Hindari Gejolak, Ketua MA Minta Sengketa Pilkada Ditangani dengan Baik
Hatta Ali menyampaikan kesiapannya menjabat Ketua Mahkamah Agung sebagai seusai pemilihan ketua Mahkamah Agung di Jakarta, Selasa (14/2/2017). Foto: MI/Ramdani
Jakarta: Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali meminta para hakim menangani dengan baik sengketa tata usaha negara (TUN) pemilihan dan sengketa pelanggaran administrasi pemilihan dalam Pilkada serentak 2018. Pasalnya, kedua sengketa tersebut merupakan dua masalah hukum pemilihan yang berpotensi mengganggu stabilitas daerah.
"Sehingga tak menimbulkan gejolak saat pemilihan kepala daerah," kata Hatta saat memberikan sambutan di hadapan hakim dari seluruh Indonesia dalam acara HUT IKAHI yang ke-65, di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, Selasa, 20 Maret 2018.
Sengketa TUN pemilihan dan sengketa pelanggaran administrasi pemilihan disebut sebagai masalah hukum yang berpotensi mengganggu stabilitas daerah. Sebab, kedua aspek hukum tersebut berkaitan dengan penetapan dan pembatalan pencalonan kepala daerah.
Baca: MK Tolak 12 Aduan Sengketa Pilkada
Untuk merespon hal tersebut, lanjut Hatta, pihaknya telah mengeluarkan Perma Nomor 3 Tahun 2015 tentang Hakim Khusus dalam Sengketa TUN Pemilihan. Aturan mengenai penetapan kriteria hakim yang bisa memeriksa dan mengadili perkara sengketa TUN pemilihan merupakan bentuk kontribusi MA agar pemeriksaan perkara bisa berjalan baik dan tidak menimbulkan gejolak.
Selain itu, untuk memberikan keseragaman pemahaman terhadap prosedur sengketa TUN dan sengketa pelanggaran administrasi. MA juga telah mengeluarkan Perma Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa TUN Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemerintahan.
"Itu respon MA atas kekosongan hukum acara terhadap kewenangan yang diberikan UU tentang Pilkada dalam pemeriksaan perkara sengketa TUN pemilihan dan sengketa pelanggaran administrasi pemilihan. Penerbitan kebijakan itu membuktikan bahwa MA mendukung agenda nasional," tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, Hatta juga mengingatkan para hakim untuk memerhatikan tenggang waktu dalam menyelesaikan sengketa. Pasalnya, tenggang waktu yang ditetapkan sangat singkat. Ia mencontohkan sengketa TUN pemilihan hanya dibatasi 14 hari. Begitu pula pelanggaran administrasi di tingkat MA yang hanya diberikan waktu 14 hari.
"Saya mengimbau seluruh hakim supaya siap di tempat untuk menangani dan menyidangkan perkara-perkara yang mungkin timbul pada pengadilan-pengadilan tempat yang bersangkutan bertugas. Dan saya minta supaya setiap penyelesaian (sengketa) dilaksanakan sesuai tenggang waktu yang ditetapkan," kata dia.
Hadir pada kesempatan tersebut, Ketua Umum PP IKAHI Suhadi, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, Ketua DPD Oesman Sapta Odang, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, Wakil Ketua MK Anwar Usman, dan Ketua KY Aidul Fitriciada Azhari.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((YDH))
"Sehingga tak menimbulkan gejolak saat pemilihan kepala daerah," kata Hatta saat memberikan sambutan di hadapan hakim dari seluruh Indonesia dalam acara HUT IKAHI yang ke-65, di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, Selasa, 20 Maret 2018.
Sengketa TUN pemilihan dan sengketa pelanggaran administrasi pemilihan disebut sebagai masalah hukum yang berpotensi mengganggu stabilitas daerah. Sebab, kedua aspek hukum tersebut berkaitan dengan penetapan dan pembatalan pencalonan kepala daerah.
Baca: MK Tolak 12 Aduan Sengketa Pilkada
Untuk merespon hal tersebut, lanjut Hatta, pihaknya telah mengeluarkan Perma Nomor 3 Tahun 2015 tentang Hakim Khusus dalam Sengketa TUN Pemilihan. Aturan mengenai penetapan kriteria hakim yang bisa memeriksa dan mengadili perkara sengketa TUN pemilihan merupakan bentuk kontribusi MA agar pemeriksaan perkara bisa berjalan baik dan tidak menimbulkan gejolak.
Selain itu, untuk memberikan keseragaman pemahaman terhadap prosedur sengketa TUN dan sengketa pelanggaran administrasi. MA juga telah mengeluarkan Perma Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa TUN Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemerintahan.
"Itu respon MA atas kekosongan hukum acara terhadap kewenangan yang diberikan UU tentang Pilkada dalam pemeriksaan perkara sengketa TUN pemilihan dan sengketa pelanggaran administrasi pemilihan. Penerbitan kebijakan itu membuktikan bahwa MA mendukung agenda nasional," tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, Hatta juga mengingatkan para hakim untuk memerhatikan tenggang waktu dalam menyelesaikan sengketa. Pasalnya, tenggang waktu yang ditetapkan sangat singkat. Ia mencontohkan sengketa TUN pemilihan hanya dibatasi 14 hari. Begitu pula pelanggaran administrasi di tingkat MA yang hanya diberikan waktu 14 hari.
"Saya mengimbau seluruh hakim supaya siap di tempat untuk menangani dan menyidangkan perkara-perkara yang mungkin timbul pada pengadilan-pengadilan tempat yang bersangkutan bertugas. Dan saya minta supaya setiap penyelesaian (sengketa) dilaksanakan sesuai tenggang waktu yang ditetapkan," kata dia.
Hadir pada kesempatan tersebut, Ketua Umum PP IKAHI Suhadi, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, Ketua DPD Oesman Sapta Odang, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, Wakil Ketua MK Anwar Usman, dan Ketua KY Aidul Fitriciada Azhari.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((YDH))
BERITA TERKAIT
