Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir Berharap Pilkada Berlangsung Jurdli
Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir usai menggunakan hak suara dalam Pilkada 2024. Dokumentasi/Istimewa
Bantul: Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir memberikan hak suaranya di TPS 005 di Rukeman, Dusun Gatak, Desa Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta pada Rabu, 27 November 2024. Haedar datang ke TPS 005 ditemani oleh istri, Siti Noodjannah Djohantini beserta anaknya, untuk memilih calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantul.
"Ini sebagai wujud partisipasi politik sebagaimana layaknya warga negara. Dan saya juga menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh warga bangsa yang telah menggunakan hak pilihnya," kata Haedar usai menggunakan hak suara.
Haedar berharap Pilkada 2024 ini berjalan dengan bersih, jujur, dan adil, serta bermartabat. Ia juga mengingatkan Pilkada yang berdaulat harus berlangaung bersih dari segala campur tangan lembaga atau siapapun.
"Berdaulatnya penyelenggaraan Pilkada diharapkan akan mendorong demokrasi di Indonesia lebih substantif, tidak hanya demokrasi yang dijalankan secara prosedural. Pilkada Serentak 2024 ini sebagai akhir dari perilaku institusi, lembaga atau siapapun yang berlaku curang sehingga mengurangi daulat Pemilu," ujarnya.
Ia mengatakan KPU dan Bawaslu pasti untuk mengawal proses pemungutan, penghitungan, sampai proses akhir supaya tidak ada masalah serius. Poin pentingnya agar tak ada masalah penyalahgunaan atau penyimpangan.
"Karena itu menyangkut penghargaan aspirasi warga yang menyempatkan waktu, peluang untuk datang ke TPS, termasuk rekan-rekan wartawan sebelum bertugas," katanya.
Sementara itu, ia melanjutkan, ketika nanti kepala daerah terpilih secara demokratis supaya menjalankan mandat konstitusi secara jujur, aman, dan terpercaya. Bahkan, kepala daerah itu wajib mengutamakan kepentingan rakyat dibanding kepentingan diri dan kroni.
"Kami ingin ada ekosistem politik baru, di mana kepala dan wakil kepala daerah terpilih itu betul-betul berjiwa negarawan, berjiwa pahlawan yang mengutamakan kepentingan rakyat di atas segala-galanya. Bahkan semua harus mendeklair selesai dengan dirinya," ujar Haedar.
Menurutnya segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan, termasuk korupsi yang menyangkut materi dimulai dari pejabat publik yang belum selesai dengan diri sendiri. Apalagi jika banyak ‘hutang’ yang harus dibayar dari dukungan politik yang didapatkannya.
Ia menyatakan dukungan politik yang diberikan kepada calon pejabat publik tidak boleh menyandera. Pilkada serentak 2024 ini harus dijadikan momentum menghadirkan pemimpin yang mampu membawa kepada good dan clean government. Besarnya kekuasaan yang diberikan kepada daerah sebagai bentuk otonomi dikhawatirkan akan digunakan untuk penyalahgunaan sumber daya alam termasuk juga APBN.
"Nanti pertaruhannya itu kekayaan alam, sumber daya daerah, bahkan APBN besar yang sekarang mengalir ke daerah yang akhirnya manfaatnya jauh dari rakyat," ucapnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((WHS))
"Ini sebagai wujud partisipasi politik sebagaimana layaknya warga negara. Dan saya juga menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh warga bangsa yang telah menggunakan hak pilihnya," kata Haedar usai menggunakan hak suara.
Haedar berharap Pilkada 2024 ini berjalan dengan bersih, jujur, dan adil, serta bermartabat. Ia juga mengingatkan Pilkada yang berdaulat harus berlangaung bersih dari segala campur tangan lembaga atau siapapun.
"Berdaulatnya penyelenggaraan Pilkada diharapkan akan mendorong demokrasi di Indonesia lebih substantif, tidak hanya demokrasi yang dijalankan secara prosedural. Pilkada Serentak 2024 ini sebagai akhir dari perilaku institusi, lembaga atau siapapun yang berlaku curang sehingga mengurangi daulat Pemilu," ujarnya.
| Baca: Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir Berharap Pilkada Berlangsung Jurdli |
Ia mengatakan KPU dan Bawaslu pasti untuk mengawal proses pemungutan, penghitungan, sampai proses akhir supaya tidak ada masalah serius. Poin pentingnya agar tak ada masalah penyalahgunaan atau penyimpangan.
"Karena itu menyangkut penghargaan aspirasi warga yang menyempatkan waktu, peluang untuk datang ke TPS, termasuk rekan-rekan wartawan sebelum bertugas," katanya.
Sementara itu, ia melanjutkan, ketika nanti kepala daerah terpilih secara demokratis supaya menjalankan mandat konstitusi secara jujur, aman, dan terpercaya. Bahkan, kepala daerah itu wajib mengutamakan kepentingan rakyat dibanding kepentingan diri dan kroni.
"Kami ingin ada ekosistem politik baru, di mana kepala dan wakil kepala daerah terpilih itu betul-betul berjiwa negarawan, berjiwa pahlawan yang mengutamakan kepentingan rakyat di atas segala-galanya. Bahkan semua harus mendeklair selesai dengan dirinya," ujar Haedar.
Menurutnya segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan, termasuk korupsi yang menyangkut materi dimulai dari pejabat publik yang belum selesai dengan diri sendiri. Apalagi jika banyak ‘hutang’ yang harus dibayar dari dukungan politik yang didapatkannya.
Ia menyatakan dukungan politik yang diberikan kepada calon pejabat publik tidak boleh menyandera. Pilkada serentak 2024 ini harus dijadikan momentum menghadirkan pemimpin yang mampu membawa kepada good dan clean government. Besarnya kekuasaan yang diberikan kepada daerah sebagai bentuk otonomi dikhawatirkan akan digunakan untuk penyalahgunaan sumber daya alam termasuk juga APBN.
"Nanti pertaruhannya itu kekayaan alam, sumber daya daerah, bahkan APBN besar yang sekarang mengalir ke daerah yang akhirnya manfaatnya jauh dari rakyat," ucapnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((WHS))
BERITA TERKAIT
