Jakarta: Pasangan petahana Pemilihan Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor-Muhidin, menduga pasangan Denny Indrayana-Difriadi Darjat memalsukan dokumen. Kubu Denny-Difriadi sebagai pemohon, menunjukkan alat bukti keterangan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banjar dalam sidang sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi, Senin, 22 Februari 2021.

"Diduga kuat ada pemalsuan dokumen yaitu keterangan komisioner KPU Banjar mengingat yang bersangkutan mengaku tidak memberikan pernyataan dalam dokumen yang diajukan oleh pemohon," kata salah satu tim kuasa hukum, Andi Syafrani, melalui keterangan tertulis, Selasa, 23 Februari 2021.

Baca: Gubernur Petahana Kalsel Sahbirin Diduga Lakukan Politisasi Bansos

Andi bakal melaporkan temuan itu ke kepolisian. Sebab, hal tersebut merugikan KPU Banjar lantaran dapat dituntut melanggar kode etik sebagai penyelenggara.

Di sisi lain, Andi melihat Hakim Aswanto, Suhartoyo, dan Daniel Yuamic P Foekh, menolak permohonan kubu Denny Indrayana yang mengajukan ahli lebih dari satu. Menurut Andi, permohonan tersebut tak sesuai.

"Sejak awal kita lihat pemohon menabrak-nabrak hukum beracara MK," kata Andi.

Selain itu, dia melihat saksi yang diajukan kubu penantang tak membeberkan fakta pelanggaran terkait selisih suara. Saksi disebut Andi lebih fokus pada tuduhan yang bukan kewenangan MK seperti bantuan sosial dan jargon politik.

"Padahal semua tuduhan tersebut sudah diputus Bawaslu Kalsel dan Pusat", kata Andi. 

Dia juga membeberkan fakta terkait rapat pleno rekapitulasi suara di tingkat kabupaten dan provinsi. Semua saksi, kata Andi, menyatakan tak ada masalah dan keberatan dari saksi mandat petahana. 

"Anehnya muncul tuduhan pelanggaran setelah selesai semua proses pleno rekapitulasi suara. Ini yang mengesankan tuduhan Denny ini diada-adakan belakangan setelah tahu dirinya pasti kalah", kata Andi.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((ADN))