Danny Pomanto Belum Menyerah Walau Digagalkan Nyalon
Mohammad Ramdhan ‘Danny’ Pomanto saat berkampanye. Medcom.id/Andi Aan Pranata
Makassar: KPU Kota Makassar, Sulawesi Selatan, menolak menjalankan perintah Panwaslu agar memulihkan pencalonan Mohammad Ramdhan 'Danny' Pomanto-Indira Mulyasari di Pemilihan Wali Kota tahun 2018. Meski begitu Danny menyatakan belum menyerah dan masih akan berjuang agar bisa tetap bertarung di Pilkada.
Danny berencana mengajukan upaya hukum lanjutan karena KPU Makassar dianggap tidak netral dalam bekerja. Lembaga itu bakal diadukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), serta Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu). Jika diperlukan, Danny juga akan bersurat ke Presiden Joko Widodo agar mengambil alih pelaksanaan Pilkada Makassar.
"Kami segera melaporkan. Karena ini merupakan contoh yang buruk bagi sistem demokrasi di Indonesia," kata Danny di Makassar, Kamis, 17 Mei 2018.
Danny juga mempertanyakan sikap tertutup KPU Makassar. Sampai hari ini, misalnya, dia belum menerima pemberitahuan soal sikap KPU dalam menyikapi putusan Panwaslu. Padahal perintah Panwaslu jelas, yakni memulihkan status pencalonan Danny-Indira paling lambat tiga hari hingga Rabu, 16 Mei.
"Ini juga menjadi preseden buruk. Kami hanya menerima informasi dari media massa. Sedangkan dari KPU, belum ada penjelasan resmi apakah menjalankan perintah itu atau tidak," ujarnya.
Baca: Empat dari 13 Pilkada di Sulsel Bakal Bercalon Tunggal
Diberitakan sebelumnya, KPU Makassar mempertahankan keputusannya tentang pencalonan yang hanya memuat satu pasangan calon, yakni Munafri Arifuddin-Andi Rahmatika Dewi. Mereka menyatakan tetap berpedoman pada putusan Mahkamah Agung, serta mengabaikan perintah Panwaslu.
“Ini sesuai hasil konsultasi kami secara berjenjang, baik di KPU Provinsi Sulsel dan KPU RI,” kata Komisioner KPU Makassar Abdullah Manshur, pada siaran pers yang diterima Medcom.id di Makassar, Kamis, 17 Mei 2018.
Pada 13 Mei lalu, Panwaslu Makassar, lewat sidang musyawarah sengketa Pilkada, meminta KPU mengembalikan status pencalonan Mohammad Ramdhan ‘Danny’ Pomanto-Indira Mulyasari. SK tentang diskualifikasi terhadap pasangan itu dianggap menyalahi aturan. KPU diberi waktu tiga hari untuk menyikapi putusan tersebut.
Adapun KPU sebelumnya membatalkan pencalonan Danny-Indira dengan berpedoman pada putusan Mahkamah Agung. MA yang memperkuat putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN), menilai Danny-Indira melanggar persyaratan pencalonan.
Baca: KPU Makassar Batalkan Pencalonan Ramdhan-Indira
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((SUR))
Danny berencana mengajukan upaya hukum lanjutan karena KPU Makassar dianggap tidak netral dalam bekerja. Lembaga itu bakal diadukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), serta Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu). Jika diperlukan, Danny juga akan bersurat ke Presiden Joko Widodo agar mengambil alih pelaksanaan Pilkada Makassar.
"Kami segera melaporkan. Karena ini merupakan contoh yang buruk bagi sistem demokrasi di Indonesia," kata Danny di Makassar, Kamis, 17 Mei 2018.
Danny juga mempertanyakan sikap tertutup KPU Makassar. Sampai hari ini, misalnya, dia belum menerima pemberitahuan soal sikap KPU dalam menyikapi putusan Panwaslu. Padahal perintah Panwaslu jelas, yakni memulihkan status pencalonan Danny-Indira paling lambat tiga hari hingga Rabu, 16 Mei.
"Ini juga menjadi preseden buruk. Kami hanya menerima informasi dari media massa. Sedangkan dari KPU, belum ada penjelasan resmi apakah menjalankan perintah itu atau tidak," ujarnya.
Baca: Empat dari 13 Pilkada di Sulsel Bakal Bercalon Tunggal
Diberitakan sebelumnya, KPU Makassar mempertahankan keputusannya tentang pencalonan yang hanya memuat satu pasangan calon, yakni Munafri Arifuddin-Andi Rahmatika Dewi. Mereka menyatakan tetap berpedoman pada putusan Mahkamah Agung, serta mengabaikan perintah Panwaslu.
“Ini sesuai hasil konsultasi kami secara berjenjang, baik di KPU Provinsi Sulsel dan KPU RI,” kata Komisioner KPU Makassar Abdullah Manshur, pada siaran pers yang diterima Medcom.id di Makassar, Kamis, 17 Mei 2018.
Pada 13 Mei lalu, Panwaslu Makassar, lewat sidang musyawarah sengketa Pilkada, meminta KPU mengembalikan status pencalonan Mohammad Ramdhan ‘Danny’ Pomanto-Indira Mulyasari. SK tentang diskualifikasi terhadap pasangan itu dianggap menyalahi aturan. KPU diberi waktu tiga hari untuk menyikapi putusan tersebut.
Adapun KPU sebelumnya membatalkan pencalonan Danny-Indira dengan berpedoman pada putusan Mahkamah Agung. MA yang memperkuat putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN), menilai Danny-Indira melanggar persyaratan pencalonan.
Baca: KPU Makassar Batalkan Pencalonan Ramdhan-Indira
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((SUR))
BERITA TERKAIT
