Kampanye Pilkada 2020 Tak Jadi Klaster Baru Covid-19 Diapresiasi
Ilustrasi Pilkada 2020. Medcom.id
Jakarta: Anggota Komisi II DPR Fraksi Partai Golkar Zulfikar Arse Sadikin mengapresiasi kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) hingga Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Daerah terkait pelaksanaan kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Kampanye Pilkada 2020 dinilai tidak menjadi klaster baru penyebaran virus korona (covid-19).
"Sampai detik ini tinggal 15 hari lagi masa kampanye Pilkada Serentak 2020 tidak menjadi klaster baru penyebaran covid-19. Ini patut diacungi jempol," kata Zulfikar dalam diskusi secara daring, Sabtu, 21 November 2020.
Zulfikar menuturkan hasil capaian selama tiga minggu masa kampanye menjawab keresahan masyarakat yang khawatir pilkada menjadi klaster baru. Masa-masa ini dinilai menentukan tingkat partisipasi masyarakat pada hari pencoblosan.
"Selanjutnya perlu kita tekankan ke depan, termasuk hari H (pemungutan suara) dan penghitungan (suara) benar-benar protokol kesehatan ditegakkan," ucap dia.
Dia juga meminta KPU dan Bawaslu bekerja keras mengadang seluruh potensi kecurangan dalam Pilkada 2020. Baik penggunaan kewenangan pasangan calon (paslon) petahana, penggunaan perangkat daerah seperti kepala desa maupun aparatur sipil negara (ASN), hingga politik uang.
(Baca: Pelanggaran Masker Paling Sering Terjadi Saat Kampanye)
"Kita berharap kepada Bawaslu termasuk kepada masyarakat pemantau, organisasi masyarakat, untuk membuat proses pilkada ini makin bersih. Jangan sampai ada banyak timbul kecurangan," ujar Zulfikar.
Pilkada Serentak 2020 digelar di 270 wilayah, meliputi sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kabupaten/kota. Tahapan kampanye berlangsung selama 71 hari sejak 26 September 2020 hingga 5 Desember 2020.
Pemungutan suara digelar pada 9 Desember 2020. Masa minggu tenang sejak 6-8 Desember 2020.
Satgas Covid-19 merilis status wilayah daerah yang menyelenggarakan Pilkada 2020. Sebanyak 17 kabupaten/kota masuk kategori berisiko tinggi covid-19.
Daerah yang masuk kategori berisiko tinggi berdasarkan data per 15 November 2020, yaitu Kota Gunungsitoli (Sumatra Utara), dan Payakumbuh (Sumatra Barat). Kemudian, Tanjung Pinang (Kepulauan Riau), Bandar Lampung, dan Kabupaten Pesawaran (Lampung).
Selanjutnya, Kabupaten Boyolali, Kendal, Pemalang, Sragen, Sukoharjo (Jawa Tengah), Kabupaten Bandung, Karawang, Tasikmalaya (Jawa Barat), dan Kota Cilegon (Banten). Lalu, Kabupaten Kutai Kertanegara, Kutai Timur (Kalimantan Timur), dan Barito Timur (Kalimantan Tengah).
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((REN))
"Sampai detik ini tinggal 15 hari lagi masa kampanye Pilkada Serentak 2020 tidak menjadi klaster baru penyebaran covid-19. Ini patut diacungi jempol," kata Zulfikar dalam diskusi secara daring, Sabtu, 21 November 2020.
Zulfikar menuturkan hasil capaian selama tiga minggu masa kampanye menjawab keresahan masyarakat yang khawatir pilkada menjadi klaster baru. Masa-masa ini dinilai menentukan tingkat partisipasi masyarakat pada hari pencoblosan.
"Selanjutnya perlu kita tekankan ke depan, termasuk hari H (pemungutan suara) dan penghitungan (suara) benar-benar protokol kesehatan ditegakkan," ucap dia.
Dia juga meminta KPU dan Bawaslu bekerja keras mengadang seluruh potensi kecurangan dalam Pilkada 2020. Baik penggunaan kewenangan pasangan calon (paslon) petahana, penggunaan perangkat daerah seperti kepala desa maupun aparatur sipil negara (ASN), hingga politik uang.
(Baca: Pelanggaran Masker Paling Sering Terjadi Saat Kampanye)
"Kita berharap kepada Bawaslu termasuk kepada masyarakat pemantau, organisasi masyarakat, untuk membuat proses pilkada ini makin bersih. Jangan sampai ada banyak timbul kecurangan," ujar Zulfikar.
Pilkada Serentak 2020 digelar di 270 wilayah, meliputi sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kabupaten/kota. Tahapan kampanye berlangsung selama 71 hari sejak 26 September 2020 hingga 5 Desember 2020.
Pemungutan suara digelar pada 9 Desember 2020. Masa minggu tenang sejak 6-8 Desember 2020.
Satgas Covid-19 merilis status wilayah daerah yang menyelenggarakan Pilkada 2020. Sebanyak 17 kabupaten/kota masuk kategori berisiko tinggi covid-19.
Daerah yang masuk kategori berisiko tinggi berdasarkan data per 15 November 2020, yaitu Kota Gunungsitoli (Sumatra Utara), dan Payakumbuh (Sumatra Barat). Kemudian, Tanjung Pinang (Kepulauan Riau), Bandar Lampung, dan Kabupaten Pesawaran (Lampung).
Selanjutnya, Kabupaten Boyolali, Kendal, Pemalang, Sragen, Sukoharjo (Jawa Tengah), Kabupaten Bandung, Karawang, Tasikmalaya (Jawa Barat), dan Kota Cilegon (Banten). Lalu, Kabupaten Kutai Kertanegara, Kutai Timur (Kalimantan Timur), dan Barito Timur (Kalimantan Tengah).
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((REN))
BERITA TERKAIT
