Gugat Hasil Pilkada Madina, Harun-Ichwan Bawa Puluhan Alat Bukti ke MK
Kuasa hukum Harun-Ichwan, Salman Alfarisi Simanjuntak usai menyerahkan bukti di MK
Jakarta: Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal (Madina) nomor urut 1 Harun Mustafa Nasution dan Muhammad Ichwan Husein Nasution resmi menggugat hasil Pilkada Madina 2024. Gugatan dilayangkan ke Mahkamah Konstitusi ((MK).
Ketua Tim Kuasa Hukum Harun-Ichwan, Salman Alfarisi Simanjuntak mengatakan, pihaknya menyerahkan sejumlah alat bukti ke MK. Bukti itu untuk memperkuat argumentasi paslon nomor urut 1 atas permohonan sengketa pemilihan kepala daerah (Pilkada) Mandailing Natal.
"Hari ini kami baru saja menuntaskan alat bukti surat yang menguatkan dalil -dalil ataupun argumentasi yang sudah kami sampaikan di dalam permohonan," kata Salman, di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin, 9 Desember 2024.
Dari puluhan alat bukti yang diserahkan, Salman mengatakan mengenai adanya dugaan pasangan calon nomor urut 2 Saipullah Nasution dan Atika Azmi Utammi sebagai calon bupati dan calon wakil bupati Mandailing Natal yang tidak memenuhi syarat formil untuk ditetapkan sebagai peserta Pemilukada tahun 2024.
"Karena di dalam tahapan tahapan kegiatan baik paslon 01 atau 02 sudah ditentukan berdasarkan PKPU Nomor 8 tahun 2024 bahwa pada saat penyerahan atau pendaftaran di tanggal 27- 29 Agustus, paslon itu diwajibkan untuk menyerahkan syarat-syarat administrasi," papar Salman.
"Satu di antaranya, adalah soal penyerahan tanda terima LHKPN sebagai calon kepala daerah. Stressing pointnya bahwa paslon 02 ini menurut kami tidak menyampaikan syarat administrasi tersebut, LHKPN tidak sekadar syarat administrasi yang harus dipenuhi calon kepala daerah, tapi dari sini juga kita bisa melihat bagaimana komitmen calon kepala daerah," sebutnya.
Salman menjelaskan, pihaknya baru mengetahui paslon 2 memiliki kelengkapan administrasinya seperti tanda terima LHKPN pada 16 Oktober 2024, atau pasca penetapan paslon.
Padahal, kata Salman, di masa pendaftaran paslon 2 hanya menyerahkan laporan pengumuman harta kekayaan bukan tanda terima laporan harta kekayaannya.
"Kemudian pada 8 September berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2024 adalah batas akhir untuk melengkapi seluruh persyaratannya. Tetapi, kami mendapatkan pada16 Oktober ada bukti tanda terima penyerahan LHKPN-nya. Padahal penetapan paslon ditetapkan 22 September 2024, bagaimana mungkin setelah ditetapkan ada penyerahan syarat administrasi LHKPN di 16 Oktober 2024," papar Salman.
Atas kejanggalan itulah, pihaknya menduga adanya perilaku eksklusifitas yang diberikan oleh termohon dalam hal ini KPU Mandina kepada paslon 02 di Pilkada Mandailing Natal. Sebab, kata Salman, hal tersebut sangat imperatif yang wajib dipatuhi para calon peserta Pilkada.
Salman mencontohkan, Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of constitution memiliki aturan yang sangat rigid dalam penentuan prosedural. Bisa dibayangkan, untuk mengajukan permohonan ke MK itu ditentukan.
"Untuk PHP Kada itu 3 hari kerja, bagaimana kalau melewati batas waktu maka permohonan kita tidak dapat diterima. Nah, seharusnya seperti itulah KPU, ketika sudah melewati batas waktu yang ditentukan, seharusnya dia tidak boleh lagi mentolerir untuk menerima berkasnya," tegasnya.
Bahkan, lanjut Salman, pihaknya sudah melaporkan hal tersebut ke Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal dan sudah ada rekomendasi yang dikeluarkan.
