Publik Harus Tahu Calon Kepala Daerah yang Terjerat Korupsi
Mantan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ferry Kurnia Rizkyansyah--Medcom.id/Ferry Kurnia Rizkyansyah
Jakarta: Calon kepala daerah yang kembali mencalonkan diri pada konstestasi pemilihan umum (pemilu), belakangan banyak terjerat kasus korupsi. Publik dinilai harus mengetahui calon kepala daerah yang kini tengah menghadapi kasus hukum.
Mantan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ferry Kurnia Rizkyansyah mengatakan, calon petahana yang menjadi tersangka kasus korupsi harus diperhatikan serius oleh penyelenggara pemilu. Terutama pengungkapan ke publik mengenai status tersangka calon kepala daerah tersebut.
"Walaupun ditekankan bahwa masih tetap berproses menjadi pasangan calon, harus diinformasikan bahwa yang bersangkutan itu tersangka," ujar Ferry di Gedung Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Jalan MH Thamrin No. 14, Jakarta Pusat, Rabu, 14 Februari 2018.
Jika kembali terpilih, pelantikannya harus ditunda sampai ada putusan pengadilan. "Mekanisme ini sebagai marwah menjaga pemilu yang berintegritas. Jadi bukan hanya soal domain penyelenggara pemilu saja, tapi juga peserta dan pemilih juga berintegritas," tutur Ferry.
Selain itu, dengan ketentuan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperbolehkan mantan narapidana boleh mencalonkan diri sebagai kepala daerah, perlu diatur dalam mekanisme pemberkasannya.
Baca: KPK Bantah Targetkan Calon Kepala Daerah
Ferry juga menyarankan, agar yang bersangkutan mencantumkan riwayat pernah divonis di pengadilan dengan kasus tertentu, agar publik mengetahuinya.
"Bahwa kemudian yang bersangkutan meski sudah berkelakuan baik, tidak jadi persoalan. Tinggal judge dari pemilih saja yang menentukan," sambungnya.
Ferry mengingatkan, saat ini semua berangkat dari asas praduga tak bersalah. Mekanisme ketentuan yang ada dalam pemilu, sampai belum ada keputusan inkrah, pencalonan akan tetap berjalan.
"Untuk mengawal proses pemilu yang berintegritas, KPU tidak dalam posisi untuk mengumumkan tanpa harus menjegal, berdasarkan dari asas praduga tak bersalah," pungkas Ferry.
Sebelumnya, KPK menjaring kepala daerah petahana yang kedapatan menggangsir uang rakyat. Kali ini Bupati Subang, Imas Aryumningsih, yang diciduk penyidik KPK dalam kegiatan penindakan Operasi Tangkap Tangan (OTT). Calon Bupati Subang 2018 ini ditangkap beserta tujuh orang lainnya Selasa, 13 Februari 2018.
Imas adalah petahana sekaligus calon kepala daerah keempat yang ditangkap KPK. Pada 4 Januari KPK menangkap tangan Bupati Hulu Sungai Tengah, Abdul Latif, terkait dugaan suap pembangunan rumah sakit daerah di Hulu Sungai Tengah.
Selanjutnya, KPK mencokok Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko pada 3 Februari atas dugaan suap terkait penempatan jabatan di Pemkab Jombang. Nyono diduga menggunakan dana tersebut untuk biaya kampanyenya di Pilkada Jombang 2018.
Tangkapan ketiga KPK adalah Bupati Ngada, Marianus Sae, pada 11 Februari. Dia diduga menerima suap terkait sejumlah proyek di daerahnya. Kuat dugaan dalam kasus ini dana tersebut juga mengalir untuk membiayai kampanyenya untuk maju sebagai gubernur NTT di Pilkada NTT 2018.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((YDH))
Mantan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ferry Kurnia Rizkyansyah mengatakan, calon petahana yang menjadi tersangka kasus korupsi harus diperhatikan serius oleh penyelenggara pemilu. Terutama pengungkapan ke publik mengenai status tersangka calon kepala daerah tersebut.
"Walaupun ditekankan bahwa masih tetap berproses menjadi pasangan calon, harus diinformasikan bahwa yang bersangkutan itu tersangka," ujar Ferry di Gedung Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Jalan MH Thamrin No. 14, Jakarta Pusat, Rabu, 14 Februari 2018.
Jika kembali terpilih, pelantikannya harus ditunda sampai ada putusan pengadilan. "Mekanisme ini sebagai marwah menjaga pemilu yang berintegritas. Jadi bukan hanya soal domain penyelenggara pemilu saja, tapi juga peserta dan pemilih juga berintegritas," tutur Ferry.
Selain itu, dengan ketentuan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperbolehkan mantan narapidana boleh mencalonkan diri sebagai kepala daerah, perlu diatur dalam mekanisme pemberkasannya.
Baca: KPK Bantah Targetkan Calon Kepala Daerah
Ferry juga menyarankan, agar yang bersangkutan mencantumkan riwayat pernah divonis di pengadilan dengan kasus tertentu, agar publik mengetahuinya.
"Bahwa kemudian yang bersangkutan meski sudah berkelakuan baik, tidak jadi persoalan. Tinggal judge dari pemilih saja yang menentukan," sambungnya.
Ferry mengingatkan, saat ini semua berangkat dari asas praduga tak bersalah. Mekanisme ketentuan yang ada dalam pemilu, sampai belum ada keputusan inkrah, pencalonan akan tetap berjalan.
"Untuk mengawal proses pemilu yang berintegritas, KPU tidak dalam posisi untuk mengumumkan tanpa harus menjegal, berdasarkan dari asas praduga tak bersalah," pungkas Ferry.
Sebelumnya, KPK menjaring kepala daerah petahana yang kedapatan menggangsir uang rakyat. Kali ini Bupati Subang, Imas Aryumningsih, yang diciduk penyidik KPK dalam kegiatan penindakan Operasi Tangkap Tangan (OTT). Calon Bupati Subang 2018 ini ditangkap beserta tujuh orang lainnya Selasa, 13 Februari 2018.
Imas adalah petahana sekaligus calon kepala daerah keempat yang ditangkap KPK. Pada 4 Januari KPK menangkap tangan Bupati Hulu Sungai Tengah, Abdul Latif, terkait dugaan suap pembangunan rumah sakit daerah di Hulu Sungai Tengah.
Selanjutnya, KPK mencokok Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko pada 3 Februari atas dugaan suap terkait penempatan jabatan di Pemkab Jombang. Nyono diduga menggunakan dana tersebut untuk biaya kampanyenya di Pilkada Jombang 2018.
Tangkapan ketiga KPK adalah Bupati Ngada, Marianus Sae, pada 11 Februari. Dia diduga menerima suap terkait sejumlah proyek di daerahnya. Kuat dugaan dalam kasus ini dana tersebut juga mengalir untuk membiayai kampanyenya untuk maju sebagai gubernur NTT di Pilkada NTT 2018.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((YDH))
BERITA TERKAIT
