Bandung: Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan menyayangkan sudah ada 18 gubernur serta 75 bupati/wali kota terjerat tindak pidana korupsi. Karena itu, pembekalan antikorupsi dan deklarasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) menjadi keharusan.

"Sampai sekarang, ada 18 gubernur dan 75 bupati/ wali kota yang masuk dalam tindak pidana korupsi. Kita harap tujuan kedatangan KPK ke sini, kalau sudah terpilih tidak termasuk di dalam grup itu," kata Basaria dalam pembekalan antikorupsi untuk calon kepala daerah di Jawa Barat, Selasa, 17 April 2018.

Kepala daerah yang korupsi rata-rata untuk mengembalikan dana kampanye saat pencalonan. Hal itu pun menjadi perhatian khusus KPK untuk mencegah korupsi bagi para calon kepala daerah di Jabar.

"Itu terjadi karena banyaknya biaya saat kampanye dikeluarkan. Padahal secata kajian dari Kemendagri, untuk tingkat kepala daerah bupati/wali kota itu Rp20 sampai 30 miliar. Padahal kekayaan para calon kita lihat rata-rata Rp7-9 miliar," tuturnya.

Hal itu yang mendorong para calon kepala daerah melakukan berbagai cara guna memenuhi kebutuhan materi untuk berkampanye. Termasuk meminta upeti dari kepala dinas dengan menjanjikan berbagai proyek strategis terutama petahana.

"Kalau dia petahana memanfaatkan para kepala dinasnya untuk memungut atau sifatnya ijon sebesar 10 sampai 20 persen terhadap proyek yang akan atau sudah dikerjakan," urainya.

Basaria pun berharap, pembekalan antikorupsi bisa dijalankan para calon kepala daerah di Jabar. Pasalnya hal itu pun akan menjadi penilaian masyarakat yang dinilai mulai melek untuk memilih pemimpin yang bersih dari tindak pindana korupsi.

"Kita aktif mendampingi dan memonitor proses pilkada di seluruh Indonesia. Supaya mendapatkan kepala daerah yang berinterigritas," harapnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((SUR))