Risma Dilaporkan ke Bawaslu Lagi
Wali Kota Surabaya Tri Risma Harini -- MI/M Irfan
Surabaya: DPD Kongres Advokat Indonesia (KAI) Jawa Timur melaporkan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, terkait dugaan pelanggaran kampanye. Risma dilaporkan ke Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan Badan Pengawas Pemilu.
"Wali Kota menyuruh warga memilih cawali Eri Cahyadi dan menjelekkan cawali lainya. Padahal kampanye itu tidak ada izinnya," kata Ketua DPD KAI Jatim, Abdul Malik di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu, 24 Oktober 2020.
Malik menilai, kampanye daring bertema "Roadshow Online Berenerji" yang dilakukan Risma pada Minggu, 18 Oktober 2020, melanggar PKPU dan sejumlah aturan lain. Perihal klaim Risma sudah mengantongi izin dari Gubernur Jatim untuk melakukan kampanye, Malik menegaskan, hal itu layak dipertanyakan.
Berdasarkan informasi yang didapatkan Malik, izin kampanye Risma hanya untuk tanggal 10 November. Dia menyebut Risma berbohong saat kampanye tersebut.
Baca: Video Risma 'Titipkan' Eri Cahyadi Beredar Luas
"Dalam kampanye daring itu Risma juga bohong menyebut Eri sebagai anaknya. Saya ini praktisi hukum, Eri bukan dilahirkan Risma," teranganya.
Malik menegaskan pelanggaran yang dilakukan Risma pada 18 Oktober adalah pelanggaran berat. Dia menekankan, harusnya Risma kena pidana kurungan dan denda, seperti yang dialami lurah di Mojokerto Suhartono karena menyambut Cawapres Sandiaga Uno pada Pilpres lalu.
"Kalau Risma beralasan kampanye yang dia lakukan di hari Minggu, Suhartono juga kena pidana pemilu karena ikut menyambut Sandiaga Uno di hari Minggu. Kebetulan saya pengacara Suhartono dalam menghadapi proses hukum pidana pemilu itu. Jadi sudah ada yurisprudensi-nya, bahwa Risma melakukan pelanggaran berat dan bisa kena hukuman penjara," terangnya.
Baca: Risma Diklaim Telah Ajukan Cuti Kampanye
Senada, Praktisi Hukum Indra Priangkasa mengatakan, Risma bukan hanya melanggar izin kampanye, tetapi juga diduga menyalahgunakan wewenang sebagaimana diatur dalam PKPU 11 pasal 71 ayat 1, 2, dan 3. Penyebabnya adalah karena di antara peserta yang ikut siaran zoom itu adalah UMKM binaan Pemkot Surabaya.
"Di situ ada UMKM binaan, saya melihatnya Risma ingin menagih utang budi, karena ada ajakan Risma memenangkan paslon Eri-Armuji," ujarnya.
Indra menegaskan pelanggar Pasal 71 ayat 3 mendapatkan sanksi pidana jika memenuhi unsur. Dia menerangkan, yang dilakukan Risma unsurnya sudah terpenuhi, yakni sebagai kepala daerah, ada program yang dilakukan enam bulan dari penetapan, ada yang diuntungkan dan dirugikan.
"Ini domain Bawaslu, maka pidana itu menjadi rekomendasi Bawaslu. Bawalsu harus menindak lanjuti, tidak boleh abai. Selama ada bukti kongkret dengan beberapa pertimbangan tentu bawaslu tidak semudah itu mengatakan tidak ada pelanggaran," katanya.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Surabaya, Irvan Widyanto. sebelumnya memberikan klarifikasi. Ia menjelaskan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini telah mengajukan izin cuti kampanye saat menggelar kegiatan bertema "Roadshow Online Berenerji" pada, Minggu, 18 Oktober 2020.
Baca: Relawan Khofifah dan LSM Laporkan Risma ke Bawaslu
"Jadi, kegiatan kampanye Ibu Wali Kota sudah sesuai dengan prosedur dan sudah ada penjelasan tertulis dari Pemprov Jatim. Makanya tidak benar jika Ibu Wali Kota melanggar aturan. Karena beliau telah melalui prosedur dan aturan yang ada. Apalagi kampanye yang dilakukan Ibu Wali Kota pada 18 Oktober 2020 tersebut adalah hari libur," kata Irvan.
Diketahui Pilkada Surabaya 2020 diikuti pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Armuji. Paslon nomor urut 1 tersebut diusung oleh PDI Perjuangan dan didukung oleh PSI. Selain itu mereka juga mendapatkan tambahan kekuatan dari enam partai politik non parlemen, yakni Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Hanura, Partai Berkarya, PKPI, dan Partai Garuda.
