Partisipasi Pemilih Pilkada di Kabupaten Malang Ditarget di Atas 60%
ilustrasi/Medcom.id
Malang: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang, Jawa Timur, menargetkan tingkat partisipasi pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di atas 60 persen. Target itu diambil berdasarkan tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2020 yakni sebesar 60,48 persen.
Komisioner KPU Kabupaten Malang, Marhaendra Pramudya Mahardika, mengatakan, pihaknya masih belum mengeluarkan angka resmi terkait target tingkat partisipasi pemilih Pilkada 2024. Sebab, pihaknya masih menunggu petunjuk dari KPU RI terkait target tersebut secara nasional.
"Tapi kalau di internal kami, ya kita maksimalkan program. Harapannya harus lebih baik dari tingkat partisipasi pemilih Pilkada 2020, sebesar 60,48 persen," katanya, Senin 2 September 2024.
Mahardika, sapaan akrabnya, menerangkan, tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 bakal diupayakan berada di atas angka 60,48 persen. Sebab pada peningkatan tingkat partisipasi pemilih juga terjadi pada Pilkada 2015 ke Pilkada 2020 lalu.
"(Angka 60,48 persen itu) lebih tinggi dibanding pilkada sebelumnya. Tahun 2015 itu sebesar 58 persen. Meskipun cuma 2 persen ya naiknya," imbuhnya.
Mahardika mengaku, pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 lalu, KPU Kabupaten Malang mencatat tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Malang rata-rata sebesar 81,55 persen. Namun, tingkat partisipasi pemilih pada pemilu tidak bisa dibandingkan dengan pilkada.
"Karena pesertanya lebih banyak, yang bergerak itu kan caleg dan partai, terus tim kampanye presiden. Resonansinya kan pilpres. Kalau pilkada kan pilgub dan pilbup," ujarnya.
Di sisi lain, KPU Kabupaten Malang telah menyiapkan sejumlah program untuk meningkatkan tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2024. Salah satunya yaitu dengan menggencarkan sosialisasi secara tatap muka.
Sebab seperti diketahui, pada pelaksanaan Pilkada 2020 lalu, Indonesia masih dilanda pandemi covid-19. Sehingga, sosialisasi secara tatap muka tidak bisa dilakukan lantaran adanya berbagai macam pembatasan dari Pemerintah Pusat.
"Kegiatan tatap muka yang akan kita optimalkan lebih banyak, kita maksimalkan. Karena kan dulu kan pandemi, kami terbatas melakukan kegiatan tatap muka. Harapannya kalau sekarang bisa lebih leluasa. Kegiatan kita maksimalkan, anggaran juga kami relatif memadai," jelasnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((WHS))
Komisioner KPU Kabupaten Malang, Marhaendra Pramudya Mahardika, mengatakan, pihaknya masih belum mengeluarkan angka resmi terkait target tingkat partisipasi pemilih Pilkada 2024. Sebab, pihaknya masih menunggu petunjuk dari KPU RI terkait target tersebut secara nasional.
"Tapi kalau di internal kami, ya kita maksimalkan program. Harapannya harus lebih baik dari tingkat partisipasi pemilih Pilkada 2020, sebesar 60,48 persen," katanya, Senin 2 September 2024.
Mahardika, sapaan akrabnya, menerangkan, tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 bakal diupayakan berada di atas angka 60,48 persen. Sebab pada peningkatan tingkat partisipasi pemilih juga terjadi pada Pilkada 2015 ke Pilkada 2020 lalu.
| Baca: Bapaslon Pilbup Kudus Samani-Bellinda Bertekad Sejahterakan Disabilitas |
"(Angka 60,48 persen itu) lebih tinggi dibanding pilkada sebelumnya. Tahun 2015 itu sebesar 58 persen. Meskipun cuma 2 persen ya naiknya," imbuhnya.
Mahardika mengaku, pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 lalu, KPU Kabupaten Malang mencatat tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Malang rata-rata sebesar 81,55 persen. Namun, tingkat partisipasi pemilih pada pemilu tidak bisa dibandingkan dengan pilkada.
"Karena pesertanya lebih banyak, yang bergerak itu kan caleg dan partai, terus tim kampanye presiden. Resonansinya kan pilpres. Kalau pilkada kan pilgub dan pilbup," ujarnya.
Di sisi lain, KPU Kabupaten Malang telah menyiapkan sejumlah program untuk meningkatkan tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2024. Salah satunya yaitu dengan menggencarkan sosialisasi secara tatap muka.
Sebab seperti diketahui, pada pelaksanaan Pilkada 2020 lalu, Indonesia masih dilanda pandemi covid-19. Sehingga, sosialisasi secara tatap muka tidak bisa dilakukan lantaran adanya berbagai macam pembatasan dari Pemerintah Pusat.
"Kegiatan tatap muka yang akan kita optimalkan lebih banyak, kita maksimalkan. Karena kan dulu kan pandemi, kami terbatas melakukan kegiatan tatap muka. Harapannya kalau sekarang bisa lebih leluasa. Kegiatan kita maksimalkan, anggaran juga kami relatif memadai," jelasnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((WHS))
BERITA TERKAIT
