Paslon Petahana Pilwalkot Parepare Didiskualifikasi
Ilustrasi. Medcom.id/M Rizal
Makassar:Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare, Sulawesi Selatan, membatalkan pencalonan pasangan nomor urut 1, Taufan Pawe dan Pangerang Rahim pada Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Parepare 2018. Keputusan KPU menyambut surat rekomendasi Panwaslu Parepare soal Pelanggaran Administrasi Pemilu oleh pasangan tersebut.

Pembatalan pasangan calon Taufan-Pangerang dimuat dalam Surat Keputusan yang diterbitkan KPU Kota Parepare, Jumat, 4 Mei 2018. SK tersebut sekaligus menggugurkan SK sebelumnya yang menetapkan Taufan-Pangerang sebagai pasangan calon pada Februari lalu.


"Memberikan sanksi pembatalan sebagai calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Parepare,” kata ketua KPU Kota Parepare Nur Nahdiyah, menirukan surat keputusan pembatalan untuk Taufan-Pangerang, saat dihubungi.

Pembatalan paslon merupakan buntut dari sengketa Pilkada Parepare. Sebelumnya Taufan Pawe sebagai calon petahana dilaporkan ke Panwaslu karena diduga memanfaatkan jabatan untuk kebijakan yang menguntungkannya di Pilkada. Kebijakan tersebut antara lain pembagian beras pra sejahtera kepada empat ribu lebih keluarga pada Januari 2018.

Panwaslu menyimpulkan Taufan Pawe dan Pangerang Rahim melanggar Pasal 188 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Pembagian rastra dianggap sebagai pelanggaran administrasi karena dilakukan dalam jangka enam bulan sebelum penetapan calon wali kota.

"Setelah dikaji ke tingkat Provinsi hingga Pusat, KPU Kota Parepare memutuskan menjatuhkan sanksi pembatalan atau diskualifikasi bagi pasangan calon Taufan Pawe-Pangerang Rahim," ujar Nahdiyah.

Dengan dibatalkannya pencalonan Taufan-Pangerang, maka Pilkada Parepare menyisakan satu pasangan calon. Mereka adalah pasangan nomor urut 2, Faisal Andi Sapada-Asriady Samad. Namun Taufan-Pangerang masih diberi kesempatan mengajukan upaya hukum atas keputusan KPU.

Sebelumnya pembatalan pasangan calon juga terjadi di Pilkada Makassar. KPU menggugurkan pasangan Mohammad Ramdhan Pomanto-Indira Mulyasari setelah serangkaian sengketa Pilkada.

PTTUN yang diperkuat Mahkamah Agung menganggap pasangan ini melanggar aturan persyaratan pencalonan karena menyalahgunakan wewenang sebagai kandidat petahana.



(SUR)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id