medcom.id, Jakarta: Pilkada serentak telah melewati tahapan pemungutan suara. Tahapan penghitungan suara akan selesai dalam waktu dekat, kecuali yang masuk putaran dua.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan pihak yang ingin mengajukan gugatan agar mencermati peraturan Mahkamah Konstitusi (MK). "Harus diingat peraturan MK. Hanya yang selisih dua persen, dua atau tiga persen (yang boleh menggugat)," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat 17 Februari 2017.

Baca: Soal KTP Dominasi Permasalahan di Pilkada Serentak 2017

Kalla melihat, dari 101 daerah yang menggelar pilkada serentak, sepertinya hanya Banten yang akan berlanjut ke MK. Rivalitas Pilkada Banten terbilang sengit.

Pasangan Wahidin Halim dan Andika Hazrumy memperoleh 50,53 persen suara. Sedangkan pasangan Rano Karno dan Embay Mulya mendapatkan 49,97 persen suara. Angka itu didapatkan dari hasil hitung cepat lembaga survei Indobarometer. "Tentu kalau yang selisih jauh tentu tidak masuk dalam suatu objek lagi," kata dia.

MK saat ini sedang kekurangan hakim setelah Patrialis Akbar dipecat secara tak hormat, akibat kasus dugaan menerima suap. Pemerintah, kata Kalla, telah mengantongi nama pengganti Patrialis dan akan segera melantiknya.

Kalla menilai, kekurangan hakim konstitusi itu tak menjadi soal. Sebuah sidang bisa digelar oleh lima orang hakim konstitusi. "Timnya cukup lima orang, bisa banyak. Apalagi kalau banyak (sidang) mungkin tiga orang cukup," jelas Kalla.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((YDH))