Makassar: Rombongan Komisi II DPR RI yang dipimpin Ketua Komisi Zainuddin Amali berkunjung ke Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa, 23 Januari 2018. Mereka memantau persiapan KPU setempat dalam rangka pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak di Sulsel.

Anggota Komisi II Azikin Solthan berharap KPU Sulsel mewaspadi tiga kerawanan klasik yang menghantui Pilkada Serentak 2018. Keberpihakan penyelenggara, politik uang, dan data pemilih tetap yang tidak akurat adalah hal yang selalu menjadi masalah, contohnya pada Pilkada 2015.

"Tiga ini jadi kata kunci yang selalu jadi masalah dalam pilkada. Padahal pilkada sudah digelar selama 13 tahun," kata Azikin di Kantor KPU Sulsel jalan AP Pettarani Makassar.

Terkait kerawanan tersebut, Azikin berpendapat, memaksimalkan sosialisasi terhadap ancaman sanksi yang berat jadi solusi satu-satunya. KPU Sulsel pun diingatkan agar selalu menjaga independensi dan profesionalisme.

"Tingkatkan sosialisasi di mana-mana supaya potensi kerawanan bisa ditekan. Kalau bisa sampaikan melalui khotbah di masjid supaya sampai ke semua masyarakat," ujarnya.

Ketua Komisi II DPR RI Zainuddin Amali mengatakan, pihaknya sengaja berkunjung ke sejumlah daerah jelang Pilkada Serentak 2018. Selain mengecek kesiapan penyelenggaraan, alat kelengkapan yang membidangani politik, pemerintahan dan pemerintah daerah ini juga ingin mendengarkan masukan dan informasi dari KPU setempat.

Ketua KPU Sulsel Iqbal Latief menjelaskan sejumlah fakta-fakta seputar pilkada di daerahnya. Disebutkan, empat pasang bakal calon akan bertarung pada pemilihan gubernur. Dari 12 kabupaten/kota yang menggelar pilkada, dua di antaranya hanya diikuti satu pasang calon.

Iqbal juga mengungkapkan sejumlah hal seputar administrasi. Misalnya Kantor KPU Sulsel belum bersifat permanen.

“Dari 24 kabupaten/kota, baru 17 KPU yang punya kantor sendiri. Demikian juga dengan tenaga SDM, belum 100 persen organik,” kata Iqbal.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((SUR))