Pilgub Jakarta Tak Pantas Sediakan Kotak Kosong, Ini Alasannya
Founder Lembaga Survei KedaiKOPI Hendri Satrio/Medcom.id
Jakarta: Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta disebut tak pantas menyediakan kotak kosong, hanya karena keterbatasan kandidat. Founder Lembaga Survei KedaiKOPI Hendri Satrio, membeberkan alasannya.
"Kotak kosong itu hanya bisa terjadi jika elektabilitas sosoknya tinggi sehingga lawannya tak ada yang berani," kata pria yang akrab disapa Hensat itu saat dikonfirmasi, Sabtu, 10 Agustus 2024.
Hal terebut diungkap Hensat dalam mengamati dinamika politik di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta. Hensat meyakini banyak sosok kompeten di Jakarta yang dapat diusung sebagai pemimpin.
"Masih banyak nama-nama lain selain Anies Baswedan, jadi yang jelas tidak boleh lawan kotak kosong," kata dia.
Menurut Hensat, siasat kotak kosong di Pilkada Jakarta itu bisa dihindari. Khususnya, jika para partai politik memunculkan sosok-sosok lain di luar Anies Baswedan.
"Kalau memang ternyata Anies tak bisa ikut Pilkada Jakarta, jangan sampai dipaksakan ada kotak kosong, sebab ada nama-nama lain yang bisa juga menjadi pemimpin," ujarnya.
Hensat mencontohkan beberapa nama yang bisa dipertimbangkan dalam bursa calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Salah satu sosok yakni Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang juga menjabat sebagai Ketua Bappilu DPP PPP Sandiaga Uno.
Menurut Hensat, jabatan Sandi saat ini sebagai Menteri sudah selevel gubernur. Sehingga, bisa diusulkan menjadi calon oleh para parpol. Apalagi, Sandi termasuk sosok yang berpengalaman dalam memimpin Jakarta.
Sandiaga pernah menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2019. Saat itu, dia harus mundur karena mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden di Pemilu 2019.
"Sandiaga Uno ini berpengalaman pernah menang di 2017, meski ia hanya sampai 2019, namun patut dipertimbangkan karena pasti ada ide-ide dari dia tentang Jakarta yang belum tuntas selama ia menjabat sebagai Wagub," kata Hensat.
Di sisi lain, dia melihat ada pertimbangan terkait loyalis Prabowo-Jokowi yang bakal diusung. Menurut Hensat, bukan hanya Ridwan Kamil yang menjadi loyalis.
"Jika pertimbangannya itu, maka Sandi juga harusnya menjadi pertimbangan rezim," ujar Hensat.
Selain Sandi, Hensat juga mendorong agar parpol-parpol juga mempertimbangkan nama Ahok. Basuki Tjahja Purnama juga berpengalaman memimpin Jakarta.
"Ahok pun juga boleh dipertimbangkan karena selain ia pernah memimpin Jakarta, saat itu 2017 juga suaranya banyak hingga hampir menyaingi Anies-Sandi," lanjutnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((ADN))
"Kotak kosong itu hanya bisa terjadi jika elektabilitas sosoknya tinggi sehingga lawannya tak ada yang berani," kata pria yang akrab disapa Hensat itu saat dikonfirmasi, Sabtu, 10 Agustus 2024.
Hal terebut diungkap Hensat dalam mengamati dinamika politik di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta. Hensat meyakini banyak sosok kompeten di Jakarta yang dapat diusung sebagai pemimpin.
"Masih banyak nama-nama lain selain Anies Baswedan, jadi yang jelas tidak boleh lawan kotak kosong," kata dia.
| Baca: Dukungan Anies Kedaluwarsa, PKS Sekarang Pilih Siapa? |
Menurut Hensat, siasat kotak kosong di Pilkada Jakarta itu bisa dihindari. Khususnya, jika para partai politik memunculkan sosok-sosok lain di luar Anies Baswedan.
"Kalau memang ternyata Anies tak bisa ikut Pilkada Jakarta, jangan sampai dipaksakan ada kotak kosong, sebab ada nama-nama lain yang bisa juga menjadi pemimpin," ujarnya.
Hensat mencontohkan beberapa nama yang bisa dipertimbangkan dalam bursa calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Salah satu sosok yakni Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang juga menjabat sebagai Ketua Bappilu DPP PPP Sandiaga Uno.
Menurut Hensat, jabatan Sandi saat ini sebagai Menteri sudah selevel gubernur. Sehingga, bisa diusulkan menjadi calon oleh para parpol. Apalagi, Sandi termasuk sosok yang berpengalaman dalam memimpin Jakarta.
Sandiaga pernah menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2019. Saat itu, dia harus mundur karena mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden di Pemilu 2019.
"Sandiaga Uno ini berpengalaman pernah menang di 2017, meski ia hanya sampai 2019, namun patut dipertimbangkan karena pasti ada ide-ide dari dia tentang Jakarta yang belum tuntas selama ia menjabat sebagai Wagub," kata Hensat.
Di sisi lain, dia melihat ada pertimbangan terkait loyalis Prabowo-Jokowi yang bakal diusung. Menurut Hensat, bukan hanya Ridwan Kamil yang menjadi loyalis.
"Jika pertimbangannya itu, maka Sandi juga harusnya menjadi pertimbangan rezim," ujar Hensat.
Selain Sandi, Hensat juga mendorong agar parpol-parpol juga mempertimbangkan nama Ahok. Basuki Tjahja Purnama juga berpengalaman memimpin Jakarta.
"Ahok pun juga boleh dipertimbangkan karena selain ia pernah memimpin Jakarta, saat itu 2017 juga suaranya banyak hingga hampir menyaingi Anies-Sandi," lanjutnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((ADN))
BERITA TERKAIT