"Sudah ada rekomendasi kepada KPU, apa rekomendasinya? yaitu menyatakan pasangan calon nomor urut dua belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat. Jika tidak memenuhi syarat, sepatutnya KPU dalam hal ini melakukan apa? mendiskualifikasi pasangan calon kosong dua, dan kami yakin Mahkamah akan mengabulkan Permohonan kami," pungkasnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((ALB))
Ketua Tim Kuasa Hukum Harun-Ichwan, Salman Alfarisi Simanjuntak mengatakan, pihaknya menyerahkan sejumlah alat bukti ke MK. Bukti itu untuk memperkuat argumentasi paslon nomor urut 1 atas permohonan sengketa pemilihan kepala daerah (Pilkada) Mandailing Natal.
"Hari ini kami baru saja menuntaskan alat bukti surat yang menguatkan dalil -dalil ataupun argumentasi yang sudah kami sampaikan di dalam permohonan," kata Salman, di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin, 9 Desember 2024.
Dari puluhan alat bukti yang diserahkan, Salman mengatakan mengenai adanya dugaan pasangan calon nomor urut 2 Saipullah Nasution dan Atika Azmi Utammi sebagai calon bupati dan calon wakil bupati Mandailing Natal yang tidak memenuhi syarat formil untuk ditetapkan sebagai peserta Pemilukada tahun 2024.
"Karena di dalam tahapan tahapan kegiatan baik paslon 01 atau 02 sudah ditentukan berdasarkan PKPU Nomor 8 tahun 2024 bahwa pada saat penyerahan atau pendaftaran di tanggal 27- 29 Agustus, paslon itu diwajibkan untuk menyerahkan syarat-syarat administrasi," papar Salman.
"Satu di antaranya, adalah soal penyerahan tanda terima LHKPN sebagai calon kepala daerah. Stressing pointnya bahwa paslon 02 ini menurut kami tidak menyampaikan syarat administrasi tersebut, LHKPN tidak sekadar syarat administrasi yang harus dipenuhi calon kepala daerah, tapi dari sini juga kita bisa melihat bagaimana komitmen calon kepala daerah," sebutnya.
Salman menjelaskan, pihaknya baru mengetahui paslon 2 memiliki kelengkapan administrasinya seperti tanda terima LHKPN pada 16 Oktober 2024, atau pasca penetapan paslon.
Padahal, kata Salman, di masa pendaftaran paslon 2 hanya menyerahkan laporan pengumuman harta kekayaan bukan tanda terima laporan harta kekayaannya.
"Kemudian pada 8 September berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2024 adalah batas akhir untuk melengkapi seluruh persyaratannya. Tetapi, kami mendapatkan pada16 Oktober ada bukti tanda terima penyerahan LHKPN-nya. Padahal penetapan paslon ditetapkan 22 September 2024, bagaimana mungkin setelah ditetapkan ada penyerahan syarat administrasi LHKPN di 16 Oktober 2024," papar Salman.
Atas kejanggalan itulah, pihaknya menduga adanya perilaku eksklusifitas yang diberikan oleh termohon dalam hal ini KPU Mandina kepada paslon 02 di Pilkada Mandailing Natal. Sebab, kata Salman, hal tersebut sangat imperatif yang wajib dipatuhi para calon peserta Pilkada.
Salman mencontohkan, Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of constitution memiliki aturan yang sangat rigid dalam penentuan prosedural. Bisa dibayangkan, untuk mengajukan permohonan ke MK itu ditentukan.
"Untuk PHP Kada itu 3 hari kerja, bagaimana kalau melewati batas waktu maka permohonan kita tidak dapat diterima. Nah, seharusnya seperti itulah KPU, ketika sudah melewati batas waktu yang ditentukan, seharusnya dia tidak boleh lagi mentolerir untuk menerima berkasnya," tegasnya.
Bahkan, lanjut Salman, pihaknya sudah melaporkan hal tersebut ke Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal dan sudah ada rekomendasi yang dikeluarkan.
"Sudah ada rekomendasi kepada KPU, apa rekomendasinya? yaitu menyatakan pasangan calon nomor urut dua belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat. Jika tidak memenuhi syarat, sepatutnya KPU dalam hal ini melakukan apa? mendiskualifikasi pasangan calon kosong dua, dan kami yakin Mahkamah akan mengabulkan Permohonan kami," pungkasnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((ALB))
BERITA TERKAIT
