Gedung Mahkamah Konstitusi. Foto: Metrotvnews.com/Meilikhah
Gedung Mahkamah Konstitusi. Foto: Metrotvnews.com/Meilikhah

MK Tolak 12 Aduan Sengketa Pilkada

Nasional perselisihan pilkada serentak
Putri Anisa Yuliani • 03 April 2017 13:29
medcom.id, Jakarta: Mahkamah Konstitusi menolak 12 permohonan sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada) di 11 daerah. Putusan itu diambil dalam sidang pleno sengketa pilkada yang digelar hari ini.
 
Sengketa yang ditolak adalah pilkada Kabupaten Bengkulu Tengah (Bengkulu), Kabupaten Jepara (Jawa Tengah), Kabupaten Tebo (Jambi), Kabupaten Aceh Timur dan Aceh Singkil (Aceh), Kabupaten Mappi (Papua), Kabupaten Buton Selatan (Sulawesi Tenggara), Kota Batu (Jawa Timur), Kota Sorong (Papua Barat), Kabupaten Halmahera Tengah (Maluku Utara), dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Maluku).
 
Dari 12 aduan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat diadukan oleh dua pihak, yakni oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2, Petrus Paulus Werembian Taborat-Jusuf Siletty dan paslon bupati dan wakil bupati nomor urut 3, Darma Oratmangun dan Markus Faraknimella.
 
Majelis hakim menolak aduan mereka. Alasannya, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Sebab, pemohon bukan calon bupati/wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota daerah yang terkait.
 
Sementara untuk dasar penolakan pada 11 aduan lainnya, majelis hakim berargumen bahwa selisih suara pemohon lebih dari ambang batas, sehingga tidak memenuhi syarat untuk berperkara.
 
"Segala eksepsi termohon diterima dan pokok pertimbangan yang lain tidak dapat dipertimbangkan. Sehingga majelis hakim tidak dapat menerima permohonan pemohon," demikian kata majelis hakim yang diketuai oleh Ketua MK Arief Hidayat dalam sidang.
 

 
(FZN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif