Kemendagri Ingatkan Pemda Sukseskan Pilkada Serentak 2024
Plh Dirjen Bina Keuda Kemendagri Horas Maurits Panjaitan. Dok Kemendagri
Jakarta: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pemerintah daerah (pemda) menduukung secara aktif setiap tahapan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024. Pemda memiliki peran yang sangat strategis dalam menyukseskan Pilkada 2024.
Pelaksana harian (Plh) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Horas Maurits Panjaitan mengingatkan pemda segera menyalurkan pendanaan untuk pilkada. Mengingat, tahapan pilkada sudah berlangsung.
"Dapat kami informasikan bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut penyaluran pendanaan Pilkada Serentak telah selesai dilakukan paling lambat 5 bulan sebelum tahapan pemungutan suara, yang dalam hal ini tepatnya 27 Juni 2023," ujar Maurits dalam keterangannya, Rabu, 17 Juli 2024.
Soal pendanaan ini juga diatur dalam Surat Menteri Dalam Negeri yang ditujukan kepada seluruh Kepala Daerah nomor 900.1.9.1/948/SJ tanggal 21 Februari 2024. Pemda diminta melaporkan paling lambat 10 Juli 2024, namun diberikan tenggang waktu hingga 26 Juli 2024.
Ia mengungkapkan, per Selasa, 14 Juli 2024, 541 pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) senilai total Rp28,73 Triliun. Seluruh pemda tersebut telah merealisasikan penyaluran hibah pendanaan Pilkada ke KPUD senilai Rp22,11 Triliun. Rinciannya, 277 pemda telah merealisasikan sepenuhnya, dan 264 pemda belum sepenuhnya.
Kemudian, 518 pemda telah menandatangani NPHD dengan Bawaslu senilai total Rp8,61 Triliun. Sedangkan, 23 pemda belum menandatangani NPHD. Sebanyak 518 pemda telah merealisasikan penyaluran hibah ke Bawaslu senilai Rp6,31 triliun.
"Dengan rincian, 272 pemda telah merealisasikan sepenuhnya dan 246 pemda telah merealisasikan namun belum sepenuhnya," kata Maurits.
Maurits menyebut 387 pemda telah menandatangani NPHD dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) senilai total Rp936,95 Miliar. Sedangkan, 158 pemda belum menandatangani NPHD.
Sebanyak 200 pemda telah merealisasikan penyaluran hibah ke TNI senilai Rp567,43 Miliar. Rinciannya, 173 pemda telah merealisasikan sepenuhnya dan 23 pemda belum sepenuhnya sesuai dengan nilai NPHD.
Berikutnya, 420 pemda telah menandatangani NPHD dengan Polri senilai total Rp3 Triliun. Sedangkan, 125 pemda belum menandatangani NPHD. Sebanyak 251 pemda telah merealisasikan penyaluran hibah ke Polri senilai Rp1,71 Triliun.
"Dengan rincian 204 pemda telah merealisasikan sepenuhnya dan 47 pemda telah merealisasikan namun belum sepenuhnya sesuai dengan nilai NPHD," tutur Maurits.
Ia mengingatkan agar pemda berkomitmen menciptakan stabilitas politik yang kondusif. Kemudian, memberikan dukungan kepada penyelenggara dan pihak keamanan menciptakan rasa aman bagi masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat.
"Demi kelancaran penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 di seluruh pemerintah daerah," ujar Maurits.
Kemendagri menggelar Rapat Asistensi Tahapan Pertama terkait Pendanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang berlangsung di Ancol, Jakarta. Dalam tahapan pertama ini, diselenggarakan untuk peserta 14 Provinsi dan 259 Kabupaten/Kota di wilayah Sumatra dan Jawa.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AGA))
Pelaksana harian (Plh) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Horas Maurits Panjaitan mengingatkan pemda segera menyalurkan pendanaan untuk pilkada. Mengingat, tahapan pilkada sudah berlangsung.
"Dapat kami informasikan bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut penyaluran pendanaan Pilkada Serentak telah selesai dilakukan paling lambat 5 bulan sebelum tahapan pemungutan suara, yang dalam hal ini tepatnya 27 Juni 2023," ujar Maurits dalam keterangannya, Rabu, 17 Juli 2024.
Soal pendanaan ini juga diatur dalam Surat Menteri Dalam Negeri yang ditujukan kepada seluruh Kepala Daerah nomor 900.1.9.1/948/SJ tanggal 21 Februari 2024. Pemda diminta melaporkan paling lambat 10 Juli 2024, namun diberikan tenggang waktu hingga 26 Juli 2024.
Ia mengungkapkan, per Selasa, 14 Juli 2024, 541 pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) senilai total Rp28,73 Triliun. Seluruh pemda tersebut telah merealisasikan penyaluran hibah pendanaan Pilkada ke KPUD senilai Rp22,11 Triliun. Rinciannya, 277 pemda telah merealisasikan sepenuhnya, dan 264 pemda belum sepenuhnya.
Kemudian, 518 pemda telah menandatangani NPHD dengan Bawaslu senilai total Rp8,61 Triliun. Sedangkan, 23 pemda belum menandatangani NPHD. Sebanyak 518 pemda telah merealisasikan penyaluran hibah ke Bawaslu senilai Rp6,31 triliun.
"Dengan rincian, 272 pemda telah merealisasikan sepenuhnya dan 246 pemda telah merealisasikan namun belum sepenuhnya," kata Maurits.
| Baca juga: NasDem Beri Rekomendasi kepada Sejumlah Calon Kepala Daerah di Aceh |
Maurits menyebut 387 pemda telah menandatangani NPHD dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) senilai total Rp936,95 Miliar. Sedangkan, 158 pemda belum menandatangani NPHD.
Sebanyak 200 pemda telah merealisasikan penyaluran hibah ke TNI senilai Rp567,43 Miliar. Rinciannya, 173 pemda telah merealisasikan sepenuhnya dan 23 pemda belum sepenuhnya sesuai dengan nilai NPHD.
Berikutnya, 420 pemda telah menandatangani NPHD dengan Polri senilai total Rp3 Triliun. Sedangkan, 125 pemda belum menandatangani NPHD. Sebanyak 251 pemda telah merealisasikan penyaluran hibah ke Polri senilai Rp1,71 Triliun.
"Dengan rincian 204 pemda telah merealisasikan sepenuhnya dan 47 pemda telah merealisasikan namun belum sepenuhnya sesuai dengan nilai NPHD," tutur Maurits.
Ia mengingatkan agar pemda berkomitmen menciptakan stabilitas politik yang kondusif. Kemudian, memberikan dukungan kepada penyelenggara dan pihak keamanan menciptakan rasa aman bagi masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat.
"Demi kelancaran penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 di seluruh pemerintah daerah," ujar Maurits.
Kemendagri menggelar Rapat Asistensi Tahapan Pertama terkait Pendanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang berlangsung di Ancol, Jakarta. Dalam tahapan pertama ini, diselenggarakan untuk peserta 14 Provinsi dan 259 Kabupaten/Kota di wilayah Sumatra dan Jawa.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AGA))
BERITA TERKAIT
