Sumut dan Jabar Dianggap Terbanyak Lakukan Politik SARA
Seorang pemuda menunjukkan poster Stop SARA di kawasan Bundaran HI. Medcom.id/Arga Sumantri
Jakarta: Pilkada Serentak 2018 yang digelar di 171 masih jauh dari kata bersih. Sebab beberapa temuan penggunaan isu SARA masih dilakukan untuk memuluskan langkah politik. Sumatera Utara dan Jawa Barat dianggap daerah dengan jumlah praktik terbanyak.
Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos mengatakan pihaknya secara spesifik telah melakukan monitoring polisisasi SARA. Empat wilayah menjadi fokus yakni Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
"Dengan mengkomparasikan data di empat wilayah pemantauan, secara kuantitatif politisasi SARA paling banyak terjadi di Pilgub Sumatera Utara, disusul kemudian Jawa Barat. Sedangkan Jawa Tengah dan Jawa Timur tidak terpantau aktivitas signifikan politisasi Sara," ujar Bonar melalui keterangan tertulis, Kamis, 28 Juni 2018.
Pada Pilgub Sumut, kata Bonar, pasangan Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus (Djoss) menjadi korban 13 bentuk kampanye bermuatan politisasi Sara. Sementara pasangan Edy Rahmayadi-Musa Rajeckshah (Eramas) juga mendapatkan serangan serupa yakni bentuk kampanye hitam dengan isu kupon zakat palsu.
Dalam Pemgub Jawa Barat, lanjut Bonar, pasangan calon Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum (Rindu) menjadi korban paling banyak mendapatkan serangan politisasi SARA. Jumlah yang sama juga terjadi untuk Paslon Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi.
"Jika disandingkan dengan data sebaran suara menurut hitung cepat beberapa lembaga survei, kampanye politisasi Sara tersebut patut diduga efektif bekerja di perkotaan, khususnya di daerah-daerah satelit DKI Jakarta," kata Bonar.
Menurut Bonar pilkada serentak gelombang ketiga ini lebih baik dari sebelumnya. Dibandingkan dengan dinamika Pilkada Serentak gelombang kedua tahun 2017 khususnya pada Pilkada DKI, kuantitas dan intensitas politisasi SARA relatif kecil.
Banyak faktor yang berpengaruh mulai dari kandidasi, komposisi partai politik pengusung paslon, dinamika elit, hingga kultur politik masing-masing daerah. Apresiasi pun patut diberikan kepada pemerintah, aparat keamanan dan masyarakat sipil yang membuat perhelatan terlaksana sesuai asas langsung, umum, bebas, rahasia, dan adil.
"Secara khusus hal itu juga dipengaruhi oleh baiknya kinerja Satgas Nusantara yang dibentuk oleh Mabes Polri untuk mencegah dan menangani politisasi SARA dalam kampanye Pilkada, serta nantinya Pemilu dan Pilpres," papar dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((SCI))
Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos mengatakan pihaknya secara spesifik telah melakukan monitoring polisisasi SARA. Empat wilayah menjadi fokus yakni Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
"Dengan mengkomparasikan data di empat wilayah pemantauan, secara kuantitatif politisasi SARA paling banyak terjadi di Pilgub Sumatera Utara, disusul kemudian Jawa Barat. Sedangkan Jawa Tengah dan Jawa Timur tidak terpantau aktivitas signifikan politisasi Sara," ujar Bonar melalui keterangan tertulis, Kamis, 28 Juni 2018.
Pada Pilgub Sumut, kata Bonar, pasangan Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus (Djoss) menjadi korban 13 bentuk kampanye bermuatan politisasi Sara. Sementara pasangan Edy Rahmayadi-Musa Rajeckshah (Eramas) juga mendapatkan serangan serupa yakni bentuk kampanye hitam dengan isu kupon zakat palsu.
Dalam Pemgub Jawa Barat, lanjut Bonar, pasangan calon Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum (Rindu) menjadi korban paling banyak mendapatkan serangan politisasi SARA. Jumlah yang sama juga terjadi untuk Paslon Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi.
"Jika disandingkan dengan data sebaran suara menurut hitung cepat beberapa lembaga survei, kampanye politisasi Sara tersebut patut diduga efektif bekerja di perkotaan, khususnya di daerah-daerah satelit DKI Jakarta," kata Bonar.
Menurut Bonar pilkada serentak gelombang ketiga ini lebih baik dari sebelumnya. Dibandingkan dengan dinamika Pilkada Serentak gelombang kedua tahun 2017 khususnya pada Pilkada DKI, kuantitas dan intensitas politisasi SARA relatif kecil.
Banyak faktor yang berpengaruh mulai dari kandidasi, komposisi partai politik pengusung paslon, dinamika elit, hingga kultur politik masing-masing daerah. Apresiasi pun patut diberikan kepada pemerintah, aparat keamanan dan masyarakat sipil yang membuat perhelatan terlaksana sesuai asas langsung, umum, bebas, rahasia, dan adil.
"Secara khusus hal itu juga dipengaruhi oleh baiknya kinerja Satgas Nusantara yang dibentuk oleh Mabes Polri untuk mencegah dan menangani politisasi SARA dalam kampanye Pilkada, serta nantinya Pemilu dan Pilpres," papar dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((SCI))
BERITA TERKAIT
