Kubu Denny-Difriadi Klaim Saksi Sudah Buktikan Dalil Gugatan Pilkada
Suasana di depan Gedung Mahkamah Konstitusi. Foto: Medcom.id/Faisal Abdalla
Jakarta: Kubu pasangan Denny Indrayana-Difriadi Darjat mengeklaim saksi-saksi yang diajukan dalam sidang perselisihan hasil pemilihan (PHP) kepala daerah Kalimantan Selatan (Kalsel) sudah membuktikan dalil gugatan pemohon. Saksi dinilai telah membeberkan penyalahgunaan wewenang pasangan petahana Sahbirin Noor-Muhiddin.
"Pada persidangan kan jelas semua dalil gugatan kami terbukti, secara terang benderang disampaikan para saksi," kata kuasa hukum Denny Indrayana, Raziv Barokah, dalam keterangan tertulis, Selasa, 23 Februari 2021.
Menurut dia, saksi Muhammad Yahya yang dihadirkan pada persidangan Senin, 22 Februari 2021, membeberkan pelanggaran bantuan sosial (bansos). Yahya, kata Raziv, mengaku terlibat langsung mengemas beras bansos sejak 2018 hingga pertengahan 2020.
Yahya diperintahkan 'jenderal'. Sebutan 'jenderal' biasa digunakan Kepala Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Kalsel Muhammad Ikhsan yang ditujukan kepada Gubernur Sahbirin Noor.
Baca: Gubernur Petahana Kalsel Sahbirin Diduga Lakukan Politisasi Bansos
Setiap hari, Yahya dan karyawan lain harus mengemas beras bansos hingga tujuh ton. Beras dalam 1.800 kemasan itu diberi stiker bertuliskan "Bergerak" dan "Paman Birin" disertai foto Sahbirin Noor. Bansos itu diantar ke Rumah Dinas Gubernur Kalsel sebelum dibagikan.
Saksi lain, Chandra Adi Susilo, mengungkap penyalahgunaan bansos yang melibatkan aparatur sipil negara (ASN). Hal tersebut dilakukan di 20 kecamatan dan tampak melalui media sosial serta televisi lokal. Penyalahgunaan wewenang juga dilakukan dengan menempelkan bahan kampanye di fasilitas umum.
Raziv juga membeberkan perdebatan antara Hakim Konstitusi Aswanto dengan saksi dari pihak terkait, Hamdiah. Saksi mandat dari Kabupaten Banjar ini sering menjawab ringkas dan mengaku tidak tahu. Hal itu membuat Aswanto kesal.
"Ibu harus jujur memberikan kesaksian. Ibu kalau mau masuk neraka silakan saja masuk sendirian. Jangan ngajak-ngajak hakim. Nanti akibat dari Ibu tidak jujur, kita semua bisa masuk neraka jika putusan nanti ada pihak yang terzalimi," kata Aswanto.
Selain itu, Hakim Suhartoyo menyoroti adanya 24 TPS dengan pemilih 100 persen kehadiran. Semua pemilih mencoblos pasangan Sahbirin-Muhiddin.
Hakim Suhartoyo menanyakan masalah ini kepada Ketua Bawaslu Kalsel Erna Kasypiah. Mahkamah Konstitusi (MK) juga menanyakan soal sistem pemilihan di 24 kecamatan yang mengakibatkan partisipasi 100 persen.
Erna menjelaskan saat pemungutan tak ada laporan pelanggaran. Namun, Bawaslu Kalsel kemudian mendapat laporan penggunaan suara orang yang sudah meninggal di TPS 01 dan TPS 02, Kelurahan Binuang, Kecamatan Binuang.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((OGI))
"Pada persidangan kan jelas semua dalil gugatan kami terbukti, secara terang benderang disampaikan para saksi," kata kuasa hukum Denny Indrayana, Raziv Barokah, dalam keterangan tertulis, Selasa, 23 Februari 2021.
Menurut dia, saksi Muhammad Yahya yang dihadirkan pada persidangan Senin, 22 Februari 2021, membeberkan pelanggaran bantuan sosial (bansos). Yahya, kata Raziv, mengaku terlibat langsung mengemas beras bansos sejak 2018 hingga pertengahan 2020.
Yahya diperintahkan 'jenderal'. Sebutan 'jenderal' biasa digunakan Kepala Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Kalsel Muhammad Ikhsan yang ditujukan kepada Gubernur Sahbirin Noor.
Baca: Gubernur Petahana Kalsel Sahbirin Diduga Lakukan Politisasi Bansos
Setiap hari, Yahya dan karyawan lain harus mengemas beras bansos hingga tujuh ton. Beras dalam 1.800 kemasan itu diberi stiker bertuliskan "Bergerak" dan "Paman Birin" disertai foto Sahbirin Noor. Bansos itu diantar ke Rumah Dinas Gubernur Kalsel sebelum dibagikan.
Saksi lain, Chandra Adi Susilo, mengungkap penyalahgunaan bansos yang melibatkan aparatur sipil negara (ASN). Hal tersebut dilakukan di 20 kecamatan dan tampak melalui media sosial serta televisi lokal. Penyalahgunaan wewenang juga dilakukan dengan menempelkan bahan kampanye di fasilitas umum.
Raziv juga membeberkan perdebatan antara Hakim Konstitusi Aswanto dengan saksi dari pihak terkait, Hamdiah. Saksi mandat dari Kabupaten Banjar ini sering menjawab ringkas dan mengaku tidak tahu. Hal itu membuat Aswanto kesal.
"Ibu harus jujur memberikan kesaksian. Ibu kalau mau masuk neraka silakan saja masuk sendirian. Jangan ngajak-ngajak hakim. Nanti akibat dari Ibu tidak jujur, kita semua bisa masuk neraka jika putusan nanti ada pihak yang terzalimi," kata Aswanto.
Selain itu, Hakim Suhartoyo menyoroti adanya 24 TPS dengan pemilih 100 persen kehadiran. Semua pemilih mencoblos pasangan Sahbirin-Muhiddin.
Hakim Suhartoyo menanyakan masalah ini kepada Ketua Bawaslu Kalsel Erna Kasypiah. Mahkamah Konstitusi (MK) juga menanyakan soal sistem pemilihan di 24 kecamatan yang mengakibatkan partisipasi 100 persen.
Erna menjelaskan saat pemungutan tak ada laporan pelanggaran. Namun, Bawaslu Kalsel kemudian mendapat laporan penggunaan suara orang yang sudah meninggal di TPS 01 dan TPS 02, Kelurahan Binuang, Kecamatan Binuang.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((OGI))
BERITA TERKAIT
