Jakarta: Mahkamah Konstitusi (MK) membatasi peserta sidang gugatan hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Pembatasan demi mencegah penyebaran covid-19.

"Sebanyak dua orang untuk masing-masing pihak," kata juru bicara (jubir) MK Fajar Laksono kepada Medcom.id, Sabtu, 23 Januari 2021.

Peserta lain bisa mengikuti sidang secara virtual. Pihaknya bakal menyediakan tautan khusus.

"Yang lain dapat mengikuti sidang via Zoom," ungkap dia.

Tahapan sengketa hasil Pilkada 2020 telah dimulai dengan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). Total permohonan yang diajukan 132.

Berdasarkan Peraturan MK Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, tahapan sengketa pilkada selanjutnya persiapan pemeriksaan pendahuluan. Sidang dijadwalkan digelar pada 26-29 Januari 2021.

(Baca: Pelanggaran TSM Jadi Dalil Terbanyak dalam Sengketa Pilkada 2020)

Proses ini meliputi pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi pemohon, pemeriksaan isi materi permohonan, serta pengesahan alat bukti pemohon. Termasuk, agenda penyerahan jawaban termohon, pemeriksaan keterangan pihak terkait, dan keterangan Bawaslu. Sidang pemeriksaan bakal berlangsung pada 1-11 Februari 2021.

Lalu, MK melanjutkan persidangan dengan mendengar jawaban termohon, keterangan pihak terkait, keterangan Bawaslu, serta memeriksa, dan mengesahkan alat bukti. Bukti tersebut berasal dari termohon, pihak terkait, dan Bawaslu.

Pengucapan putusan atau ketetapan sidang untuk melanjutkan perkara dijadwalkan pada 15-16 Februari 2021. Sidang lanjutan berjalan pada 19 Februari- 18 Maret 2021 bila dinyatakan lolos oleh hakim.

Pada tahapan ini, persidangan mengagendakan mendengarkan keterangan saksi ahli serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti tambahan. Putusan akhir ketetapan perkara PHPU dibacakan pada 19-24 Maret 2021.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((REN))