Masa Tenang Pilkada, Bagaimana Aturannya?
Ilustrasi. Medcom.id
Jakarta: Masa tenang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak berlangsung hari ini, Minggu, 24 November 2024 hingga Selasa, 26 November 2024. Masa tenang ini menandai berakhirnya kampanye Pilkada Serentak yang telah berlangsung 60 hari.
Masa tenang telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota. Seluruh aktivitas berkaitan dengan kampanye harus disetop.
"Masa tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye pemilihan," tulis keterangan dalam PKPU Nomor 13 Tahun 2024 dikutip Metrotvnews.com.
Pasangan calon, partai politik (parpol), tim pemenangan dilarang melakukan kampanye dalam bentuk apapun. Pada Pasal 47 juga disebutkan bahwa media massa cetak, media massa elektronik, media sosial, dan media daring dilarang menyiarkan iklan yang berkaitan rekam jejak pasangan calon atau bentuk lainnya.
"Mengarah kepada kepentingan kampanye yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon selama masa tenang," tulis aturan tersebut.
Sanksi pelanggar yang melakukan kampanye di masa tenang dan tidak sesuai jadwal yang sudah ditetapkan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Bagi pelanggar terancam pidana satu tahun kurungan dan denda paling banyak Rp12 juta.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AGA))
Masa tenang telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota. Seluruh aktivitas berkaitan dengan kampanye harus disetop.
"Masa tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye pemilihan," tulis keterangan dalam PKPU Nomor 13 Tahun 2024 dikutip Metrotvnews.com.
| Baca juga: Masa Tenang Pilkada 2024, CFD Jakarta Ditiadakan |
Pasangan calon, partai politik (parpol), tim pemenangan dilarang melakukan kampanye dalam bentuk apapun. Pada Pasal 47 juga disebutkan bahwa media massa cetak, media massa elektronik, media sosial, dan media daring dilarang menyiarkan iklan yang berkaitan rekam jejak pasangan calon atau bentuk lainnya.
"Mengarah kepada kepentingan kampanye yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon selama masa tenang," tulis aturan tersebut.
Sanksi pelanggar yang melakukan kampanye di masa tenang dan tidak sesuai jadwal yang sudah ditetapkan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Bagi pelanggar terancam pidana satu tahun kurungan dan denda paling banyak Rp12 juta.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AGA))
BERITA TERKAIT