Sedangkan pasangan Machfud Arifin-Mujiaman dengan nomor urut 2 diusung koalisi delapan partai yakni PKB, PPP, PAN, Golkar, Gerindra, PKS, Demokrat dan Partai NasDem serta didukung partai non-parlemen yakni Partai Perindo.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((LDS))
"Wali Kota menyuruh warga memilih cawali Eri Cahyadi dan menjelekkan cawali lainya. Padahal kampanye itu tidak ada izinnya," kata Ketua DPD KAI Jatim, Abdul Malik di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu, 24 Oktober 2020.
Malik menilai, kampanye daring bertema "Roadshow Online Berenerji" yang dilakukan Risma pada Minggu, 18 Oktober 2020, melanggar PKPU dan sejumlah aturan lain. Perihal klaim Risma sudah mengantongi izin dari Gubernur Jatim untuk melakukan kampanye, Malik menegaskan, hal itu layak dipertanyakan.
Berdasarkan informasi yang didapatkan Malik, izin kampanye Risma hanya untuk tanggal 10 November. Dia menyebut Risma berbohong saat kampanye tersebut.
Baca: Video Risma 'Titipkan' Eri Cahyadi Beredar Luas
"Dalam kampanye daring itu Risma juga bohong menyebut Eri sebagai anaknya. Saya ini praktisi hukum, Eri bukan dilahirkan Risma," teranganya.
Malik menegaskan pelanggaran yang dilakukan Risma pada 18 Oktober adalah pelanggaran berat. Dia menekankan, harusnya Risma kena pidana kurungan dan denda, seperti yang dialami lurah di Mojokerto Suhartono karena menyambut Cawapres Sandiaga Uno pada Pilpres lalu.
"Kalau Risma beralasan kampanye yang dia lakukan di hari Minggu, Suhartono juga kena pidana pemilu karena ikut menyambut Sandiaga Uno di hari Minggu. Kebetulan saya pengacara Suhartono dalam menghadapi proses hukum pidana pemilu itu. Jadi sudah ada yurisprudensi-nya, bahwa Risma melakukan pelanggaran berat dan bisa kena hukuman penjara," terangnya.
Baca: Risma Diklaim Telah Ajukan Cuti Kampanye
Senada, Praktisi Hukum Indra Priangkasa mengatakan, Risma bukan hanya melanggar izin kampanye, tetapi juga diduga menyalahgunakan wewenang sebagaimana diatur dalam PKPU 11 pasal 71 ayat 1, 2, dan 3. Penyebabnya adalah karena di antara peserta yang ikut siaran zoom itu adalah UMKM binaan Pemkot Surabaya.
"Di situ ada UMKM binaan, saya melihatnya Risma ingin menagih utang budi, karena ada ajakan Risma memenangkan paslon Eri-Armuji," ujarnya.
Indra menegaskan pelanggar Pasal 71 ayat 3 mendapatkan sanksi pidana jika memenuhi unsur. Dia menerangkan, yang dilakukan Risma unsurnya sudah terpenuhi, yakni sebagai kepala daerah, ada program yang dilakukan enam bulan dari penetapan, ada yang diuntungkan dan dirugikan.
"Ini domain Bawaslu, maka pidana itu menjadi rekomendasi Bawaslu. Bawalsu harus menindak lanjuti, tidak boleh abai. Selama ada bukti kongkret dengan beberapa pertimbangan tentu bawaslu tidak semudah itu mengatakan tidak ada pelanggaran," katanya.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Surabaya, Irvan Widyanto. sebelumnya memberikan klarifikasi. Ia menjelaskan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini telah mengajukan izin cuti kampanye saat menggelar kegiatan bertema "Roadshow Online Berenerji" pada, Minggu, 18 Oktober 2020.
Baca: Relawan Khofifah dan LSM Laporkan Risma ke Bawaslu
"Jadi, kegiatan kampanye Ibu Wali Kota sudah sesuai dengan prosedur dan sudah ada penjelasan tertulis dari Pemprov Jatim. Makanya tidak benar jika Ibu Wali Kota melanggar aturan. Karena beliau telah melalui prosedur dan aturan yang ada. Apalagi kampanye yang dilakukan Ibu Wali Kota pada 18 Oktober 2020 tersebut adalah hari libur," kata Irvan.
Diketahui Pilkada Surabaya 2020 diikuti pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Armuji. Paslon nomor urut 1 tersebut diusung oleh PDI Perjuangan dan didukung oleh PSI. Selain itu mereka juga mendapatkan tambahan kekuatan dari enam partai politik non parlemen, yakni Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Hanura, Partai Berkarya, PKPI, dan Partai Garuda.
Sedangkan pasangan Machfud Arifin-Mujiaman dengan nomor urut 2 diusung koalisi delapan partai yakni PKB, PPP, PAN, Golkar, Gerindra, PKS, Demokrat dan Partai NasDem serta didukung partai non-parlemen yakni Partai Perindo.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((LDS))
BERITA TERKAIT
