Jakarta: Pengadilan khusus pemilihan umum (pemilu) dinilai cocok di bawah kelembagaan Mahkamah Agung (MA). Penanganan sengketa pemilu akan lebih mudah melalui sistem lembaga peradilan MA yang ada hingga tingkat kabupaten/kota.

"Misalnya untuk menangani sengketa di level kabupaten kota dan provinsi itu kan bisa diselesaikan di pengadilan tinggi (yang ada di sejumlah provinsi)," kata Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa dalam diskusi virtual bertajuk 'Menakar Urgensi Pengadilan Khusus Pemilu', Minggu, 2 Agustus 2020.

Saan mengatakan, sengketa pemilu saat ini selalu dibawa ke Jakarta untuk diuji melalui Mahkamah Konstitusi (MK). Bila sengketa pemilu diuji melalui pengadilan tinggi, maka sistem pengadilan khusus pemilu bisa terdistribusi ke sejumlah provinsi.

"Sehingga (penyelesaian) perkara pun bisa menjadi lebih cepat," ujar Saan.

Sekretaris Fraksi NasDem di DPR ini mengatakan, kerja MK semakin menumpuk saat hasil Pilkada Serentak digugat banyak pihak. Hal itu tidak sebanding dengan sumber daya hakim MK yang hanya berjumlah sembilan orang.

"Kita bisa membayangkan dengan MK hakimnya ada sembilan tapi dia menangani seluruh sengketa hasil pemilu dari mulai DPRD kabupaten kota, DPRD provinsi, DPR RI bahkan sampai ke pilpres," ujar Saan.

Wacana pembentukan pengadilan khusus pemilu telah berembus sejak 2009. Pada 2014, pengadilan khusus pemilu juga sempat digagas dan akan melibatkan MA.

Namun, pembentukan peradilan tersebut tidak tercapai kala itu. Sampai saat ini penanganan perkara pemilu selalu ditangani oleh Bawaslu dan MK.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((SUR))