Gugatan Paslon Pilgub Sumbar Mulyadi-Ali Ditolak MK
Suasana di depan Gedung Mahkamah Konstitusi. Foto: Medcom.id/Faisal Abdalla
Jakarta: Mahkamah Konsitutisi (MK) membacakan putusan gugatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat 2020 yang diajukan pasangan calon (paslon) nomor urut 1 Mulyadi-Ali. Gugatan nomor 129/PHP.GUB-XIX/2021 itu tidak diteruskan ke tahap selanjutnya.
Hakim MK Wahiduddin Adams menjelaskan dalil pemohon terkait adanya pengembosan perolehan suara dengan penetapan tersangka Mulyadi tidak disertai bukti yang kuat. Tidak ada korelasi atas penetapan tersangka Mulyadi dengan perolehan suara yang didapat pemohon.
"Bahwa tidak terdapat bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah dalam kaitannya dengan perolehan suara hasil pengganti gubernur dan wakil gubernur dengan persoalan permohonan tersebut," ujar Wahiduddin dalam sidang sengketa pilkada yang disiarkan secara virtual, Selasa, 16 Februari 2021.
Baca: Pemerintah Soal Aturan Pilkada: Jangan Sedikit-sedikit UU Diubah
Selain itu, dalam persidangan terungkap saksi-saksi pemohon menandatangani hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi. Hal itu menandakan pemohon tidak keberatan dari kubu Mulyadi-Ali dengan hasil perolehan suara yang didapat.
Kemudian, pemohon tidak memenuhi syarat formil mengajukan sengketa ke MK lantaran selisih suara pemohon dengan paslon suara terbanyak melebih batas yang ditentukan. Hal ini diatur Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi UU.
Wahiduddin menerangkan jumlah perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan paslon suara terbanyak, paling banyak 1,5 persen x 2.241.292 total suara sah, yakni 33.619 suara. Sementara itu, perolehan suara pemohon 614.477 suara dan perolehan suara peraih suara terbanyak, Mahyeldi-Audy, yakni 726.853.
Perbedaan perolehan suara antara pemohon dan pihak terkait mencapai 112.376 suara atau 5,01 persen. Artinya, selisih suara pemohon lebih dari 33.619 suara.
"Oleh karena itu tidak ada relevansinya meneruskan permohonan a quo pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktiaan," jelas Wahiduddin.
Fakta-fakta hukum itu menjadi landasan Ketua MK Anwar Usman menentukan nasib paslon Mulyadi-Ali.
"Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima," ujar Anwar sembari pengetok palu.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((OGI))
Hakim MK Wahiduddin Adams menjelaskan dalil pemohon terkait adanya pengembosan perolehan suara dengan penetapan tersangka Mulyadi tidak disertai bukti yang kuat. Tidak ada korelasi atas penetapan tersangka Mulyadi dengan perolehan suara yang didapat pemohon.
"Bahwa tidak terdapat bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah dalam kaitannya dengan perolehan suara hasil pengganti gubernur dan wakil gubernur dengan persoalan permohonan tersebut," ujar Wahiduddin dalam sidang sengketa pilkada yang disiarkan secara virtual, Selasa, 16 Februari 2021.
Baca: Pemerintah Soal Aturan Pilkada: Jangan Sedikit-sedikit UU Diubah
Selain itu, dalam persidangan terungkap saksi-saksi pemohon menandatangani hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi. Hal itu menandakan pemohon tidak keberatan dari kubu Mulyadi-Ali dengan hasil perolehan suara yang didapat.
Kemudian, pemohon tidak memenuhi syarat formil mengajukan sengketa ke MK lantaran selisih suara pemohon dengan paslon suara terbanyak melebih batas yang ditentukan. Hal ini diatur Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi UU.
Wahiduddin menerangkan jumlah perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan paslon suara terbanyak, paling banyak 1,5 persen x 2.241.292 total suara sah, yakni 33.619 suara. Sementara itu, perolehan suara pemohon 614.477 suara dan perolehan suara peraih suara terbanyak, Mahyeldi-Audy, yakni 726.853.
Perbedaan perolehan suara antara pemohon dan pihak terkait mencapai 112.376 suara atau 5,01 persen. Artinya, selisih suara pemohon lebih dari 33.619 suara.
"Oleh karena itu tidak ada relevansinya meneruskan permohonan a quo pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktiaan," jelas Wahiduddin.
Fakta-fakta hukum itu menjadi landasan Ketua MK Anwar Usman menentukan nasib paslon Mulyadi-Ali.
"Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima," ujar Anwar sembari pengetok palu.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((OGI))
BERITA TERKAIT
