Dicoret KPU, Dua Bacaleg Ngadu ke Panwaslu Sidoarjo
Dua Bacaleg melapor ke Panwaslu Sidoarjo
Sidoarjo: Dua dari tiga bakal calon legislatif (bacaleg) Kabupaten Sidoarjo yang dicoret KPU Sidoarjo dalam Pemilihan Legislatif 2019 mendatangi kantor Panwaslu Sidoarjo di Jalan Pahlawan, Kecamatan Kota, Sidoarjo. Kedatangan mereka ingin mengadu kepada Panwaslu Sidoarjo terkait surat berita acara pembatalan yang dikeluarkan oleh KPU Sidoarjo kepada partainya.
Mereka adalah Mustafat Ridwan bacaleg dari Partai Bulan Bintang dan Sumi Harsono bacaleg PDI Perjuangan. Sementara satu bacaleg lain yang juga dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU adalah Nasrullah dari PPP.
"Surat itu disampaikan ke partai kemudian diteruskan ke kami. Setelah kami pelajari, kami putuskan melangkah ke Panwas," ujar Mustafad Ridwan saat di kantor Panwaslu Sidoarjo, Selasa, 24 Juli 2018.
Menurutnya, pihaknya sedang menjalankan prosedur yang ada. Yanni melapor kepada Panwaslu agar sengketa tersebut bisa ditindaklanjuti dan diselesaikan sebagaimana ketentuan yang berlaku.
"Belum selesai proses verifikasi sudah menyatakan pembatalan beberapa caleg. Jika dasarnya KPU Sidoarjo dalam memutuskan menggunakan PKPU Nomor 20 Tahun 2018, maka dasar kami UU Pemilu," tandasnya.
Sementara, Ketua Panwaslu Sidoarjo, Muhammad Rosul mengungkapkan bahwa Panwas tidak boleh menolak gugatan dari siapapun dalam proses Pileg ke depan. Namun, gugatan itu nanti akan dipelajari terlebih dahulu apakah sudah memenuhi syarat materiil dan formil.
"Tentunya, kami harus melakukan verifikasi terlebih dulu. Setelah itu, bisa dilanjutkan dengan proses mediasi," kata Rosul.
Namun, jika tidak ada titik temu antara keduanya, maka akan dilanjutkan proses ajudikasi, sidang hingga putusan. Dalam proses verifikasi hingga putusan membutuhkan waktu kurang lebih 12 hari. "Nanti sidang di sini, secara terbuka," tutup Rosul.
Ketua KPU Sidoarjo, M. Zainal Abidin mengidentifikasi adanya Bacaleg Eks kasus Korupsi dalam Pendaftaran Bacaleg 2019. Sebagaimana Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 4 ayat 3, parpol tidak boleh menyertakan Bacaleg mantan napi korupsi, narkoba dan kasus pelecehan seksual terhadap anak.
Dengan alasan itu, ada tiga Bacaleg yang dicoret dan sudah disampaikan langsung kepada partainya masing-masing. "Ya, ada tiga bacaleg yang masuk kategori tidak memenuhi syarat (TMS). Ketiganya sudah kami sampaikan ke partainya," tegasnya.
Diketahui, Nasrullah bacaleg PPP pernah terjerat kasus korupsi Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM), Sedangkan Sumi Harsono asal PDIP pernah menjalani hukuman dalam kasus Korupsi APBD tahun 2003 Kabupaten Sidoarjo senilai Rp 21, 4 miliar.
Sedangkan Mustafat Ridlwan bacaleg PBB pernah selama satu tahun menjalani hukuman dalam kasus yang sama dengan 44 orang anggota DPRD Sidoarjo periode 1999-2004, termasuk Sumi Harsono.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((ALB))
Mereka adalah Mustafat Ridwan bacaleg dari Partai Bulan Bintang dan Sumi Harsono bacaleg PDI Perjuangan. Sementara satu bacaleg lain yang juga dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU adalah Nasrullah dari PPP.
"Surat itu disampaikan ke partai kemudian diteruskan ke kami. Setelah kami pelajari, kami putuskan melangkah ke Panwas," ujar Mustafad Ridwan saat di kantor Panwaslu Sidoarjo, Selasa, 24 Juli 2018.
Menurutnya, pihaknya sedang menjalankan prosedur yang ada. Yanni melapor kepada Panwaslu agar sengketa tersebut bisa ditindaklanjuti dan diselesaikan sebagaimana ketentuan yang berlaku.
"Belum selesai proses verifikasi sudah menyatakan pembatalan beberapa caleg. Jika dasarnya KPU Sidoarjo dalam memutuskan menggunakan PKPU Nomor 20 Tahun 2018, maka dasar kami UU Pemilu," tandasnya.
Sementara, Ketua Panwaslu Sidoarjo, Muhammad Rosul mengungkapkan bahwa Panwas tidak boleh menolak gugatan dari siapapun dalam proses Pileg ke depan. Namun, gugatan itu nanti akan dipelajari terlebih dahulu apakah sudah memenuhi syarat materiil dan formil.
"Tentunya, kami harus melakukan verifikasi terlebih dulu. Setelah itu, bisa dilanjutkan dengan proses mediasi," kata Rosul.
Namun, jika tidak ada titik temu antara keduanya, maka akan dilanjutkan proses ajudikasi, sidang hingga putusan. Dalam proses verifikasi hingga putusan membutuhkan waktu kurang lebih 12 hari. "Nanti sidang di sini, secara terbuka," tutup Rosul.
Ketua KPU Sidoarjo, M. Zainal Abidin mengidentifikasi adanya Bacaleg Eks kasus Korupsi dalam Pendaftaran Bacaleg 2019. Sebagaimana Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 4 ayat 3, parpol tidak boleh menyertakan Bacaleg mantan napi korupsi, narkoba dan kasus pelecehan seksual terhadap anak.
Dengan alasan itu, ada tiga Bacaleg yang dicoret dan sudah disampaikan langsung kepada partainya masing-masing. "Ya, ada tiga bacaleg yang masuk kategori tidak memenuhi syarat (TMS). Ketiganya sudah kami sampaikan ke partainya," tegasnya.
Diketahui, Nasrullah bacaleg PPP pernah terjerat kasus korupsi Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM), Sedangkan Sumi Harsono asal PDIP pernah menjalani hukuman dalam kasus Korupsi APBD tahun 2003 Kabupaten Sidoarjo senilai Rp 21, 4 miliar.
Sedangkan Mustafat Ridlwan bacaleg PBB pernah selama satu tahun menjalani hukuman dalam kasus yang sama dengan 44 orang anggota DPRD Sidoarjo periode 1999-2004, termasuk Sumi Harsono.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((ALB))
BERITA TERKAIT
