Mulyadi-Ali Mukni Berencana Tolak PDIP, DPP Demokrat Lepas Tangan
Partai Demokrat. Medcom.id/Rakhmat Riyandi
Jakarta: DPP Demokrat lepas tangan terhadap nasib dukungan PDI Perjuangan di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumatra Barat. Keputusan akhir pembentukan koalisi partai sebelum pendaftaran diserahkan kepada yakni Mulyadi dan Ali Mukni.
"Itu bukan ranah partai, DPP. Itu adalah hak paslon. Paslon yang punya hak memilih dan membangun koalisi dengan partai mana saja," kata Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Kamhar Lakumani kepada Medcom.id, Sabtu, 5 September 2020.
DPP Demokrat menyerahkan keputusan pembangunan koalisi kepada paslon. Mereka yang dianggap mengetahui kondisi di lapangan. Demokrat pun 'lepas tangan' jika Mulyadi-Ali Mukni menolak dukungan dan mengembalikan rekomendasi PDI Perjungan.
"Sebetulnya kami juga paham betul yang mengetahui situasi lapangan itu, mereka untuk menilai dan memilih mitra koalisi untuk berjuang bersama," ungkap dia.
Baca: Pancasila di Ujung Lidah Puan Melukai Warga Sumbar
Selain itu, DPP Demokrat juga membebaskan kader yang ingin maju dalam kontestasi pilkada menjalin koalisi dengan partai mana pun. Pengurus partai di pusat tidak mengeluarkan kebijakan koalisi dengan partai tertentu.
"Tidak ada kebijakan untuk tidak bekerja sama dengan partai ini, atau hanya bekerja sama dengan partai ini. Kita membuka ruang kerja sama dengan partai mana pun," sebut dia.
Pasangan Mulyadi dan Ali Mukni diberitakan mengembalikan rekomendasi yang diberikan oleh PDI Perjuangan. Mereka kecewa dengan pernyataan Ketua Bidang Politik dan Keamanan DPP PDI Perjuangan Puan Maharani yang berharap Sumbar mendukung negara Pancasila.
Baca: Pernyataan Puan Maharani Berdampak kepada Mulyadi-Ali Mukhni
Kamhar menyebutkan, pernyataan yang disampaikan oleh Puan saat menyerahkan rekomendasi ke Mulyadi mempengaruhi paslon. Dia pun memastikan, DPP Demokrat mempersilakan Mulyadi-Ali Mukni menentukan nasib koalisi dengan partai lambang banteng moncong putih itu.
"Kami percaya Pak Ali Mukni, Pak Mulyadi, dan tim sudah mempunyai kalkulasi yang cermat dan matang untuk mengambil keputusan sebesar itu," ujar dia.
Medcom.id telah mencoba mengonfirmasi pengembalian rekomendasi dukungan Mulyadi dan Ali Mukni dari PDI Perjuangan. Namun, paslon Pilgub Sumbar yang diusung oleh Demokrat dan PAN itu belum merespons.
Mulyadi-Ali Mukni awalnya berencana mendaftar ke KPUD Sumbar pada Jumat, 4 September 2020. Rencana tersebut diundur karena Mulyadi-Ali Mukni diduga harus menyusun ulang koalisi karena menolak rekomendasi PDI Perjuangan.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((SUR))
"Itu bukan ranah partai, DPP. Itu adalah hak paslon. Paslon yang punya hak memilih dan membangun koalisi dengan partai mana saja," kata Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Kamhar Lakumani kepada Medcom.id, Sabtu, 5 September 2020.
DPP Demokrat menyerahkan keputusan pembangunan koalisi kepada paslon. Mereka yang dianggap mengetahui kondisi di lapangan. Demokrat pun 'lepas tangan' jika Mulyadi-Ali Mukni menolak dukungan dan mengembalikan rekomendasi PDI Perjungan.
"Sebetulnya kami juga paham betul yang mengetahui situasi lapangan itu, mereka untuk menilai dan memilih mitra koalisi untuk berjuang bersama," ungkap dia.
Baca: Pancasila di Ujung Lidah Puan Melukai Warga Sumbar
Selain itu, DPP Demokrat juga membebaskan kader yang ingin maju dalam kontestasi pilkada menjalin koalisi dengan partai mana pun. Pengurus partai di pusat tidak mengeluarkan kebijakan koalisi dengan partai tertentu.
"Tidak ada kebijakan untuk tidak bekerja sama dengan partai ini, atau hanya bekerja sama dengan partai ini. Kita membuka ruang kerja sama dengan partai mana pun," sebut dia.
Memahami motif Mulyadi-Ali Mukni
Kamhar mengaku DPP Demokrat hingga saat ini belum mendapatkan informasi resmi soal pengembalian rekomendasi PDI Perjuangan di Pilgub Sumbar. Namun, dia dapat memahami jika Mulyadi-Ali Mukni memutuskan enggan menggandeng PDI Perjuangan.Pasangan Mulyadi dan Ali Mukni diberitakan mengembalikan rekomendasi yang diberikan oleh PDI Perjuangan. Mereka kecewa dengan pernyataan Ketua Bidang Politik dan Keamanan DPP PDI Perjuangan Puan Maharani yang berharap Sumbar mendukung negara Pancasila.
Baca: Pernyataan Puan Maharani Berdampak kepada Mulyadi-Ali Mukhni
Kamhar menyebutkan, pernyataan yang disampaikan oleh Puan saat menyerahkan rekomendasi ke Mulyadi mempengaruhi paslon. Dia pun memastikan, DPP Demokrat mempersilakan Mulyadi-Ali Mukni menentukan nasib koalisi dengan partai lambang banteng moncong putih itu.
"Kami percaya Pak Ali Mukni, Pak Mulyadi, dan tim sudah mempunyai kalkulasi yang cermat dan matang untuk mengambil keputusan sebesar itu," ujar dia.
Medcom.id telah mencoba mengonfirmasi pengembalian rekomendasi dukungan Mulyadi dan Ali Mukni dari PDI Perjuangan. Namun, paslon Pilgub Sumbar yang diusung oleh Demokrat dan PAN itu belum merespons.
Mulyadi-Ali Mukni awalnya berencana mendaftar ke KPUD Sumbar pada Jumat, 4 September 2020. Rencana tersebut diundur karena Mulyadi-Ali Mukni diduga harus menyusun ulang koalisi karena menolak rekomendasi PDI Perjuangan.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((SUR))
BERITA TERKAIT
