Isu Negatif Dapat Merontokkan Tingkat Elektoral Cakada
Ilustrasi. Medcom.id
Jakarta: Sejumlah isu negatif dinilai dapat merontokkan elektoral calon kepala daerah (cakada), termasuk di Kota Bogor. Salah satu isu negatif tersebut ialah beristri lebih dari satu atau poligami.
Hal ini disampaikan peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Network Denny JA, M. Khotib, merespons sejumlah isu sensitif berdasarkan data survei yang potensial bisa merontokkan keterpilihan para kandidat di Pilkada 2024. Khotib menyebut 60-75 persen publik menolak cakada yang berpoligami.
Menurut dia, isu ini harus diwaspadai seluruh cakada yang bertarung di Pulau Jawa maupun luar Jawa. Selain itu, isu yang rentan menurunkan tingkat elektoral, yakni narkoba, perselingkuhan, dan korupsi.
Khusus Kota Bogor, kata Khotib, LSI Denny JA baru akan turun survei pada awal Juli. Isu-isu negatif para kandidat akan dipotret, terutama untuk mengetahui seberapa besar resistensi publik nanti terhadap isu-isu tersebut.
“Yang pasti, dari data survei sebelumnya di sejumlah daerah, ada penolakan cukup kuat dari mayoritas publik terhadap kandidat yang poligami. Dugaan saya, data yang sama akan terjadi di Kota Bogor. Meskipun, kita tak tahu, siapa kandidat walikota yang beristri lebih dari satu itu,” kata Khotib, Jakarta, Senin, 10 Juni 2024.
Menurut Khotib, semua kandidat harus berkepentingan dengan data survei seperti itu. Sehingga, mereka bisa lebih waspada dan antisipatif saat isu tersebut bergulir.
Dari pengalamannya, lanjut dia, yang bisa membuat hasil survei meleset, antara lain ada tsunami politik dan money politic.
Salah satu bahan yang bisa menjadi tsunami politik, kata Khotib, adalah isu-isu negatif. Dengan catatan, teori dalam isu negatif yang bisa berefek pada elektoral, antara lain seberapa banyak publik yang tahu, dan seberapa banyak publik yang percaya terhadap isu itu.
Khotib mencontohkan isu korupsi yang dituduhkan kepada salah satu kandidat. Tapi, faktanya, mayoritas publik tetap memilihnya.
Menurut dia, fenomena itu terjadi karena mayoritas publik tidak tahu, dan ada yang tidak mempercayainya.
Sementara itu, Khotib mengaku belum punya data yang bisa disampaikan terkait Pemilihan Wali Kota (Pilwakot) Bogor. Kecuali, hanya berita soal isu dinasti yang dialamatkan kepada salah satu kandidat, yaitu Sendi Fardiansyah, karena sebagai Sekretaris Pribadi, Ibu Negara, Iriana Joko Widodo.
Namun, kata dia, politik dinasti termasuk isu elitis yang tidak berpengaruh terhadap mayoritas pemilih di bawah.
"Sejauh kandidat itu mampu meyakinkan publik dengan personal brandingnya sebagai sosok yang baik, bersih, peduli dan mampu memimpin, isu itu tak akan berpengaruh. Namun, jika isunya selingkuh atau berpoligami, yang diketahui mayoritas publik, ini yang justru potensial merontokkan," ungkap dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AZF))
Hal ini disampaikan peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Network Denny JA, M. Khotib, merespons sejumlah isu sensitif berdasarkan data survei yang potensial bisa merontokkan keterpilihan para kandidat di Pilkada 2024. Khotib menyebut 60-75 persen publik menolak cakada yang berpoligami.
Menurut dia, isu ini harus diwaspadai seluruh cakada yang bertarung di Pulau Jawa maupun luar Jawa. Selain itu, isu yang rentan menurunkan tingkat elektoral, yakni narkoba, perselingkuhan, dan korupsi.
Khusus Kota Bogor, kata Khotib, LSI Denny JA baru akan turun survei pada awal Juli. Isu-isu negatif para kandidat akan dipotret, terutama untuk mengetahui seberapa besar resistensi publik nanti terhadap isu-isu tersebut.
“Yang pasti, dari data survei sebelumnya di sejumlah daerah, ada penolakan cukup kuat dari mayoritas publik terhadap kandidat yang poligami. Dugaan saya, data yang sama akan terjadi di Kota Bogor. Meskipun, kita tak tahu, siapa kandidat walikota yang beristri lebih dari satu itu,” kata Khotib, Jakarta, Senin, 10 Juni 2024.
| Baca Juga: Tingkat Kepuasan Terhadap Mantan Gubernur Cenderung Tinggi |
Menurut Khotib, semua kandidat harus berkepentingan dengan data survei seperti itu. Sehingga, mereka bisa lebih waspada dan antisipatif saat isu tersebut bergulir.
Dari pengalamannya, lanjut dia, yang bisa membuat hasil survei meleset, antara lain ada tsunami politik dan money politic.
Salah satu bahan yang bisa menjadi tsunami politik, kata Khotib, adalah isu-isu negatif. Dengan catatan, teori dalam isu negatif yang bisa berefek pada elektoral, antara lain seberapa banyak publik yang tahu, dan seberapa banyak publik yang percaya terhadap isu itu.
Khotib mencontohkan isu korupsi yang dituduhkan kepada salah satu kandidat. Tapi, faktanya, mayoritas publik tetap memilihnya.
Menurut dia, fenomena itu terjadi karena mayoritas publik tidak tahu, dan ada yang tidak mempercayainya.
Sementara itu, Khotib mengaku belum punya data yang bisa disampaikan terkait Pemilihan Wali Kota (Pilwakot) Bogor. Kecuali, hanya berita soal isu dinasti yang dialamatkan kepada salah satu kandidat, yaitu Sendi Fardiansyah, karena sebagai Sekretaris Pribadi, Ibu Negara, Iriana Joko Widodo.
Namun, kata dia, politik dinasti termasuk isu elitis yang tidak berpengaruh terhadap mayoritas pemilih di bawah.
"Sejauh kandidat itu mampu meyakinkan publik dengan personal brandingnya sebagai sosok yang baik, bersih, peduli dan mampu memimpin, isu itu tak akan berpengaruh. Namun, jika isunya selingkuh atau berpoligami, yang diketahui mayoritas publik, ini yang justru potensial merontokkan," ungkap dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AZF))
BERITA TERKAIT
