Ratusan Ribu Warga Tegal Terancam Tak Bisa Nyoblos
ilustrasi Metrotvnews.com
Tegal: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, menggelar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) dan Penepatan Daftar Pemilih Sementara (DPS) di Aula KPU Kabupaten Tegal, Rabu, 14 Maret 2018.
Dalam rapat itu terkuak sebanyak 100.637 warga Kabupaten Tegal terancam tidak bisa mencoblos dalam Pemilihan Bupati-Wakil Bupati (Pilbup) Tegal dan Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur (Pilgub) Jateng.
Divisi Data dan Perencanaan KPU Kabupaten Tegal Muhammad Fasihin mengatakan warga yang terancam tak bisa mencoblos karena mereka tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) atau Surat Keterangan (suket).
"itu sebagai salah satu syarat untuk mencoblos," kata Fasihin.
Dia menyatakan, data pemilih potensial non KTP-el sebanyak 100.637 orang itu akan ditindaklanjuti KPU dengan berkomunikasi kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Tegal.
KPU akan melihat apakah orang yang belum memiliki KTP-el sudah melakukan perekaman, atau hanya terdata dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
Jika sudah melakukan perekaman, Disdukcapil diminta untuk mencetak KTP-el atau suket. Jika terdata di SIAK, maka pemilih didorong untuk segera melakukan perekaman.
"Jika belum melakukan perekaman dan di SIAK juga tidak ada, maka kami akan komunikasi dengan pemerintah desa dan pemilih yang bersangkutan untuk melakukan pendataan kependudukan," paparnya.
Menurut dia, KPU tidak bisa memaksakan pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau suket masuk dalam daftar pemilih. Hal itu karena secara aturan pemilih tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat. KPU terpaksa mencoret pemilih tersebut dari daftar pemilih.
"Pemilih harus proaktif. Jika tidak, maka syarat sebagai pemilih tidak memenuhi syarat. Konsekuensinya dihapus dari daftar pemilih," tegasnya.
Sementara itu, lanjut dia, dalam rekapitulasi tersebut tercatat pemilih baru yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih sebelum pencocokan dan penelitian (coklit) sebanyak 134.750 orang. Sedangkan, pemilih yang tidak memenuhi syarat sebanyak 178.575 orang.
Pemilih tersebut dinyatakan meninggal, data ganda, di bawah umur, pindah domisili, tidak dikenal, berstatus TNI/Polri, hilang ingatan, hak pilih dicabut, dan bukan penduduk setempat.
"Terbanyak pindah tempat sekitar 80 ribu orang, dan meninggal dunia 40 ribu orang," bebernya.
Dia menambahkan, setelah dilakukan rekapituasi, DPS Pilgub Jateng dan Pilbup Tegal sebanyak 1.196.057 pemilih. Jumlah itu mengalami penurunan dibandingkan daftar pemilih sebelum dimutahirkan sebanyak 1.240.099 pemilih. Bahkan, DPS tersebut lebih sedikit dibandingkan Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2014 sebanyak 1.197.566 pemilih.
"DPS ini akan diumumkan ke masyarakat secara serentak pada 24 Maret 2018. Kami minta masyarakat untuk mencermati, apakah ada yang belum masuk dalam DPS atau masukan lainnya," pungkasnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((ALB))
Dalam rapat itu terkuak sebanyak 100.637 warga Kabupaten Tegal terancam tidak bisa mencoblos dalam Pemilihan Bupati-Wakil Bupati (Pilbup) Tegal dan Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur (Pilgub) Jateng.
Divisi Data dan Perencanaan KPU Kabupaten Tegal Muhammad Fasihin mengatakan warga yang terancam tak bisa mencoblos karena mereka tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) atau Surat Keterangan (suket).
"itu sebagai salah satu syarat untuk mencoblos," kata Fasihin.
Dia menyatakan, data pemilih potensial non KTP-el sebanyak 100.637 orang itu akan ditindaklanjuti KPU dengan berkomunikasi kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Tegal.
KPU akan melihat apakah orang yang belum memiliki KTP-el sudah melakukan perekaman, atau hanya terdata dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
Jika sudah melakukan perekaman, Disdukcapil diminta untuk mencetak KTP-el atau suket. Jika terdata di SIAK, maka pemilih didorong untuk segera melakukan perekaman.
"Jika belum melakukan perekaman dan di SIAK juga tidak ada, maka kami akan komunikasi dengan pemerintah desa dan pemilih yang bersangkutan untuk melakukan pendataan kependudukan," paparnya.
Menurut dia, KPU tidak bisa memaksakan pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau suket masuk dalam daftar pemilih. Hal itu karena secara aturan pemilih tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat. KPU terpaksa mencoret pemilih tersebut dari daftar pemilih.
"Pemilih harus proaktif. Jika tidak, maka syarat sebagai pemilih tidak memenuhi syarat. Konsekuensinya dihapus dari daftar pemilih," tegasnya.
Sementara itu, lanjut dia, dalam rekapitulasi tersebut tercatat pemilih baru yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih sebelum pencocokan dan penelitian (coklit) sebanyak 134.750 orang. Sedangkan, pemilih yang tidak memenuhi syarat sebanyak 178.575 orang.
Pemilih tersebut dinyatakan meninggal, data ganda, di bawah umur, pindah domisili, tidak dikenal, berstatus TNI/Polri, hilang ingatan, hak pilih dicabut, dan bukan penduduk setempat.
"Terbanyak pindah tempat sekitar 80 ribu orang, dan meninggal dunia 40 ribu orang," bebernya.
Dia menambahkan, setelah dilakukan rekapituasi, DPS Pilgub Jateng dan Pilbup Tegal sebanyak 1.196.057 pemilih. Jumlah itu mengalami penurunan dibandingkan daftar pemilih sebelum dimutahirkan sebanyak 1.240.099 pemilih. Bahkan, DPS tersebut lebih sedikit dibandingkan Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2014 sebanyak 1.197.566 pemilih.
"DPS ini akan diumumkan ke masyarakat secara serentak pada 24 Maret 2018. Kami minta masyarakat untuk mencermati, apakah ada yang belum masuk dalam DPS atau masukan lainnya," pungkasnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((ALB))
BERITA TERKAIT
