Ilustrasi ASN. (Foto: Medcom.id/Daviq Umar)
Ilustrasi ASN. (Foto: Medcom.id/Daviq Umar)

7 ASN Kota Semarang Terindikasi Tak Netral

Pilkada pilkada serentak ASN Pemilu Serentak 2020 Pilkada Semarang
Mustholih • 14 Oktober 2020 18:38
Semarang: Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menemukan tujuh kasus dugaan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, Jawa Tengah.
 
Komisioner Bawaslu Kota Semarang, Naya Amin Zaini, mengatakan, sudah meneruskan temuan pelanggaran netralitas ASN itu ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
 
"Berikutnya menunggu kajian dan rekomendasi KASN yang akan ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian untuk eksekusi sanksi. Apabila PPK tidak menjalankan rekomendasi, KASN akan merekomendasikan ke Presiden," kata Naya, di Semarang, Rabu, 14 Oktober 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurut Naya, temuan indikasi pelanggaran netralitas ASN tersebut berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Semarang sejak 26 September hingga 12 Oktober 2020. Selama kurun waktu itu, kata Naya, Bawaslu menemukan enam ASN mendatangi deklarasi dan peresmian posko pemenangan pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi dan Hevearita G Rahayu.
 
Baca juga:Khoffiah Minta ASN Ikut Tangkal Hoaks Soal Omnibus Law
 
"Enam ASN tersebut juga berfoto bersama bakal pasangan calon dan menggungahnya ke media sosial," beber Naya tanpa mengungkap identitas ASN yang diduga melakukan pelanggaran netralitas.
 
Selain itu, lanjut dia, Bawaslu juga menemukan satu ASN yang mengomentari dan menyematkan tanda like pada unggahan akun media sosial milik Hendrar Prihadi yang bermuatan politik. Naya menegaskan Bawaslu sudah memeriksa terhadap masing-masing ASN yang diduga tak netral.
 
“Bawaslu sering sosialisasi kepada ASN terkait hal yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan oleh ASN," jelas dia.
 
Naya mengungkap setiap ASN dilarang melakukan like, share, dan comment kepada calon Kepala Daerah. ASN juga dilarang berfoto bersama pasangan calon kepala Daerah di Pilkada 2020.
 
"Juga ada larangan menandatangani kegiatan sosialisasi oleh calon dan larangan mendatangi kegiatan deklarasi calon,” ungkapnya.

 

(MEL)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif