Saksi Gus Ipul-Puti Tolak Rekapitulasi KPU Jember
Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pilgub Jatim oleh KPU Jember di hotel panorama Jember. Medcom.id/Kusbandono
Jember: Saksi pasangan calon gubernur Jawa Timur nomor urut 2 Saifullah Yusuf–Puti Guruh Soekarno menolak menandatangani berita acara hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara Pilgub Jatim di KPU Jember.
Tiga saksi pasangan Gus Ipul-Puti beralasan pemungutan Pilgub pada 27 Juni lalu banyak ditemukan pelanggaran. Terutama terkait masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Saksi Gus Ipul-Puti, Haryanto, mengatakan pihak pasangan calon nomor urut dua dirugikan karena banyak calon pemilih yang berada dikantong suara mereka tidak dapat memilih disebabkan tidak tercantum dalam DPT.
"Kami tidak menolak menandatangani berita acara rekapitulasi terkait temuan dari kami yang sangat signifikan ada banyak warga yang tidak dapat memilih dan ini sangat merugikan kami," kata Haryanto kepada, Kamis, 5 Juli 2018.
Dia mencontohkan lebih 2.000 warga Kecamatan Kaliwates dan 3.000 warga di Kecamatan Sumbersari yang tidak ada satu pun warga menggunakan KTP. "Ini tidak masuk akal menurut kami," sambung Haryanto.
Haryanto juga mengaku, pihaknya menemukan adanya indikasi pengerahan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilakukan oleh paslon nomor urut satu Khofifah-Emil.
"Ada indikasi program pemerintah yang nota bene pasangan nomor urut satu adalah mantan menteri sosial yang menangani program keluarga harapan, mengkordinir secara masif dan terstruktur," ungkap Haryanto.
Dia menuding penerima bantuan PKH dikumpulkan untuk mencoblos paslon nomor urut satu. Menurut Haryanto terkait pelanggaran tersebut, pihak tim paslon nomor urut dua telah melaporkannya ke Panwascam (hingga Panwaslu) tapi tidak ada tindak lanjut.
"Kami akan laporkan ke tingkat lebih tinggi, ke tingkat propinsi, bahkan hingga tingkat pusat," papar Haryanto.
Sementara itu saksi Paslon 2 dari PKB Kholidi Zaini, mengatakan pihaknya harus menandatangani berita acara karena ada instruksi dari DPW PKB Jawa Timur.
Ketua KPU Jember Ahmad Anis mengatakan adanya penolakan tanda tangan yang dilakukan saksi adalah hak mereka. "Jadi penolakan menandatangani berita acara rekapitulasi adalah hak. Jadi prosedur kita jalankan rekapitulasi tetap berjalan," kata Anis.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((SUR))
Tiga saksi pasangan Gus Ipul-Puti beralasan pemungutan Pilgub pada 27 Juni lalu banyak ditemukan pelanggaran. Terutama terkait masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Saksi Gus Ipul-Puti, Haryanto, mengatakan pihak pasangan calon nomor urut dua dirugikan karena banyak calon pemilih yang berada dikantong suara mereka tidak dapat memilih disebabkan tidak tercantum dalam DPT.
"Kami tidak menolak menandatangani berita acara rekapitulasi terkait temuan dari kami yang sangat signifikan ada banyak warga yang tidak dapat memilih dan ini sangat merugikan kami," kata Haryanto kepada, Kamis, 5 Juli 2018.
Dia mencontohkan lebih 2.000 warga Kecamatan Kaliwates dan 3.000 warga di Kecamatan Sumbersari yang tidak ada satu pun warga menggunakan KTP. "Ini tidak masuk akal menurut kami," sambung Haryanto.
Haryanto juga mengaku, pihaknya menemukan adanya indikasi pengerahan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilakukan oleh paslon nomor urut satu Khofifah-Emil.
"Ada indikasi program pemerintah yang nota bene pasangan nomor urut satu adalah mantan menteri sosial yang menangani program keluarga harapan, mengkordinir secara masif dan terstruktur," ungkap Haryanto.
Dia menuding penerima bantuan PKH dikumpulkan untuk mencoblos paslon nomor urut satu. Menurut Haryanto terkait pelanggaran tersebut, pihak tim paslon nomor urut dua telah melaporkannya ke Panwascam (hingga Panwaslu) tapi tidak ada tindak lanjut.
"Kami akan laporkan ke tingkat lebih tinggi, ke tingkat propinsi, bahkan hingga tingkat pusat," papar Haryanto.
Sementara itu saksi Paslon 2 dari PKB Kholidi Zaini, mengatakan pihaknya harus menandatangani berita acara karena ada instruksi dari DPW PKB Jawa Timur.
Ketua KPU Jember Ahmad Anis mengatakan adanya penolakan tanda tangan yang dilakukan saksi adalah hak mereka. "Jadi penolakan menandatangani berita acara rekapitulasi adalah hak. Jadi prosedur kita jalankan rekapitulasi tetap berjalan," kata Anis.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((SUR))
BERITA TERKAIT
