Polemik PDIP, Mulyadi Utamakan Kepentingan Masyarakat Sumbar
Bakal Calon Gubernur Sumbar Mulyadi. Istimewa
Jakarta: Bakal calon gubernur Sumatra Barat (Sumbar), Mulyani, menyebut pernyataan Ketua DPP PDIP Puan Maharani berdampak besar terhadap pencalonannya bersama Ali Mukhi di Pilgub Sumbar 2020. Namun, dia menegaskan bakal mengutamakan kepentingan masyarakat Ranah Minang.
"Itulah realita sebuah politik. Apapun yang terjadi kita sebagai politisi harus mampu mengambil sebuah keputusan yang memang menghargai perasaan yang ada di masyarakat Sumbar," kata Mulyadi dalam keterangan tertulis, Sabtu, 5 September 2020.
Ketua DPD Partai Demokrat Sumbar ini menerima masukan dari beberapa pihak agar partai pengusung Mulyadi-Ali Mukhni hanya Partai Demokrat dan PAN. Ia sangat mempertimbangkan masukan itu.
"(Polemik) Sudah menjadi perhatian ulama, perhatian Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM), tokoh masyarakat, maka dari itu harus mempertimbangkan hal itu semua," ungkap dia.
Anggota Komisi III itu menegaskan partai utama yang menjadi pengusung Mulyadi-Ali Mukhni adalah Demokrat dan PAN. Menurut dia, dukungan kedua partai ini sudah memenuhi syarat untuk mencalonkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, yakni 20 kursi di DPRD Sumbar. Partai pendukung diminta bisa menyesuaikan partai pengusung utama.
"Kita juga berkomunikasi, kita mengambil keputusan bukan sepihak atau tanpa alasan yang tidak jelas, tapi dalam rangka kepentingan yang lebih besar tentunya," ujar dia.
Baca: Mulyadi-Ali Mukni Berencana Tolak PDIP, DPP Demokrat Lepas Tangan
Puan mengeluarkan pernyataan kontroversial saat menyampaikan dukungan PDIP kepada Mulyadi-Ali Mukhni di Pilgub Sumbar 2020. Saat itu, Puan menyampaikan harapannya agar masyarakat Sumbar mendukung Negara Pancasila.
“Semoga Sumatra Barat menjadi provinsi yang memang mendukung Negara Pancasila," kata Puan di Jakarta, Rabu, 2 September 2020.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AZF))
"Itulah realita sebuah politik. Apapun yang terjadi kita sebagai politisi harus mampu mengambil sebuah keputusan yang memang menghargai perasaan yang ada di masyarakat Sumbar," kata Mulyadi dalam keterangan tertulis, Sabtu, 5 September 2020.
Ketua DPD Partai Demokrat Sumbar ini menerima masukan dari beberapa pihak agar partai pengusung Mulyadi-Ali Mukhni hanya Partai Demokrat dan PAN. Ia sangat mempertimbangkan masukan itu.
"(Polemik) Sudah menjadi perhatian ulama, perhatian Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM), tokoh masyarakat, maka dari itu harus mempertimbangkan hal itu semua," ungkap dia.
Anggota Komisi III itu menegaskan partai utama yang menjadi pengusung Mulyadi-Ali Mukhni adalah Demokrat dan PAN. Menurut dia, dukungan kedua partai ini sudah memenuhi syarat untuk mencalonkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, yakni 20 kursi di DPRD Sumbar. Partai pendukung diminta bisa menyesuaikan partai pengusung utama.
"Kita juga berkomunikasi, kita mengambil keputusan bukan sepihak atau tanpa alasan yang tidak jelas, tapi dalam rangka kepentingan yang lebih besar tentunya," ujar dia.
Baca: Mulyadi-Ali Mukni Berencana Tolak PDIP, DPP Demokrat Lepas Tangan
Puan mengeluarkan pernyataan kontroversial saat menyampaikan dukungan PDIP kepada Mulyadi-Ali Mukhni di Pilgub Sumbar 2020. Saat itu, Puan menyampaikan harapannya agar masyarakat Sumbar mendukung Negara Pancasila.
“Semoga Sumatra Barat menjadi provinsi yang memang mendukung Negara Pancasila," kata Puan di Jakarta, Rabu, 2 September 2020.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AZF))
BERITA TERKAIT
