Jakarta: Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengultimatum semua pihak yang terlibat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 untuk berkompetisi dengan sehat. Pihak yang melanggar, khususnya melakukan kampanye hitam atau black campaign terancam pidana.

"Kampanye positif itu masih bisa, kampanye negatif itu bisa, tapi kampanye hitam yang berisi kebohongan itu yang tidak boleh, itu pun pidana," kata Tito sebagaimana siaran pers di laman resmi Kemendagri, Kamis, 1 Oktober 2020.

Tito meminta daerah penyelenggara pilkada intensif melakukan rapat koordinasi. Rapat koordinasi penting untuk menentukan langkah proaktif mencegah adanya kampanye hitam, termasuk gangguan kekerasan atau anarkis.

"Aksi kekerasan harus cepat diantisipasi dengan merangkul pihak-pihak yang berkontestasi agar melakukan kompetisi secara sehat," kata dia.

Baca: Mendagri: Waspada Kampanye Hitam dan Kekerasan saat Pilkada

Mantan Kapolri itu berharap tahapan kampanye berlangsung aman dan lancar seperti tahapan penetapan pasangan calon dan pengundian nomor urut pada 23-24 September. Kesuksesan ini diyakini tak terlepas dari kerja keras seluruh pihak-pihak terkait.

"Tahapan penetapan pasangan calon tanggal 23 dan tanggal 24 penentuan atau pengambilan nomor urut pasangan calon berlangsung relatif cukup lancar, tidak seperti pada saat pendaftaran pasangan calon tanggal 4 sampai 6 September," ujar dia.

Di sisi lain, Tito mengingatkan penyelenggara, masyarakat, dan aparat keamanan untuk menaati protokol kesehatan. Terpenting, menjaga agar pilkada bebas dari penyebaran covid-19.

"Kita jaga agar pilkada ini aman, lancar dan dapat menjadi simbol demokrasi hak daripada rakyat untuk memilih pemimpinnya yang dapat memajukan daerahnya," tegas dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((JMS))