing paslon memang diizinkan memproduksi 150 persen dari jumlah yang disediakan KPU. Hanya, desain dan ukuran APK yang diproduksi sendiri harus sesuai standar yang telah ditetapkan KPU.

"Mengacu pada PKPU Nomor 4 Tahun 2017. Ada ribuan APK yang dianggap melanggar karena bukan buatan KPU," kata Ketua Bawaslu Jateng Fajar Saka di Semarang, Jumat, 23 Februari 2018.

Fajar meminta kepada tim sukses masing-masing paslon untuk bisa menurunkan sendiri APK yang sudah terpasang. "Kita tidak ingin menimbulkan kegaduhan jika harus diturunkan paksa oleh Panwas dan Satpol PP setempat," tegasnya.

Beberapa Pegawai Negeri Sipil (PNS) juga disemprit Bawaslu walau kampanye baru berjalan sepekan. PNS tersebut dianggap tidak netral dan menunjukkan dukungannya ke salah satu pasangan calon (paslon). Selain itu ada juga indikasi kampanye yang menggunakan fasilitas negara

Sanksi ke PNS yang terbukti memberikan dukungan akan diserahkan ke penyelenggara pemerintahan. "Rekomendasi pemberian sanksi ada di ranah pejabat di atasnya, dalam hal ini Komisi ASN," ungkapnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((SUR))