Denpasar: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bali melarang pencairan dana bantuan sosial (bansos) dan hibah di Bali. Pelarangan berlaku selama proses pilkada berlangsung hingga Juni mendatang. 

Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Bawaslu Bali Ketut Sunadra mengatakan larangan tersebut didasarkan sejumlah data, fakta, serta informasi dari masyarakat. Tercatat ada laporan jika tim pemenangan salah satu pasangan calon (paslon) berupaya mengintimidasi.

Banyak desa, kelurahan, dan kelompok-kelompok kategorial dijanjikan bansos dan hibah dengan syarat harus memenangkan paslon tertentu. 

"Karena kami tahu betul jika bansos dan hibah itu kebutuhan dan harapan masyarakat, tetapi kami meminta agar jangan sampai itu dicairkan selama proses suksesi berlangsung," ujarnya di Denpasar, Senin, 19 Maret 2018.

Menurutnya, banyak kepala daerah di Bali yang masuk sebagai tim pemenangan pilkada dan pilgub Bali saat ini. "Jangan sampai kewenangan itu disalahgunakan untuk memenangkan paslon tertentu," kata Sunadra.

Untuk mempertegas larangan pencairan dana bansos dan hibah ini, Bawaslu Bali bersama panwas di seluruh Bali telah mengeluarkan surat resmi pencegahan dini kepada seluruh kepala daerah dan SKPD terkait. 

Surat peringatan pun sudah dikirim sejak sepekan lalu dan ditujukan ke Gubernur Bali Made Mangku Pastika dengan isian imbauan. 

Sunadra menyampaikan, sesuai laporan masyarakat, kasus intimidasi, kekerasan, janji-janji politik dengan menggunakan bansos dan hibah secara terang-terangan berlangsung di Kabupaten Badung. 

"Kami sudah mendengar banyak keluhan masyarakat, laporan seorang warga di Badung ada pecalang dibebastugaskan dari pengabdiannya di banjar karena warga takut kehilangan bansos dan hibah. Kasus di Badung tetap menjadi atensi khusus karena sudah banyak warga yang mengeluhkan hal itu," ujarnya. 
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((LDS))