Jakarta: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) meminta pemerintah melakukan mitigasi usai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020. Salah satunya dengan memeriksa kesehatan petugas pemungutan suara.

"Karena ada mobilisasi yang besar, ada risiko karena berjumpa dan melibatkan banyak orang," ujar Direktur Eksekutif Perludem Titu Anggraini dalam diskusi Smart FM, Sabtu, 12 Desember 2020.

Para petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) memang melakukan rapid test sebelum hari pelaksanaan pilkada. Namun, pemeriksaan tidak dilakukan usai pilkada.

Padahal, kata dia, ada petugas dengan risiko tinggi. Misalnya, mendatangi pemilih yang berada di ruang isolasi di rumah sakit.

Titi berharap mitigasi pilkada tidak berhenti begitu saja. KPU dan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 setempat harus melindungi pihak yang bertugas di lapangan.

"KPU dan Satgas harus tetap melindungi dengan pelayanan kesehatan pascabertugas," kata dia.

Baca: Ketua KPU Tangsel Meninggal Akibat Covid-19

Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyebut kesehatan petugas di tempat pemungutan suara (TPS) memengaruhi pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Khususnya, KPPS dan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS).

Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengatakan sejumlah petugas pilkada ditemukan reaktif covid-19 dari hasil rapid test. Temuan ini membuat jumlah petugas di TPS berkurang.

"Kondisi ini juga memengaruhi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara serta partisipasi masyarakat," kata anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin dalam konferensi televideo melalui akun YouTube Bawaslu RI, Kamis, 10 Desember 2020.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((JMS))