Paripurna Perppu Pilkada Segera Digelar
Ilustrasi DPR. Medcom.id
Jakarta: Pimpinan DPR berjanji segera menindaklanjuti hasil pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pilkada. Rapat paripurna pengesahan aturan penundaan pilkada itu segera digelar.
"Insyaallah enggak terlalu lama lagi," kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 1 Juli 2020.
Politikus Partai Gerindra itu menyebut pimpinan DPR akan menindaklanjuti keputusan tingkat I sesuai mekanisme yang berlaku. Keputusan akan dibahas dalam rapat pimpinan (rapim) dan Badan Musyawarah (Bamus) DPR.
"Segera kita jadwalkan mengikuti mekanisme tata tertib di DPR," ujar dia.
(Baca: Perppu Pilkada Diminta Segera Disahkan Jadi Undang-Undang)
Sebelumnya, Komisi II DPR menyetujui Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pilkada menjadi undang-undang. Seluruh fraksi setuju.
“Apakah kita sepakat dan setuju Perppu 2 Tahun 2020 ini menjadi undang-undang?” kata Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia saat memimpin rapat pengambilan keputusan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 30 Juni 2020.
"Setuju," jawab anggota.
Keputusan serupa juga disampaikan oleh pemerintah yang diwakili oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian serta Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly. DPR dan Pemerintah sepakat membawa keputusan tersebut ke rapat paripurna DPR.
“Kita serahkan pengambilan keputusan di rapat paripurna yang akan datang,” ujar Doli.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((REN))
"Insyaallah enggak terlalu lama lagi," kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 1 Juli 2020.
Politikus Partai Gerindra itu menyebut pimpinan DPR akan menindaklanjuti keputusan tingkat I sesuai mekanisme yang berlaku. Keputusan akan dibahas dalam rapat pimpinan (rapim) dan Badan Musyawarah (Bamus) DPR.
"Segera kita jadwalkan mengikuti mekanisme tata tertib di DPR," ujar dia.
(Baca: Perppu Pilkada Diminta Segera Disahkan Jadi Undang-Undang)
Sebelumnya, Komisi II DPR menyetujui Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pilkada menjadi undang-undang. Seluruh fraksi setuju.
“Apakah kita sepakat dan setuju Perppu 2 Tahun 2020 ini menjadi undang-undang?” kata Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia saat memimpin rapat pengambilan keputusan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 30 Juni 2020.
"Setuju," jawab anggota.
Keputusan serupa juga disampaikan oleh pemerintah yang diwakili oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian serta Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly. DPR dan Pemerintah sepakat membawa keputusan tersebut ke rapat paripurna DPR.
“Kita serahkan pengambilan keputusan di rapat paripurna yang akan datang,” ujar Doli.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((REN))
BERITA TERKAIT
