Malang: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang, Jawa Timur, telah menerima logistik Pemilihan Kepala Daerah (
Pilkada) 2024 berupa kotak suara sebanyak 8.150 buah. Ribuan kotak suara tersebut kini disimpan di gudang logistik yang berada di Gudang Bulog di Jalan Raya Kebonagung, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang.
Gudang milik Bulog memiliki ini dinilai cocok menjadi gudang logistik karena memiliki sistem pengamanan yang cukup lengkap dibanding
gudang milik swasta. Selain itu, spesifikasi dan ukuran gudang milik Bulog pun terhitung bagus untuk menyimpan logistik.
"Ada 8.150 kotak suara yang sudah kami terima per 12 September 2024 kemarin. Semua sudah ada di Gudang Bulog," kata Komisioner KPU Kabupaten Malang, Marhaendra Pramudya Mahardika, Selasa, 19 September 2024.
Mahardika menerangkan, ada dua macam kotak suara Pilkada 2024 yang telah diterima. Yakni kotak suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) Malang serta untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jawa Timur (Jatim).
"Jumlah kotak suara tidak sebanyak Pemilu 2024 kemarin, karena hanya dua macam. Jumlah TPS ada 4.042 sehingga jumlah kebutuhannya dua kali jumlah TPS itu," bebernya.
Mahardika mengaku, sementara ini pihaknya baru menerima kotak suara. Sedangkan logistik lainnya masih dalam proses pengadaan, seperti surat suara, tinta, dan alat untuk mencoblos pilihan, serta dukungan perlengkapan lainnya.
"Kotak suara sudah semua, kalau yang lain yang belum, masih proses pengadaan," bebernya.
Seluruh logistik Pilkada 2024 ini ditargetkan sudah tiba di Gudang Logistik Bulog pada awal November 2024 mendatang. Sehingga setelah tiba, logistik itu dapat segera didistribusikan ke 33 kecamatan di Kabupaten Malang.
Di sisi lain, Mahardika mengaku bahwa terdapat beberapa permasalahan di sektor logistik pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 lalu. Permasalahan itu menjadi evaluasi dan perhatian selama pelaksanaan Pilkada 2024 kali ini.
"Kemarin ada kejadian yang kurang surat suara itu, tapi bisa diambilkan dari TPS terdekat. Ada juga distribusi yang masuk itu surat suara dari Kabupaten/Kota lain, karena kan kita hanya menerima saja dari KPU RI. Pengadaan dan prosesnya semua dari KPU RI," jelasnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id((WHS))